Wujudkan Millenium Development Goals di Negara Kita dengan Lebih Memperhatikan Aspek Kesehatan

WUJUDKAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS DI NEGARA KITA DENGAN LEBIH MEMPERHATIKAN ASPEK KESEHATAN

 Adinda C. L. Kidung Narwastu

Grace Victoria Octavianus

Brawijaya University

MDGs atau Millennium Development Goals adalah tujuan spesifik yang harus tercapai pada tahun 2015 yang memiliki 8 tujuan sasaran pembangunan Kedelapan tujuan sasaran pembangunan tersebut antara lain : pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, pemerataan pendidikan dasar, mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak, meningakatkan kesehatan ibu, perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, menjamin daya dukung lingkungan hidup, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.Untuk itu peran seluruh komponen negeri ini sangatlah penting demi tercapainya kedelapan tujuan terserbut, antara lain dengan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan.

Tujuan Pembangunan Milenium berisikan tujuan kuantitatif yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu, terutama persoalan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2015. Tujuan ini dirumuskan dari ‘Deklarasi Milennium’, dan Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara penandatangan pada September 2000. Untuk mencapai tujuan MDG tahun 2015 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan lokal), masyarakat sipil, akademia, media, sektor swasta dan komunitas donor. Bersama-sama, kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh Indonesia.Pemerintah Indonesia tetap memegang komitmenya untuk melaporkan kemajuan pencapaian MDGs.

Salah satu aspek krusial yang perlu digarisbawahi dalam merealisasikan Tujuan Pembangunan Milenium adalah aspek kesehatan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuh dari delapan daftar cita-cita tujuan pembangunan millennium sangat berkaitan erat dengan aspek kesehatan. Untuk itu, diperlukan beberapa langkah-langkah sederhana yang dapat menunjang upaya-upaya perwujudan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dengan menyukseskan berbagai aksi kesehatan.

Tujuan Ke-1: Mengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Kelaparan 

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai Target pertama MDGs. Pemerintah bercita-cita menurunkan hingga setengahnya Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan ekstrim hingga 50% dan mengurangi Jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga setengahnya. Sebagai aksi dari kebijakan ini, diperlukan pemberdayaan pangan semaksimal mungkin. Sebagai negara dengan potensi agraria dan penduduk yang besar, adalah sangat penting bagi pemerintah untuk menggalakkan program penyediaan pangan dalam negeri dan melatih warga untuk mengembangkan sumberdaya pangan yang ramah lingkungan, dengan tidak mengubah lahan hutan menjadi ladang.

Distribusi daerah miskin di Indonesia juga peril diperhatikan. Wilayah Indonesia bagian timur sudah lama dikenal sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan  yang lebih tinggi dengan insidens kelaparan yang lebih banyak. Program pemberdayaan sumber pangan akan sangatlah sesuai dikembangkan di wilayah-wilayah ini.

Tujuan Ke-2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua 

Target MDG kedua adalah mencapai pendidikan dasar untuk semua pada 2015. Ini artinya bahwa semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memenuhi target ini dengan mencanangkan Program Wajib Belajar 9 tahun.

Tujuan Ke-3: Mendukung Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan.

Saat Ini Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam mengatasi persoalan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Program Wajib belajar 9 tahun telah membawa dampak positif dalam pengurangan kesenjagan dalam dunia pendidikan.

Tujuan Ke-4: Mengurangi Tingkat Kematian Anak
Situasi Saat ini di Indonesia, dari setiap 1.000 kelahiran, 40 diantaranya akan mennggal sebelum mereka berusia 5tahun. Statistik ini dikenal dengan Angka kematian Balita (AKB). AKB Indonesia saat ini adalah yang tertinggi diantara Negara ASEAN lain. Meskipuns demikian, Indonesia sebenarnya telah mencapai tujuan keempat MDG. Hal yang menjadi pekerjaan kita sekarang adalah memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan hak konstitusional mereka. UU no 23 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan keamanan sosial menurut kebutuhan fisik, psikis dan sosial mereka. Sepertiga kematian bayi di Indonesia terjadi pada bulan pertama setelah kelahiran, 80% diantaranya terjadi pada minggu pertama. Penyebab utama kematian adalah infeksi pernafasan akut, komplikasi kelahiran dan diare. Selain penyebab utama, beberapa penyakit menular seperti infeksi radang selaput otak (meningitis), typhus dan encephalitis juga cukup sering menjadi penyebab kematian bayi.

Tindak LanjutProgram Nasional Anak Indonesia menjadikan issu kematian bayi dan balita sebagai salah satu bagian terpenting. Program tersebut merupakan bagian dari Visi Anak Indonesia 2015, sebuah gerakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, dari mulai pemerintah, sektor swasta hingga akademisi dan masyarakat sipil. Bersama-sama, kelompok ini berusaha meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejaheraan Bayi dan Balita. Selain mempromosikan hidup sehat untuk anak dan peningkatan akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, bagian dari Target keempat MDG adalah untuk meningkatkan proporsi kelahiran yang dibantu tenaga terlatih, sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku di masyarakat untuk lebih aktif mencari pelayanan kesehatan, terutama untuk anak dan balita.

Tujuan Ke-5: Meningkatkan Kesehatan Ibu

Resiko kematian ibu karena propses melahirkan di Indonesia adalah 1 kematian dalam setiap 65 kelahiran. Setiap tahun diperkirakan terjadi 20.000 kematian ibu karena komplikasi sewaktu melahirkan dan selama kehamilan. Tingkat Kematian Ibu dihitung berdasarkan jumlah kematian setiap 100.000 kelahiran. Penyebab utama kematian ibu di Indonesia adalah haemorrhage, eclampsia yang menyebabkan tekanan darah tinggi sewaktu kehamilan, komplikasi karena aborsi, infeksi dan komplikasi sewaktu melahirkan. Fakta masalah kesehatan ini harus segera ditindaklanjuti dengan memberikan pendidikan kesehatan yang baik bagi paramedis, bidan, ataupun dukun bayi yang membantu persalinan ibu di daerah-daerah dan mengusahakan sanitasi lingkungan tempat persalinan dan tempat tinggal.

Tujuan Ke-6: Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV (the Human Immunodeficiency Virus) . HIV dapat merusak siste kekebalan tubuh terhadap penyakit dan infeksi, sehingga dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya. Pengobatan dengan Anti Retro Viral (ARV)dapat mennghambat perkembangan penyakit AIDS dan oleh karena itu meningkatkan kondisi tubu penderitanya. Tetapi obat ini tidak dapat menyembuhkan HIV, karena balum ditemukan obat untuk HIV dan AIDS. HIV disebarkan melalui kontak seksua dan melalui darah yang sudah terinfeksi. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 2007, jumlah penderitanya terus meningkat. Hingga Maret 2007 hampir 8.988 kasus AIDS dan 5.640 kasus HIV dilaporkan.

Menurut beberapa ahli, jumlah ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan penderita yang ada. Kalompok masyarakat yang paling beresiko untuk terinfeksi penyakit ini adalah Pekerja seks komersial dan pelanggannya, serta pengguna narkoba suntik. Selain itu, kesadaran dan pengetahuanyang benar mengenai HIV dan AIDS juga masih merupakan persoalan besar di Indonesia. Lebih dari sepertiga perempuan dan seperlima laki-laki belum pernah mendengar sama sekali mengenai HIV/AIDS. Apabila kecenderunganseperti ini tidak berubah, diperkirakan lebih dari 1 juta masyarakat Indonesia akan terinfeksi pada 2010. Penyakit lain yang juga menjadi perhatian MDG 6 adalah Malaria dan Tubeculosis (TBC).

Setiap tahun diperkirakan terdapat 18 juta kasus Malaria dan lebih dari 520 ribu kasus TBC. Tindak LanjutUpaya pemerintah untuk memerangi HIV/AIDS dilaksanakan oleh Komisi Nasional Pemnanggulangan AIDS (KPA), sebuah badan nasional yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kampanye danpemberian informasi yang benar mengenai HIV/AIDS, penyebarannya dan apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menghindari dan melindungi diri mereka dari tertular penyakit tersebut. KPA juga membentuk masyarakat untuk mengerti bagaimana hidup bersama ODHA dan untuk tetap hidup secara produktif. Upaya peningkatan pemantauan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan perawatan untuk ODHA juga perlu dilakukan. Setiap warga negara dapat membantu menghentikan penyebaran HIV dengan mengurangi resiko penularan dengan melakukan praktek seksual yang aman dan menggunakan kondom secara teratur. Kampanye mengenai Roll Back Malaria dan DOTS juga termasuk usaha yang secara periodik dilakukan untuk memerangi Malaria dan TBC.

Tujuan Ke-7: Memastikan Kelestarian Lingkungan

Antara tahun 1985 dan 1997, laju deforestasi di Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi dan Sumatra adalah 1.8 juta hektar per tahun. Ancaman utama tehadap hutan hujan Indonesia adalah pembalakan liar di kawasan hutan lindung. Di era desentralisasi dan otonomi daerah, lebih banyak hutan yang dikeploitasi, pembalakan liar semakin menjadi-jadi dan batas kawasan lindung sudah tidak diperdulikan lagi. Penyebab utamanya adalah lemahnya supremasi hukum dan kurangnya pengertian dan pengetahuan mengenai tujuan pembangunan jangka panjang dan perlindungan biosphere. Sebagai contoh adalah hal berikut– kualitas air yang sampai ke masyarakat dan didistribusikan oleh PDAM ternyata tidak memenuhi persyarat air minum aman yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Hal ini utamanya disebabkan oleh kualitas jaringan disribusi dan perawatan yang kemudian menyebabkan terjadinya kontaminasi. Padahal, air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok. Perlu digalakkan usaha memelihara air tetap bersih dengan tidak mengkontaminasinya, memelihara sumber-sumber mata air, dan mengupayakan perilaku bersih sehat.

Tujuan ke-8: Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan

Kemitraan pembangunan digalakkan dengan mengembangkan system keuangan dan perdagangan yang terbuka, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif. Hal ini termasuk pemberian akses bebas tariff dan bebas kuota bagi produk-produk ekspor dalam negeri dan pembebasan hutang bagi negara yang berhutang besar. Selain itu, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan farmasi sangatlah penting untuk penyediaan akses obat-obatan bagi warga yang membutuhkan.