Pada dasarnya banyak data statistik ekonomi yang dapat dijadikan indikator untuk memperlihatkan laju inflasi, diantaranya adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Di Indonesia IHK dihitung berdasarkan perkembangan harga di 17 ibu kota propinsi yang mencakup 150 jenis barang dan jasa dengan dasar perhitungan tahun 1983 sampai tahun 1996, sedangkan untuk tahun 1996 sampai sekarang IHK dihitung berdasarkan perkembangan harga di 43 kota yang mencakup 225 jenis barang dan jasa. Oleh karena itu perubahan harga di luar jenis barang dan jasa tersebut dari 17 kota (1983) atau 43 kota (1996) tidak dapat mempengaruhi laju inflasi nasional (Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, 2007 : 24 ).
Untuk melihat perkembangan laju inflasi dan indeks harga konsumen di Indonesia tahun 1990-2007 dapat di lihat pada Tabel IV-1 berikut :

TABEL IV-1
PERKEMBANGAN LAJU INFLASI DAN INDEKS HARGA KONSUMEN DI INDONESIA, 1990-2007
Tahun
Laju Inflasi (%)
Indeks Harga Konsumen (%)
1990
  9,53
342,77
1991
  9,52
358,89
1992
  4,94
365,37
1993
  9,77
379,12
1994
  9,24
393,46
1995
  8,64
408,12
1996
  6,47
419,91
1997
10,27
441,91
1998
77,55
540,38
1999
  2,01
544,36
2000
  9,35
563,28
2001
12,55
591,06
2002
10,00
616,04
2003
  5,10
629,90
2004
  6,40
668,07
2005
17,11
792,90
2006
  6,60
817,60
2007
  6,70
829,91
           Sumber : Statistik Indonesia , 2007
            Pelaksanaan kebijaksanaan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku sejak 25 Mei 1990 langsung ditanggapi oleh pasar. Hal ini dibuktikan oleh tingginya inflasi pada bulan Juni sebesar 1,71 persen untuk kelompok perumahan, dan 2,07 persen untuk kelompok aneka barang dan jasa. Kenaikan ini terus berlanjut hingga bulan Juli yang mencapai 3,19 persen untuk kelompok aneka barang dan jasa serta 2,68 persen untuk kelompok perumahan. Tingginya kenaikan harga pada kelompok aneka barang dan jasa terutama disebabkan oleh meningkatnya tarif angkutan darat dan udara. Sedangkan pada kelompok perumahan disebabkan naiknya harga semen, hingga akhir Desember laju inflasi telah mencapai 9,53 persen.
            Pada akhir Juni 1991 tingkat inflasi nasional yang terjadi adalah sebesar 3,60 persen. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan angka inflasi pada bulan yang sama pada tahun 1990 yang mencapai 4,10 persen. Sedangkan laju inflasi untuk tahun 1991 adalah sebesar 9,52 persen (258,89). Angka ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,53 persen (342,77).
            Untuk mencegah inflasi di atas ”double digits” maka pemerintah mulai melakukan pengontrolan dan pengetatan terhadap harga-harga barang dan jasa. Usaha ini tampak sukses dengan munculnya inflasi yang rendah untuk bulan berikutnya, yaitu sebesar 4,94 persen (365,37) pada tahun 1992. Memasuki tahun 1993 pengekangan dan pengontrolan harga yang ketat tidak dapat dipertahankan terbukti dengan meningkat kembali laju inflasi yaitu sebesar 9,77 persen (379,12). Peningkatan laju inflasi yang sangat mencolok ini tidak terlepas dari adanya permainan harga pasar oleh ulah para spekulan yang ingin mengeruk keuntungan yang tinggi.
            Tahun-tahun berikutnya yaitu 1994,1995, dan 1996 tingkat laju inflasi di Indonesia mengalami penurunan secara terus-menerus, di mana masing-masingnya adalah 9,24 persen, 8,64 persen dan 6,47 persen, walaupun tingkat harga umum meningkat dari tahun ke tahun selama 3 tahun tersebut. Awal tahun 1997 laju inflasi di Indonesia masih berada di bawah 10 persen, ini terlihat dengan laju inflasi pada kwartal kedua yang berkisar 5,37 persen. Akhir dari tahun 1997 kenaikan barang-barang  dan jasa sudah mulai terlihat selain disebabkan oleh menurunnya nilai tukar rupiah juga disebabkan oleh faktor musiman. Indeks harga secara umum yang dihitung berdasarkan  harga gabungan di 43 Kota di Indonesia terlihat mencapai 441,91 persen dengan laju inflasi 10,27 persen.
            Tahun 1998 merupakan tahun yang kelam bagi perekonomian Indonesia, di sini laju inflasi 77,55 persen (540,38), ini merupakan dampak dari merosotnya nilai tukar rupiah terhadap valuta asing dan faktor sosial dan politik yang tidak aman, sehingga mengakibatkan harga-harga barang dan jasa terus meningkat tajam sampai akhir tahun 1998. Memasuki tahun 1999 walaupun IHK (Indeks Harga Konsumen) meningkat akan tetapi laju inflasi dapat di tekan menjadi 2,10 persen (544,36 persen), ini merupakan laju inflasi yang paling rendah selama rentang waktu 20 tahun (1983-2003). Penurunan laju inflasi ini disebabkan oleh menguatnya nilai tukar rupiah di pasar valuta asing dan juga dapat dikendalikannya harga-harga barang dan jasa di pasar oleh Pemerintah.
            Menjelang Sidang Tahunan MPR (Agustus 2000) dan perkembangan politik dan keamanan yang kurang baik mengakibatkan laju inflasi mengalami peningkatan yaitu menjadi 9,53 persen dengan IHK sebesar 563,28 persen. Peningkatan seperti pengurangan subsidi BBM, cukai rokok dan adanya peningkatan permintaan barang dan jasa oleh masyarakat dalam rangka menyambut hari keagamaan yang bersamaan.
            Akibat kebijakan pemerintah tersebut laju inflasi terus  meningkat sampai tahun 2001 yaitu 12,55 persen (591,06 persen). Faktor lainnya penyebab naiknya laju inflasi tahun 2001 adalah kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga BBM pada pertengahan Juni 2001 yang diikuti oleh kenaikan tarif dasar listrik dan kenaikan pulsa telepon. Pada tahun 2002 inflasi Indonesia menurun yaitu sebesar 10.0 persen (616,04 persen). Penurunan inflasi disebabkan oleh menguatnya nilai tukar rupiah dan juga dipengaruhi oleh membaiknya ekspektasi inflasi (karena harapan membaiknya kondisi ekonomi) dan juga tersedianya pasokan kebutuhan pokok masyarakat khususnya beras (operasi pasar beras dilakukan Bulog).
            Walaupun pada akhir tahun 2002 terjadi suatu tragedi yang amat mengerikan yaitu peledakan bom di Bali (tragedi Bali) tetapi tidak meningkatkan laju inflasi pada tahun berikutnya di Indonesia secara tahunan, akan tetapi hanya mempengaruhi laju inflasi secara kwartal atau bulanan. Laju inflasi di Indonesia tahun 2003 malah menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,10 persen (629,90 persen). Disamping sudah membaiknya perekonomian Indonesia penurunan ini juga dipengaruhi oleh membaiknya sektor riil dan adanya kepercayaan dari para investor terhadap Indonesia.
            Memasuki tahun 2004, suasana antara para elit politik mulai tidak karuan, hal ini dipengaruhi oleh akan berakhirnya masa kepemiminan Presiden Megawati dan menjelang Pemilihan Umum. Akibatnya, laju inflasi kembali meningkat menjadi 6,4 persen (668,07 persen).
            Tahun 2005, merupakan masa awal-awalnya Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla, dimana juga merupakan tahun yang penuh dengan penderitaan bagi bangsa Indonesia dan Pemerintahnya. Setelah terjadi gempa dan tsunami di penghujung tahun 2004 (26 Desember) di Provinsi NAD juga bencana longsor di Bandung, banjir bandang dan gempa bumi di Nias dan Simeulu. Akibat masih premateurnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan juga bencana alam yang terus menimpa Indonesia membuat laju inflasi Indonesia meningkat menjadi 17,11 persen.
            Pada tahun 2006, Indonesia kembali meraih kestabilan makro ekonomi. Berbagai indikator, yang pada tahun 2005 mengalami tekanan, di tahun 2006 mulai menunjukkan perbaikan. Tekanan inflasi yang cukup tinggi di awal tahun 2006, turun secara perlahan tapi pasti. Inflasi pada tahun 2006 mencapai 6,60 %. Walaupun terjadi kenaikan IHK yaitu IHK sebesar 817,60. Lebih jauh dijelaskan, dari angka inflasi 6,60 % sepanjang 2006, komoditi beras memberi kontribusi andil sebesar 1,63 persen. Disebutkan, selama Desember dari 45 kota IHK, tercatat 40 kota mengalami inflasi dan 5 kota deflasi. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada semua kelompok barang dan jasa. Yaitu kelompok bahan makanan 3,12 persen, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 1,11 persen, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,74 persen, sandang 0,13 persen, kesehatan 1,05 persen, pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,07 persen serta kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,10 persen.
            Inflasi pada 2007 sebesar 6,70 persen (829,91 %), dimana tingginya inflasi pada tahun 2007 didorong oleh kenaikan harga-harga pada sektor bahan makanan sebesar 2,47 persen. Kenaikan inflasi dipicu oleh naiknya harga komponen makanan, minyak tanah, pakaian dan pendidikan, harga beras stabil namun harga minyak goreng naik. Selain itu naiknya inflasi juga dipicu karena kurang stabilnya kurs rupiah terhadap dolar dalam beberapa pekan terakhir pada bulan Juli tahun 2007.
DAFTAR PUSTAKA
Armaini, Lisa, (1997). Pengaruh Perkembangan Nilai Kurs terhadap Ekspor Indonesia, Skripsi, FE Unsyiah. Banda Aceh.
Arisman, (2002). Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga dan Nilai Tukar terhadap Nilai Ekspor Minyak Bumi Indonesia, Skripsi, FE Unsyiah. Banda Aceh.
Badan Pusat Statistik Propinsi. (2007). Statistik Indonesia. Banda Aceh.
Bank Indonesia. (2008). Laporan Tahunan. Banda Aceh.
Boediono. (1990). Teori Moneter. BPFE UGM, Yogyakarta
_______.  (1992). Ekonomi Moneter. Edisi ketiga, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
Dornbusch, Rudiger dan Stanley. (1997). Makro Ekonomi, Edisi ke IV, Cet. Ketujuh, Alih Bahasa : Julius A.Mulyadi, Erlangga, Jakarta
Gujarati, Damodar. (2001). Ekonometrika Dasar. Alih bahasa oleh Zain, Sumarno. Erlangga, Jakarta.
Gunawan, AH. (1991). Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia. Gramedia. Jakarta.
Harian Kompas. (2008). ” Harga BBM Industri & BBK Pertamina Periode April 2008 “. Harian Kompas. Edisi 31 Maret 2008, Jakarta
Harjadi.S. (2004). Rupiah Yang Selalu Berfluktuasi. Jakarta
Malian, A.Husni, dan Ariani. (2004). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi, Konsumsi dan Harga Beras Serta Inflasi Bahan Makanan”. Jurnal Agro Ekonomi. Vol.22.No.2, Bogor
Mc. Eachern,William A. (2000). Ekonomi Makro. Terjemahaan, Salemba empat, Jakarta
Muin, Syamsir A.(1998). Pesawat-Pesawat Konversi Energi I (Ketel Uap). Rajawali Pers Jakarta
Nusantara, Agung. ( 1999 ). ”Uang dan Inflasi: Cointegrating Vector,Error Correction, dan Kausalitas Granger”. Jurnal Bisnis dan Ekonomi.Vol.27. No.2, Jakarta
Nopirin. (1997). Ekonomi Internasional, Edisi Kedua. BPFE UGM, Yogyakarta.
Rahardja, Prathama. (1997).  Uang dan Perbankan. Rineka Cipta,Jakarta
Rukman. (1994). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia. Skripsi. FE Unsyiah, Banda Aceh
Salvatore, Dominick; Alih Bahasa, Haris Munandar (1986). Ekonomi Internasional. Edisi Kelima, Jilid 1. Erlangga, Jakarta.
Sitaresmi, Nurina dan Achasani. ( 2004 ). ”Analisis Pengaruh Guncangan Kurs Yen dan USD dalam Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Jalur Nilai Tukar di Indonesia”. Jurnal Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajeman Institut Pertanian Bogor, Vol.14. No.4, Bogor
Sutanto, Seruni. ( 2008 ).”Berbagai Hambatan dalam Penerapan Kebijakan Moneter Inflation Targeting”. Jurnal Ekonomi Indonesia. Vol.7.No.1, Jakarta
Sukirno, Sadono. (1994). Makro Ekonomi. PT.Raja Grafindo, Jakarta
Tambunan, Tulus. (1996). ” Sumber Inflasi dan Kebijakan Konstraktif di Indonesia”. Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol.XLVI no.1, Jakarta
Todaro, M.P. (1987). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jilid 2. Terjemahan Burhanuddin Abdullah. Erlangga, Jakarta.
Ulfa, Almizan. (2003).” Indonesia Satu dan Stabilitas Kurs Rupiah : Analisis Stabilitas Exchange Rate Indonesia Pasca Krisis 1997 ” .Jurnal Keuangan dan Moneter.Vol.6 No.2, jakarta
Wibowo, Tri dan Amir. ( 2005 ).”Faktor-faktor Yang mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah”. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Vol.9.No.4, Jakarta
Winardi. (1992). Kamus Ekonomi. Alumni, Bandung
Yusgiantoro, Purnomo. (2000). Ekonomi Energi (Teori dan Praktik). LP3ES, Jakarta