ILMU HUKUM

PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA (Studi di Polres D.I Yogyakarta) A. Latar Belakang Permasalahan Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal Pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan …

NILAI – NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI Dalam berbagai buku dan pembahasan disebutkan bahwa nilai-nilai anti korupsi berjumlah 9 buah, yaitu : 1. Kejujuran Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat di definisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Dalam berbagai buku juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna satunya kata dan perbuatan. Jujur ilah …

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Dalam pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota,yang tiap-tiap kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang undang.Kemudian dalam pasal 18 ayat (2) …

Kumpulan Judul-judul Skripsi Ilmu Hukum : Kumpulan Judul KTI ( Karya Tulis Ilmiah ) Ilmu Hukum : Kumpulan Judul Makalah Ilmu Hukum : Peranan Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin dan Penegakan Disiplin di Poltabes Yogyakarta Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengaketa di Bidang Merek Kajian Tentang Penerapan Klausula Arbitrase Dalam Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat …

MAKALAH CYBER LAW & CYBER CRIME Makalah ini dibuat Sebagai bahan Presentasi Kelompok Mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (EPTIK) Disusun Oleh: 12.4A.17 1. M Sarifal 12131664 2. Try Nurdiani 12132844 3. Seni Kurniasari 12133233 4. Dede Ruhimat 12133329 5. Annisa Rosyidah 12137388 AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER BINA SARANA INFORMATIKA TASIKMALAYA 2015 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji …

KONSTITUSI DAN RULE OF LAW Tujuan Instruksiomal Khusus Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan dapat: 1. Menyebutkan definisi dan pengertian konstitusi dan rule of law. 2. Menguraikan fungsi konstitusi dan rule of law. 3. Menjelaskan perkembangan konstitusi di Indonesia. 4. Menjelaskan mekanisme pembuatan konstitusi dan undang-undang. . 5. Memahami pengertian lembaga rule of law. 6. Memahami latar belakang rule of …

MATA KULIAH HATAH Penyelesaian Kasus Sengketa antara Klockner Industri dengan Pemerintah Kamerun yang ditangani oleh ICSID (lembaga arbitrase internasional). A.Latar Belakang masalah Pada hakekatnya setiap Negara yang berdaulat, memiliki hukum atau aturan yangkokoh dan mengikat pada seluruh perangkat yang ada didalamnya. Seperti pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki mainstream Hukum Positif untuk mengatur warga negaranya. Salah satu hukum positif …

I. KONVENSI JENEWA TAHUN 1949 TENTANG PERBAIKAN KEADAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG YANG LUKA DAN SAKIT DIMEDAN PERTEMPURAN DARAT Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil-wakil Kuasa Penuh dari Pemerintah-pemerintah yang hadir pada Konperensi Diplomatik yang diadakan di Jenewa dari tanggal 21 April 1949 sampai tanggal 21 Agustus 1949, dengan maksud meninjau kembali Konvensi Jenewa untuk pertolongan kepada yang Luka dan Sakit …

Code of Conduct & Safer Access A. Code of Conduct Code of conduct atau kode perilaku adalah Etika dan Aturan Main Antara Badan Kemanusiaan Internasional dalam Kegiatan Bantuan Kemanusiaan. Merupakan rumusan dari hasil Kesepakatan antara 7(tujuh) Badan Kemanusiaan Internasional yaitu : ICRC, IFRC, Caritas International, International Save the Children, Lutheran World Federation, Oxfam dan World Council of Churches. Kesepakatan tersebut …

Hukum Perikemanusiaan Internasional A. Sejarah HPI Salah apabila kita mengatakan bahwa pendirian Palang Merah di tahun 1863 ataupun pengadopsian Konvensi Jenewa pertama tahun 1864 menandakan kelahiran hukum perikemanusiaan sebagaimana yang kita kenal saat ini. Sebagaimana tidak ada satu masyarakat yang tidak memiliki seperangkat aturan, begitu pula tidak pernah ada perang yang tidak memiliki aturan jelas maupun samar-samar yang mengatur tentang …