Kumpulan Judul – Judul Skripsi Ilmu Hukum

Kumpulan Judul-judul Skripsi Ilmu Hukum :

Kumpulan Judul KTI ( Karya Tulis Ilmiah ) Ilmu Hukum :

Kumpulan Judul Makalah Ilmu Hukum :

1. Peranan Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin dan Penegakan Disiplin di Poltabes Yogyakarta
2. Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengaketa di Bidang Merek
3. Kajian Tentang Penerapan Klausula Arbitrase Dalam Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
4. Hubungan Fungsional Antara Penyidik dan Penuntut Umum Pada Tahap Pra Penuntutan
5. Praktek Pelaksanaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2003 Pada Lembaga Perbankan
6. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Setelah Berlakunya UU No.22 Th.1999
7. Pengaruh Persetujuan Tentang Pelaksanaan Pasal VI GAAT 1994 terhadap Tuduhan Dumping oleh Uni Eropa Kepada Indonesia
8. Pelaksanaan Perjanjian Rekaman Musik Antara Haimusic Records Dengan Group Band Stereovila.
9. Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transasksi Keuangan (PPAT) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Uang.
10. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Umum Pedesaan dengan Jaminan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Pada PT. BRI Cabang Katamso Yogyakarta
11. Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan PAD Suatu Tinjauan Yuridis
12. Pengaruh WIPO Copyrihgt Treaty Terhadap Perlindungan Hak Cipta di Internet di Indonesia
13. Relasi Eksekutif dan Legislatif Daerah dalam Proses Demokratisasi di Indonesia
14. Praktek Prostitusi di Kawasan Pantai Samas Kabupaten Bantul dan Upaya Penaggulangannya
15. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Selular
16. Mekanisme Impeachment Dalam Ketatanegharaan Indonesia
17. Pungutan Pajak Penghasilan Terhadap Kontraktor Dalam Sistem Kontrak Bisnis
18. Pengaruh Kemerdekaan Timor Leste Terhadap Status Kewarganegaraan Penduduk Timor Timur
19. Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sip[il di Kota Mataram
20. Pelaksanaan Fungsi Cek Silang (Crossed Cheque) Sebagai Alat Pembayaran di PT Bank BNI (Persero) 1946 Cabang UGM Yogyakarta
21. Pengaruh Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1438 Tahun 2002 Terhadap Upaya Pemberantasan Terorisme di Indonesia Pasca Bom Bali
22. Kebijaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Sistem Keuangan Daerah di Propinsi Jawa Tengah
23. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Antara Konsumen Dengan PT. BISF di Yogyakarta
24. Pengawasan Hak Syariah Oleh Bank Indonesia Berdasarkan UU.No.23 Tahun 1999 Tentang BI dan UU. No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 1999 Tentang BI
25. Kebijakan Tarif Bea Masuk Impor Gula Dalam Sistem Perlindungan Hukum Petani di Kabupaten Bantul
26. Perlindungan Hukum Terhadap Programer Komputer Dari Pembajakan Program Komputer Menurut UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002
27. Kebijakan Tarif Pajak Penghasilan Dalam Upaya Mendorong Investasi di Propinsi DIY
28. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perjudian di Luar Negeri
29. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beras Keluarga Miskin Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bantul
30. Peranan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Ditjen Pajak Dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
31. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktek Iklan Televisi Menyesatkan
32. Kontribusi Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul
33. Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT Herona Express dan PT. Kereta Api Indonesia Cabang Yogyakarta
34. Faktor-Faktor Penyebab Perbuatan Pidana Penculikan Anak dan Upaya Penanggulangannya di DIY
35. Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan di Daerah Pantai (Studi Kasus Pantai Krakal Gunung Kidul)
36. Pelaksanaan Perjanjian Sewa MenyewaRuangan Perkantoran Antara Penyewa Dengan Pemilik Gedung Pada PT.Anem Kosong Anem (AKA)
37. Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Kaitannya Dengan Bisnis Properti
38. Dilema Asas Kerahasiaan Bank Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang
39. Kebijakan Pajak Hotel Dalam Sistem Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman
40. Pengaturan Prinsip Personal Liability, Piercing The Corporation Veil, dan Business Judgement Rule Dalam UUPT
41. Legalitas Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Dalam Sistem Perizinan di Kabupaten Kulon Progo
42. Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah No.11 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kasus: Kabupaten Gunungkidul)
43. Penyelesaian Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI-AU.
44. Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Antara PT.Adita Graha Asri Dengan Konsumen di Kota Yogyakarta
45. Pelaksnaan Otonomi Program Keluarga Berencana (KB) Oleh BKKBN DIY Eks BKKBN Kabupaten/Kodya di Yogyakarta
46. Hubungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilu di DIY
47. Efektivitas Peran P4D Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial di DIY
48. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Sleman
49. Peran BPD Sebagai Pitra Pemerintah Desa Dalam Mendorong Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Sleman
50. Analisis Yuridis Contemp of Coort Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
51. Eksistensi Komisi Ombudsman Nasional Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih
52. Pelaksanaan PP. No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Sporadik Cara Swadaya Masyarakat di Bantul. (Studi kasus di Desa Sitimulyo)
53. Demokratisasi Pengaturan Pajak Restoran Dalam Sistem Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman
54. Prosedur Penyelesaian Sengketa di Bidang Paten dan Kendala-Kendalanya di Pengadilan Niaga
55. Pelaksanaan Perjanjian Arisan Kendaraan Bermotor CV Guyub Rukun di Kabuapten Sragen
56. Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Dalam Sistem Administrasi Keuangan Negara
57. Peran Pwengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Yogyakarta
58. Pengaruh Dinamika Hubungan Antara Indonesia Dan Australia Terhadap Dikeluarkannya Keppres RI No.128 Th 1999 Mengenai Pencabutan Perjanjian Pemeliharaan Keamanan antara Indonesia dan Australia
59. kekerasan Terhadap Wanita Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia
60. Pengguguran Kandungan Oleh Mahasiswa Ditinjau Dari Hukum Pidana
61. Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk Jasa dan Operasional Pada PT BPRS Syarief Hidayatullah di Cirebon.
62. Sanksi Adat Carok Berkaitan Dengan Ps.340, 338 dan 351 KUHP di Wilayah Kab. Dati II Sumenep Madura.
63. Tanggungjawab Pemimpin proyek kepada Pemilik Proyek Sebagai Akibat Wanprestasi Rekanan di Dalam Proyek Pembangunan Gedung Milik Pemerintah (Studi pada proyek milik Pemda. Kab. Kulon Progo)
64. Pelaksanaan Yurisdiksi Negara Dalam Mengadili Pimpinan GAM Berdasarkan Hukum Internasional
65. Analisa Statuta Roma: Terorisme Sebagai Sebuah KejahatanThd. Kemanusiaan (Studi Kasus Terorisme Glogal dan Prakteknya di Indonesia)
66. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Kereta Api di Indonesia (Studi kasus kecelakaan antara KA Empujaya dengan KA Gayabaru Malam Selatan).
67. Tinjauan Yuridis Perjanjian Melakukan Pekerjaan Antara Relawan dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia DIY.
68. Pengaturan Pajak Penerangan Jalan Dalam Sistem Keuangan Daerah di Kabupaten Bantul
69. Penetapan Locus Delicti Dalam Kejahatan Dunia Maya: Studi tentang Pembaharuan Hukum Pidana
70. Pendekatan Perse Ilegal dan Rule of Reason Terhadap Perjanjian Price Fixing Pada Transportasi Angkutan Darat.(Studi kasus penetapan tarif agkutan Bus Patas AC di Jakarta)
71. Peranan Badan Pengawas Pasar Modal Dalam penaggulangan Tindak Pidana Pencucian uang di Pasar Modal
72. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Program Komputer Dalam Praktek di DKI Jakarta Pasca UU. No.9 Th. 2002 Tentang Hak Cipta
73. Pelaksanaan Perjanjian Bantuan Pinjaman Modal Kerja dan Investasi Antara PT PLN Dengan Pengusaha Kecil di DIY
74. Studi Kasus Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pabrik Cambric GKBI Kabupaten Sleman
75. Peranan Ancaman Pidana Mati Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia
76. Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Pemeriksaan Saksi melalui Media Video Teleconference
77. Pembebanan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di Bidang Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis
78. Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan Alat Kontrasepsi Antara Rumah Sakit Swasta dengan Akseptor Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta
79. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Dengan Pekerja Pada PT ITU Aircon,co Cikupa Tangerang
80. Pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Perangkat Lunak Antara Software Developer Dengan Konsumen di Kab. Sleman.
81. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Industri Kecil Shuttlecock Kalurahan Serengan, Kota Surakarta (Tinjauan Berdasarkan UU. No.13 Th.2003)
82. Peranan Badan Perwakilan Desa Terhadap Penggunaan Bantuan Pembangunan Desa
83. Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Purna Jual Motor Jialing di PT Sekar Prestasi Motor
84. Eksistensi Balai Lelang Mandiri Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet (Studi kasus PT Bank Mandiri Persero Tbk.)
85. Tinjauan Hukum Putusan Mahkamah Internasional Pada Kasus Pulau Sipadan-Ligitan Terhadap Eksistensi Indonesia Atas Pulau Sebatik
86. Pengaruh Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pembangunan Daerah di Kabupaten Sikka
87. Pelaksanaan Mogok Kerja Yang Dilakukan Oleh Serikat Pekerja Pada Perusahaan Swasta Nasional di Kabupaten Sleman
88. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Informed Consent dan pertanggungjawaban Dokter Spesialis Kepada Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Yogyakarta
89. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perumahan Terhadap Iklan Sebagai Sarana Promosi Dalam Transaksi Jual Beli
90. Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Franchise di Indonesia
91. Peran Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Rangka Peningkatan Good Corporate Governance Pada Bank Komersial
92. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Adanya Perbanyakan Pengumuman dan Penerjemahan Buku-Buku Asing Oleh Penerbit Buku Tanpa Izin di Propinsi DIY
93. Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Penyaluran Perbekalan Farmasi Oleh Pedagang Besar Farmasi Kepada Apotek di DKI Jakarta
94. Pelaksanaan Pemberian Izin Perceraian Oleh Pejabat Yang Berwenang Bagi Pegawai Negeri Sipil Kotamadya Yogyakarta
95. Peranan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sleman Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di Era Otonomi Daerah
96. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pada Dinas Ketertiban Dalam Penegakan Peraturan Daerah No.5 Th.1988 Tentang Izin Mendirikan Bangun-Bangunan dan Izin Penggunaan bangun-Bangunan
97. Mekanisme Dept for Nature Swap (DNS) dan Peranannya Dalam Menanggulangi Kerusakan Lingkungan Hidup
98. Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Yang Tidak membagikan Deviden
99. Urgensi Peratifikasian Konvensi Migran 1990 Oleh pemerintah Indonesia Sebagai Sarana Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran Perempuan Asal Indonesia di Saudi Arabia
100. Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik Oleh Partai Politik di Kabupaten garut
101. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel Dan Libanon (Studi Normatif Tentang Implementasi Konvensi Jenewa Iv 1949)
102. Perlindungan Pengungsi Anak Timor Leste Menurut Konvensi Hak-Hak Anak 20 Nopember 1989 Oleh Unhcr (United Nations High Commissioner For Refugees) (Suatu Tinjauan Normatif)
103. Studi Komparasi Antara Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam Mengenai Perlakuan Tawanan Perang
104. Kajian Tentang Penghindaran Pajak Berganda Yang Dianut Dalam Hukum Pajak Indonesia Bekenaan Dengan Pajak Penghasilan (Analisis Yuridis Penghindaran Pajak Menurut Perjanjian Bilateral Indonesia-Amerika Tentang Penghindaran Pajak Berganda)
105. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyanderaan Wartawan Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional
106. Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Sebagai Upaya Tegaknya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
107. Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dalam Perjanjian Kota Bersaudara (Sister City) Antara Pemerintah Kota Surakarta Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Montana Republik Bulgaria
108. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Tawanan Perang Dalam Perspektif Ham Dan Konvensi Jenewa 1949
109. Lembaga Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Internasional
110. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan-Kejahatan Internasional Dalam Perspektif Hukum Humaniter
111. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Gatt Dan Wto Ditinjau Dari Segi Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai, 07
112. Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan (Suatu Perspektif Dari Ekologi Dan Hukum Lingkungan Internasional
113. Penggunaan Bom Cluster Dan Kaitannya Dengan Pelanggaran Hukum Humaniter Di Timur Tengah
114. Urgensi Perjanjian Ekstradisi Indonesia €“ Singapura Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
115. Eksistensi Garis Batas Landas Kontinen Antara Indonesia Dan Malaysia Di Gosong Niger Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional
116. Pengaturan Perlindungan Terhadap Icrc (International Committee Of The Red Cross) Dalam Konflik Bersenjata Internasional (Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan I 1977)
117. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Jasa Kepelabuhanan Untuk Kapal Dalam Jalur Pelayaran Internasional (Studi Kasus: Pengenaan Ppn Kepada Pt.Tps)
118. Kemerdekaan Negara Kosovo Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional
119. Perspektif Hukum Internasional Di Dalam Pelaksanaan Intervensi Kemanusiaan Yang Dilakukan Oleh Organisasi Internasional Dan Regional Di Afrika
120. Legalisasi Perdagangan Hewan Terancam Punah Menurut Hukum Internasional
121. Aspek-Aspek Hukum Internasional Pada Kerja Sama Asean Di Bidang Ekonomi
122. Implikasi Potensi Pelaksanaan Koreksi Fiskal Atas Praktek Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Sehubungan Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3b) : Analisis Hukum P3b Antara Republik Indonesia Dan Amerika Serikat
123. Bentuk Pengaturan Dan Penerapan Prinsip National Treatment Persetujuan Trips Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Asing Di Pengadilan Indonesia
124. Analisis Pengambilalihan Pt Indosat Tbk Dari Asia Mobile Holdings Pte Ltd Ke Qatar Telecom Q.S.C. Ditinjau Dari Peraturan Bidang Persaingan Usaha Dan Pasar Modal
125. Implikasi Pengaturan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Berdasarkan Kepemilikan Modal Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Satu Kontrak Turnkey Terhadap Penanaman Modal Asing Ptx
126. Prinsip Non-Intervensi Dalam Perspektif Asean
127. Kedudukan, Pengaturan Dan Pemanfaatan Wilayah Udara Dan Ruang Angkasa Nasional Indonesia Sebagai Negara Khatulistiwa
128. Penerapan Norma Dasar Hukum Internasional Umum
129. Penerapan Yurisdiksi Universal Melalui Mekanisme Ekstradisi Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
130. Pengaruh Asean Charter (Piagam Asean) Terhadap Yurisdiksi Negara Anggotanya
131. Penggunaan Bom Cluster Pada Agresi Militer Israel Ke Palestina Tahun 2009 Ditinjau Dari Statuta Roma Dan Hukum Humaniter Internasional
132. Peran Unicef Dalam Implementasi Konvensi Hak Anak Pbb Di Indonesia
133. Peranan Unesco Terhadap Pengklaimanâ  Budaya Tidak Berwujud Dan Penerapan Hukumnyaâ  Di Indonesia.
134. Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Tentang Penerapan Distinction Principle Dalam Perang Moderen
135. Perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata internasional antara israel dan libanon (studi normatif tentang implementasi konvensi jenewa iv 1949),

136. Perlindungan pengungsi anak timor leste menurut konvensi hak-hak anak 20 nopember 1989 oleh unhcr (united nations high commissioner for refugees) (suatu tinjauan normatif),

137. Studi komparasi antara hukum humaniter internasional dan hukum islam mengenai perlakuan tawanan perang,

138. Kajian tentang penghindaran pajak berganda yang dianut dalam hukum pajak indonesia bekenaan dengan pajak penghasilan (pph)

139. Pertanggungjawaban negara terhadap penyanderaan wartawan asing menurut hukum humaniter internasional,

140. Pengamanan pulau-pulau terluar indonesia sebagai upaya tegaknya keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia,

141. Aspek-aspek hukum perjanjian internasional dalam perjanjian kota bersaudara (sister city) antara pemerintah kota surakarta republik indonesia dan pemerintah kota montana republik bulgaria,

142. Kejahatan terhadap kemanusiaan pada tawanan perang dalam perspektif ham dan konvensi jenewa 1949,
143. Lembaga ekstradisi sebagai sarana pencegahan dan pemberantasan kejahatan ditinjau dari hukum internasional,

144. Mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan internasional dalam perspektif hukum humaniter,

145. Mekanisme penyelesaian sengketa gatt dan wto ditinjau dari segi hukum penyelesaian sengketa internasional secara damai,

146. Pencemaran lintas batas akibat kebakaran hutan (suatu perspektif dari ekologi dan hukum lingkungan internasional,

147. Penggunaan bom cluster dan kaitannya dengan pelanggaran hukum humaniter di timur tengah ,

148. Urgensi perjanjian ekstradisi indonesia – singapura sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia,

149. Eksistensi garis batas landas kontinen antara indonesia dan malaysia di gosong niger ditinjau dari hukum laut internasional,

150. Pengaturan perlindungan terhadap icrc (international committee of the red cross) dalam konflik bersenjata internasional (berdasarkan konvensi jenewa 1949 dan protokol tambahan i 1977)

151. Tinjauan yuridis terhadap pengenaan pajak pertambahan nilai (ppn) atas jasa kepelabuhanan untuk kapal dalam jalur pelayaran internasional (studi kasus: pengenaan ppn kepada pt.tps),

152. Kemerdekaan negara kosovo ditinjau dari segi hukum internasional,

153. Perspektif hukum internasional di dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi internasional dan regional di afrika,

154. Legalisasi perdagangan hewan terancam punah menurut hukum internasional,
155. Aspek-aspek hukum internasional pada kerja sama asean di bidang ekonomi,

156. Implikasi potensi pelaksanaan koreksi fiskal atas praktek transfer pricing perusahaan multinasional sehubungan dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) : analisis hukum p3b antara republik indonesia dan amerika serikat,

157. Bentuk pengaturan dan penerapan prinsip national treatment persetujuan trips dalam penyelesaian sengketa merek terkenal asing di pengadilan indonesia,

158. Analisis pengambilalihan pt indosat tbk dari asia mobile holdings pte ltd ke qatar telecom q.s.c. Ditinjau dari peraturan bidang persaingan usaha dan pasar modal,

159. Implikasi pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kepemilikan modal menurut undang-undang penanaman modal dalam satu kontrak turnkey terhadap penanaman modal asing ptx,

160. Prinsip non-intervensi dalam perspektif asean,

161. Kedudukan, pengaturan dan pemanfaatan wilayah udara dan ruang angkasa nasional indonesia sebagai negara khatulistiwa,

162. Penerapan norma dasar hukum internasional umum,

163. Penerapan yurisdiksi universal melalui mekanisme ekstradisi atas kejahatan terhadap kemanusiaan,

164. Pengaruh asean charter (piagam asean) terhadap yurisdiksi negara anggotanya,

165. Penggunaan bom cluster pada agresi militer israel ke palestina tahun 2009 ditinjau dari statuta roma dan hukum humaniter internasional,

166. Peran unicef dalam implementasi konvensi hak anak pbb di indonesia,

167. Peranan unesco terhadap pengklaimanâ  budaya tidak berwujud dan penerapan Hukumnyaâ  Di Indonesia,

168. Studi Tentang Kerja Sama International Criminal Police Organization (Icpo-Interpol) Dengan Polri Dalam Menangkap Pelaku Kejahatan Yang Melarikan Diri Keluar Negri
169. Analisis Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penahanan Secara Paksa Militer Amerika Serikat Pada Tahanan Di Penjara Guantanamo.
170. Peranan Kementerian Luar Negeri Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi
171. Kajian Hukum Internasional Dalam Kasus Sengketa Tanah Kedutaan Besar Malaysia
172. Pelanggaran Ham Terhadap Partai Komunis Indonesia (Pki) Dalam Gerakan Tiga Puluh September 1965
173. Analisis Yuridis Terhadap Penahanan Aung San Suu Kyi Oleh Junta Militer Myanmar Ditinjau Pada Instrumen Internasional Tentang Hak Asasi Manusia
174. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional
175. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Intervensi Pihak Asing Atas Konflik Internal Libya Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Pbb
176. Eksistensi Garis Batas Landas Kontinen Antara Indonesia Dan Malaysia Di Gosong Niger Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional
177. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pertanggungjawaban Dan Upaya Pemulihan (Liability And Redress) Atas Kerugian Yang Timbul Dari Perpindahan Lintas Batas Organisme Hasil Modifikasi Genetik
178. Tindakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa Terhadap Kasus Nuklir Iran Dan Implikasinya Terhadap Perdamaian Dunia
179. Perdagangan Hewan Terancam Punah Menurut Convention Trade In Endangered Species Of Flora Fauna
180. Perlindungan Ham Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Ditinjau Dari Kovensi Ilo Tentang Buruh Migran
181. Perlindungan Hak Anak Indonesia Atas Pendidikan Dasar Ditinjau Dari Millennium Development Goals
182. Aspek Hukum Internasional Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak.
183. Tanggung Jawab Pejabat Diplomatik Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Menurut Prespektif Hukum Internasional
184. Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Konflik Internasional Israel Dan Palestina.
185. Tinjauan Terhadap Perjanjian Ekstradisi Yang Mengatur Tentang Pemberantasan Kejahatan Ekonomi Antara Negara
186. Peranan Convention On International Trade In Endagered Species Of Wild Fauna And Flora Dalam Mencegah Kepunahan Spesies Langka Dan Pengaturan Hukum Nasionalnya Di Indonesia
187. Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pelanggaran Ham Berat Di Myanmar Dan Implikasinya Terhadap Perdamaian Dunia
188. Implementasi Program Aksi Pbb Dalam Mencegah, Memerangi, Dan Menghapus Perdagangan Senjata Illegal. Studi Kasus : Indonesia, Filipina Dan Thailand ( 2001-2007)
189. Analisis Hukum Atas Kerjasama Negara-Negara Asean Dalam Menghadapi Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Indonesia
190. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebocoran The Montara Well Head Platform Di Laut Timor.
191. Pertanggungjawaban North Atlantic Treaty Organization (Nato) Terhadap Pelanggaran Resolusi Dewan Keamanan Pbb 1973 Dalam Konflik Di Libya
192. Tinjauan Yuridis Tentang Perompakan Kapal Laut Di Perairan Somalia
193. Hubungan Diplomatik Taiwan Dengan Negara Lain Dalam Statusnya Sebagai Subjek Hukum Internasional
194. Penyelesaian Sengketa Spartly Islands Menurut Hukum Internasional
195. Kerjasama Australia-Indonesia Dalam Bidang Ekspor Impor Daging Sapi
196. Pengaruh Gerakan Euskadi Ta’ Askatasuna Terhadap Hubungan Diplomatik Spanyol –Perancis
197. Pengaruh Islam Phobia Eropa Terhadap Perkembangan Agama Islam Di Belanda 2005-2010
198. Peran Rumpun Melayu Sebagai Perekat Hubungan Indonesia – Malaysia
199. Dampak Hubungan Indonesia Dan Amerika Serikat Terhadap Stabilitas Keamanan Di Indonesia
200. Pembentukan Badan Hak Asasi Manusia Asean Serta Faktor-Faktor Yg Melatarbelakangi
201. Perubahan Sikap Shinzo Abe Terkait Isu Comfort Women Pasca House Resolution 21 Diajukan Pada U.S. House Of Representative
202. Liberalisasi Perdagangan Dan Ancaman Terhadap Ketahanan Pangan Di Indonesia
203. Pengaruh International Voluntary Service Terhadap Diplomasi Publik Antar Negara
204. Imperial Overstretch Dan Krisis Ekonomi Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan George W. Bush (2001-2009)
205. Kegagalan Peacekeeping Operation Uni Afrika Dalam Resolusi Konflik Darfur (2004-2007)
206. Kedudukan Republik Rakyat China Sebagai Penyeimbang Dominasi Amerika Serikat Dalam Dunia Internasional
207. Politik Energi Rusia Di Kawasan Asia Tengah, (Studi Kasus Kerjasama Energi Rusia-Kazakhstan)
208. Judul Skripsi Hi: Peluang Dan Tantangan Kerjasama Sister City Kota Baubau-Seoul
209. Peran Diplomasi Sepak Bola Dalam Peningkatan Hubungan Bilateral Spanyol –Portugal
210. Peran Diplomasi Kebudayaan Indonesia Dalam Pencapaian Kepentingan Nasionalnya
211. Prospek Kerjasama Aha Centre Dalam Bidang Penanggulangan Bencana Di Asia Tenggara
212. Diplomasi Publik Afrika Selatan Dalam Piala Dunia 2010
213. Analisis Tentang Pertentangan Nilai Politik Internasional Dan Hukum Internasional
214. Intervensi Amerika Serikat (As) Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Di China (Studi Kasus: Tibet)
215. Masalah Papua Dalam Konteks Hubungan Indonesia – Australia
216. Pengaruh Soft Diplomacy Dalam Membanguncitra Korea Selatan Di Indonesia
217. Strategi Militer Amerika Serikat Dalam Membendungpengaruh Republik Rakyat China Di Asia Pasifik
218. Prospek Hubungan Bilateral Indonesia-Israel Dalamperspektif Ekonomi Politik
219. Isi Pengaruh Mncs Terhadap Brand Image Home Country Di Indonesia
220. Analisis Efektivitas Kebijakan Amerika Serikat Pemerintahan Barrack Obama Dalam Upaya Perdamaian Konflik Israel-Palestina (20 Januari 2009-10 Juni 2010)
221. Relevansi Pemikiran Haji Agus Salim Terkait Islam Dan Politik Luar Negeri Dalam Tantangannya Di Era Reformasi
222. Perdagangan Bilateral Non Migas Indonesia Terhadap Republik Afrika Selatan Pasca Pendirian Komisi Dagang Bersama Tahun 2006
223. Faktor Penyebab Tidak Adanya India Dalam Strategi String Of Pearls Cina
224. Peran Kerjasama International Non Governmental Organizations Dalam Kampanye Save Japan Dolphins Di Perairan Taiji Jepang Tahun 2004-2009 (Sebuah Judul Skripsi Hubungan Internasional)
225. Sunshine Policy Dan Faktor-Faktor Di Balik Pembuatannya Oleh Kim Dae Jung
226. Kepentingan Amerika Serikat Dalam Penjualan Senjata Ke Taiwan (2001-2010)
227. Putusan Mahkamah Internasional Tentang Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) Antara Malaysia Dan Singapura Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional
228. Kerjasama Bilateral Indonesia-Arab Saudidalam Bidang Perminyakan (Skripsi Tahn 2011)11. Arti Penting Jerusalem Dalam Konflik Arab – Israel
229. Rivalitas Kepentingan Ekonomi Amerika Serikat Dan Republik Rakyat China Dalam Mendapatkan Sumber Daya Energi Di Indonesia
230. Pemisahan Diri Montenegro Dari Federasi Uni Negara Serbia Dan Montenegro
231. Strategi Combined Task Force 151 Thd Pembajakan Di Perairan Somalia Dan Teluk Aden
232. Alasan Kolombia Menerima Perubahan Orientasi Plan Colombia Dari War On Drugs Ke War On Terrorism
233. Euroscepticism Thd Integrasi Eropa: Kasus Penolakan Publik Belanda Atas Constitutional Treaty 2004
234. Penolakan Australia Untuk Melakukan Intervensi Militer Terhadap Kudeta Di Fiji
235. Kebijakan China Dan India Dalam Kesepakatan Area Perdagangan Bebas Dgn Asean
236. Implikasi Kebijakan Pertanian Wto Terhadap Implementasi Kebijakan Agrofuel Uni Eropa
237. Peran India Sbg Benevolent Hegemon Dlm Pertumbuhan Safta
238. Kebijakan Luar Negeri Near Abroad Rusia Dlm Csto (Collective Security Treaty Organization) Tahun 2000-2009
239. Konsiderasi Pemerintah As Dlm Kesepakatan Kerjasama Pemanfaatan Energi Nuklir As-India (123 Agreement)
240. Analisis Perubahan Sikap China Terhadap Program Nuklir Korut
241. Proses Modernisasi Turki: Sebuah Telaah Psikoanalisis
242. Kerjasama Negara-Negara Amerika Latin Menentang Neoliberalisme Di Kawasan Amerika Latin
243. Alasan Dukungan Amerika Serikat Terhadap Kemerdekaan Kosovo Selama Masa Mandat Pbb (1999-2007)
244. Implikasi Krisis Timor Timur Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat
245. Pertimbangan Rasional Amerika Serikat Mempertahankan Kerjasama Dengan Arab Saudi Paska Peristiwa 9/11
246. Contoh Judul Skripsi Hubungan Internasional: Implikasi Neoliberalisme Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia
247. World Social Forum: Analisis Strategi Dan Stagnasi Tahun 2001-2008
248. Strategi Jaringan Resistensi Taliban Terhadap Tekanan As Dan Sekutunya Di Pakistan Dan Afghanistan
249. Fenomena Neorevivalisme Islam Dalam Dunia Internasional
250. Capital Account Liberalization Serta Pengaruhnya Thd Krisis Finansial Asia 1997-1998
251. Kepentingan Indonesia Dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Ij-Epa) Terkait Dengan Hasil Perikanan Indonesia
252. Faktor-Faktor Penolakan Front Polisario Thd Integrasi Sahara Barat Ke Maroko
253. Perjanjian Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Di Sektor Barat: Status Dan Permasalahan
254. Efektivitas Pertemuan Segi 6 Bagi As Terhadap Upaya Denuklirisasi Di Korut
255. Faktor Pendorong Perubahan Kebijakan Luar Negeri Australia Terhadap Ratifikasi Protokol Kyoto
256. Perkembangan Luas Wilayah Negara Israel
257. Keterlibatan Rusia Di Dalam Konflik Georgia-Rusia 2008
258. Keanggotaan Republik Demokratik Arab Sahrawi Dalam Oau/Au
259. Tekanan Amerika Serikat Terhadap Tekstil Dan Produk Tekstil Pada Tahun 2002-2006
260. Peran Unifem (United Nations Development Fund For Women) Dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Wanita Afghanistan (2002-2009)
261. Neoliberalisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Kasus Pergeseran Kode Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dari Unctc Code Of Conduct On Tncs Ke Un Global Compact
262. Perang Sipil Sierra Leone Dan Keterlibatan Liberia Di Bawah Charles Taylor
263. Sikap Amerika Serikat Terhadap Aksi Taliban Di Wilayah Pakistan Tahun 2004-2008
264. Kepentingan Indonesia Dalam Kerjasama Tripartite Asean Nocs
265. Analisis Motivasi Australia Dalam Meningkatkan Bantuan Finansial Pada Nauru (2001-2008)
266. Dampak Penerapan Agreement On Agriculture Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia: Kasus Kedelai Impor
267. Perubahan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dlm Impor Film As: Sebelum Dan Sesudah Aksesi Wto
268. Junta Militer Dan Ham (Hak Anak): Masalah Prajurit Anak Di Myanmar
269. Efektivitas Penyelesaian Masalah Penggunaan Tentara Anak Di Republik Demokratik Kongo
270. Respon Rusia Terhadap Rencana Map-Nato Ukraina Dan Georgia
271. Peran Japan Foundation Dalam Menjalankan Diplomasi Kebudayaan Jepang Di Indonesia Tahun 2003-2008
272. Perdagangan Bebas Dan Proteksionisme Di Wto
273. Upaya Ngo Dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia: Aiesec Tahun 2005-2009
274. Penyebab Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Pbb Tahun 1990 Tentang Perlindungan Hak Buruh Migran Dan Keluarganya
275. Kepentingan Cina Dalam Konflik Suriah (Skripsi Tahun 2013)25. Prospek Kerjasama Aha Centre (Asean Human Assistance) Dalam Bidang Penanggulangan Bencana Di Asia Tenggara
276. Sikap Prancis Terhadap Kebebasan Beragama: Kasus Larangan Berjilbab Di Sekolah-Sekolah Negeri Berdasarkan European Convention Of Human Rights
277. Media Massa Indonesia Dan Kebijakan Luar Negeri Dalam Contoh Kasus Ambalat Tahun 2005
278. Efektivitas Bantuan Pangan World Food Programme (Wfp) Terhadap Ketahanan Pangan Di Korea Utara
279. Analisis Sikap Pemerintah Indonesia Dlm Proses Ratifikasi The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
280. Pengaruh Keamanan Regional Asia Timur Thd Pemindahan Pangkalan As Di Okinawa
281. Keterlibatan Perusahaan Militer Swasta Asing Dalam Rekonstruksi Irak Pasca Perang 2003-2008
282. Kebijakan Uni Eropa Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Piigs (Judul Skripsi Hi Hubungan Internasional)
283. Strategi Penguatan National Power Dalam Mendukung Diplomasi Indonesia Di Asean
284. Peluang Dan Tantangan Ekonomi Politik Indonesia Dan India Di Kawasan Samuderah India
285. Diplomasi Sebagai Jalan Penyelesaian Silang Sengketa Kebudayaan Indonesia Dan Malaysia Dalam Kasus Lagu Rasa Sayange, Reog Ponorogo, Wayang Kulit Dan Tari Pendet
286. Upaya Kelompok Konfusian Terhadap Implementasi Kebijakan Peaceful Rise China Pada Masa Pemerintahan Hu Jintao
287. Pengaruh Intervensi Pemerintah Terhadap Stabilitas Ekonomi Negara Dalam Menghadapi Krisis
288. Konstruksi Citra Amerika Serikat Di Indonesia Dalam Kampanye Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2008 Oleh Voa (Voice Of Amerika)
289. Identitas Dan Kebijakan Luar Negeri: Pengaruh Nilai-Nilai Eurasianisme Terhadap Kebijakan Luar Negeri Rusia Tahun 2004-2009
290. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel Dan Libanon (Studi Normatif Tentang Implementasi Konvensi Jenewa Iv 1949) (2007)
291. Perlindungan Pengungsi Anak Timor Leste Menurut Konvensi Hak-Hak Anak 20 Nopember 1989 Oleh Unhcr (United Nations High Commissioner For Refugees) (Suatu Tinjauan Normatif) (2008)
292. Studi Komparasi Antara Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam Mengenai Perlakuan Tawanan Perang (2008)
293. Kajian Tentang Penghindaran Pajak Berganda Yang Dianut Dalam Hukum Pajak Indonesia Bekenaan Dengan Pajak Penghasilan (Analisis Yuridis Penghindaran Pajak Menurut Perjanjian Bilateral Indonesia-Amerika Tentang Penghindaran Pajak Berganda) (2008)
294. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyanderaan Wartawan Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional (2009)
295. Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Sebagai Upaya Tegaknya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (2006)
296. Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dalam Perjanjian Kota Bersaudara (Sister City) Antara Pemerintah Kota Surakarta Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Montana Republik Bulgaria (2009)
297. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Tawanan Perang Dalam Perspektif Ham Dan Konvensi Jenewa 1949 (2008)
298. Lembaga Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Internasional (2007)
299. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan-Kejahatan Internasional Dalam Perspektif Hukum Humaniter (2008)
300. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Gatt Dan Wto Ditinjau Dari Segi Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai (2007)
301. Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan (Suatu Perspektif Dari Ekologi Dan Hukum Lingkungan Internasional (2008)
302. Penggunaan Bom Cluster Dan Kaitannya Dengan Pelanggaran Hukum Humaniter Di Timur Tengah (2008)
303. Urgensi Perjanjian Ekstradisi Indonesia Singapura Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (2007)
304. Eksistensi Garis Batas Landas Kontinen Antara Indonesia Dan Malaysia Di Gosong Niger Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional (2007)
305. Pengaturan Perlindungan Terhadap Icrc (International Committee Of The Red Cross) Dalam Konflik Bersenjata Internasional (Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan I (1977)
306. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Jasa Kepelabuhanan Untuk Kapal Dalam Jalur Pelayaran Internasional (Studi Kasus: Pengenaan Ppn Kepada Pt.Tps) (2008)
307. Kemerdekaan Negara Kosovo Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional (2008)
308. Perspektif Hukum Internasional Di Dalam Pelaksanaan Intervensi Kemanusiaan Yang Dilakukan Oleh Organisasi Internasional Dan Regional Di Afrika (2008)
309. Legalisasi Perdagangan Hewan Terancam Punah Menurut Hukum Internasional (2008)
310. Aspek-Aspek Hukum Internasional Pada Kerja Sama Asean Di Bidang Ekonomi (2009)
311. Implikasi Potensi Pelaksanaan Koreksi Fiskal Atas Praktek Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Sehubungan Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3b) : Analisis Hukum P3b Antara Republik Indonesia Dan Amerika Serikat (2009)
312. Bentuk Pengaturan Dan Penerapan Prinsip National Treatment Persetujuan Trips Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Asing Di Pengadilan Indonesia (2009)
313. Analisis Pengambilalihan Pt Indosat Tbk Dari Asia Mobile Holdings Pte Ltd Ke Qatar Telecom Q.S.C. Ditinjau Dari Peraturan Bidang Persaingan Usaha Dan Pasar Modal (2009)
314. Implikasi Pengaturan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Berdasarkan Kepemilikan Modal Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Satu Kontrak Turnkey Terhadap Penanaman Modal Asing Ptx (2009)
315. Prinsip Non-Intervensi Dalam Perspektif Asean (2009)
316. Kedudukan, Pengaturan Dan Pemanfaatan Wilayah Udara Dan Ruang Angkasa Nasional Indonesia Sebagai Negara Khatulistiwa (2010)
317. Penerapan Norma Dasar Hukum Internasional Umum (2010)
318. Penerapan Yurisdiksi Universal Melalui Mekanisme Ekstradisi Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (2010)
319. Pengaruh Asean Charter (Piagam Asean) Terhadap Yurisdiksi Negara Anggotanya (2010)
320. Penggunaan Bom Cluster Pada Agresi Militer Israel Ke Palestina Tahun 2009 Ditinjau Dari Statuta Roma Dan Hukum Humaniter Internasional (2010)
321. Peran Unicef Dalam Implementasi Konvensi Hak Anak Pbb Di Indonesia (2009)
322. Peranan Unesco Terhadap Pengklaimanâ  Budaya Tidak Berwujud Dan Penerapan Hukumnya  Di Indonesia (2010)
323. Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Tentang Penerapan Distinction Principle Dalam Perang Moderen (2010)
324. Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Free Flow Of Goods Terhadap Negara-Negara Asia Tenggara (Asean) Dalam Implementasi Asean Economic Community (Aec) 2015 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Internasional Dan Nasional
325. Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Negara Lain Akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan Dan Lahan Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional
326. Implikasi Penggunaan Teknologi Pesawat Siluman (Stealth Fighter) Dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Suatu Negara Atas Ruang Udara Wilayahnya Ditinjau Menurut Hukum Internasional
327. Legalitas Status Perlindungan Climate Change Refugees Di Negara Penerima Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional
328. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Bertugas Di Wilayah Konflik Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional
329. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata
330. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Reklamasi Laut China Selatan Yang Dilakukan Oleh Republik Rakyat Tiongkok
331. Kerjasama Antara Indonesia Dengan International Monetary Fund (Imf) Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Global Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003
332. Status Perjanjian Nuklir Antara Iran dengan E3/EU+3 (Jerman, Perancis, Inggris, China, Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) yang Disahkan DK PBB Ditinjau Dari Hukum Internasional
333. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Fair And Equitable Treatment Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui Arbitrase Internasional Yang Berasal Dari Bilateral Investment Treaties
334. Kesepakatan Antara Indonesia Dengan Malaysia Sebagai Anggota Association Of South East Asian Nations (Asean) Dalam Memberantas Kejahatan Lintas
335. Perlindungan Dan Pengelolaan Terumbu Karang Terhadap Lungkungan Hidup Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional
336. Peranan International Atomic Energy Agency Untuk Mengawasi Program Nuklir Iran Dalam Kaitannya Dengan Implementasi Joint Plan Of Action 2013
337. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kepemilikan Dan Pengembangan Teknologi Nuklir Bagi Negara Anggota Perjanjian Nonproliferasi Nuklir
338. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Program Penahanan Dan Interogasi Cia (Central Intelligence Agency) Terhadap Tahanan Teroris Menurut Hukum Internasional
339. Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Bencana Ditinjau Dari Konvensi Hak-Hak Anak Dan Hukum Nasional
340. Studi Restrukturisasi Dewan Keamanan PBB Ditinjau Dari Piagam PBB Dan Hukum Internasional
341. Tinjauan Konvensi Jenewa 1949 Atas Dugaan Kejahatan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional di Suriah
342. Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Melakukan Lintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia
343. Tinjauan Yuridis mengenai Status Kewarganegaraan Etnis Rohingya di Myanmar berdasarkan Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954