2.1 Pengertian Perseroan Terbatas

            Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum.badan hukum itu tidak di sebut persekutuan tetapi disebut perseroan,sebab modal dari badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham.istilah” terbatas” tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham,yang luasnya terbatas pada nilai nominalsemua saham yang dimilikinya.
Dasar hukum pengertian perseroan terbatas diatur di dalam pasal 36,40,42 dan 45 KUHD yang dapat di jelaskan sebagai berikut:
a)      Pasal 36 ayat (1) KUHD menyatakan bahwa perseroan terbatas tidak mempunyai firma,yaitu nama orang (sekutu) yang dipergunakan sebagai nama perusahaan.adapun tujuan dari perseroan terbatas itu diambil dari tujuan perusahaan.
b)      Pasal 36 ayat (2) KUHD menghendaki agar naskah akta pendiriannya dimintakan pengesahan kepada menteri kehakiman dalam hal ini,Kepala Direktorat perdata pada departemen kehakiman.pengesahan semacam tersebut diatas harus juga dilakukan pada tiap-tiap ada perubahan syarat-syarat pendiriannya dan juga pada tiap memperpanjang waktu bagi perseroan terbatas itu.
c)      Pasal 40 ayat (1) KUHD menentukan bahwa modal perseroan terdiri dari saham-saham atas nama atau blangko (atas pembawa),sedangkan ayat (2)nya,menentukan bahwa tanggung jawab tiap pemegang saham terbatas pada jumlah nominal dari saham-saham yang dimilikinya.dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada perseroan terbatas ada harta kekayaan sendiri,yang terpisah dari dari harta kekayaan tiap pemegang saham.
d)     Pasal 42 KUHD menentukan bahwa saham,baik yang atas nama maupu yang atas pembawa,dapat diperalihkan kepada orang lain.pengalihan saham atas nama harus diatur dalam anggaran dasar.dari ketentuan mengenai jenis saham ini dapat timbul dua macam perseroan terbatas.yaitu,perseroan terbatas tertutup dan perseroan terbatas terbuka.pada perseroan terbatas tertutup,sahamnya bersifat atas nama,tidak banyak jumlahnya dan pemegangnyapun masih orang-orang yang masih mengenal.sedangkan pada perseroan terbatas terbuka,modalnya terdiri dari saham-saham pembawa,berjumlah besar,dan pada masing-masing pemegang saham tidak diharuskan adanya hubungan pribadi.perseroan terbatas ini bertujuan untuk mengumpulkan modal sebesar-besarnyauntuk melaksanakan  tujuannya .

e)      Pasal 45 KUHD menentukan bahwa pengurus (direksi) hanya bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dibebankan kepadanya oleh ketentuan dalam anggaran dasar.bila mereka melanggarnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga,meka mereka masing-masing bertanggung jawab  secara pribadi untuk keseluruhan (pasal 45 KUHD).pasal ini menyatakan bahwa pengurus yang merupakan kesatuan dan berwenang bertindak kedalam dan keluar dan tanggung jawabnya terbatas pada pelaksanaan tugasnya.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 36,40,42 dan 45 KUHD inilah unsure-unsur yang membentuk badan usaha tersebut menjadi perusahaan terbatas.unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan dan merupakan pengertia yang lengkap bagi perseroan terbatas yaitu:
1.      Adanya kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing  persero ( pemegang saham),dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
2.      Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya.sedangkan mereka semua dalam rapat umum pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan,yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris,berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan,menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.
3.      Adanya pengurus (direksi) dan komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya,yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan / atau keputusan rapat umum pemegang saham.
Unsur-unsur tersebut adalah  sudah memenuhi syarat bagi suatu subjek hukum,yang dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri.dari itu dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas itu dikehendaki oleh pembentuk undang –undang untuk bertindak sebagai subjek hukum,dan karena itu perseroan terbatas itu adalah badan hukum,sebab yang dapat bertindak sebagai subjek hukum itu hanya dua benda yaitu manusia dan badan hukum.sebagai badan hukum,perseroan itu dibebani untuk:
1)      Meminta akta pengesahan pendiriannya kepada pemerintah .
2)      Mendaftarkan naskah akta pendirian tersebut berserta pengesahannya kepada kepaniteraan pengadilan negeri.
3)      Mengumumkan naskah akta pendirian pengesahan serta pendaftarannya di dalam Berita Negara RI,pengumuman ini untuk kepentingan pihak ke tiga dan tanggal Berita Negara RI yang mengumumkan akta pendirian perseroan itu merupakan tanggal berlakunya perseroan terbatas tersebut sebagai badan hukum.

2.2 Dasar hukum perseroan terbatas.
1.      Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Th 1995 yg diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) s.d. 15 Agt 2007, UUPT th 1995 tsb sebagai pengganti ketentuan ttg perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya .
2.      (terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHD dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham -Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen (IMA)- diundangkan dalam Staatsblad 1939 No. 569 jo 717.
3.      Undang-undang no 40 tahun 2007.
4.      Kitab undang-undang hukum perdata (KUH-PERDATA).
5.      Kitab undang-undang hukum dagang (WvK).

2.3 Prosedur mendirikan perusahaan tebatas.
a)      Pertama,pera pendiri datang ke kantor notaris untuk minta dibuatkan akta pendirian PT.yang disebut akta pendirian itu termasuk di dalamnya anggaran dasar dari PT yang bersangkutan.anggaran dasar itu dibuar sendiri oleh para pendiri,sebagai hasil musyawarah dari mereka.kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut maka hal itu dapat diserahkan pelaksanaannya kepada notaris yang bersangkutan.
b)      Kedua,setelah pembuatan akta pendirian itu selesai,maka notaris mengirimkan akta tersebut kepada kepala direktorat pedata,departemen kehakiman.akta pendirian tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para pendiri untuk meminta pengesahan dari menteri kehakiman,dalam hal ini kepala direktorat perdata tersebut,tetapi harus ada pengantar dari notaris yang bersangkutan.kalau penelitian akta pendirian perseroa terbatas itu tidak mengalami kesulitan,maka kepala direktorat perdata atas nama menteri kehakiman mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian PT yang bersangkutan.
c)      Ketiga,para pendiri atau salah seorang  atau kuasanya,menbawa akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari departemen kehakiman berserta surat keputusan pengesahan dari departemen kehakiman tesebut ke kantor kepaniteraan pengadilan negeri  yang mewilayahi domisili PT tersebut untuk di daftarkan.panitera yang berwenang mengenai hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian PT sudah di daftar pada buku register PT.
Keempat,para pendiri membawa akta pendirian PT berserta surat keputusan tentang pengesahan dari departemen kehakiman,serta pula surat dari panitera pengadilan negeri tentang telah di daftarkannya akta pendirian  PT tersebuk ke kantor percetakan Negara,yang menerbitkan tambahan berita Negara RI.sesudah akta pendirian PT itu di umumkan dalam tambahan berita Negara Ri,maka PT yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum

2.4 pendaftaran dan pengumuman

Langkah terakhir dalam rangka pendirian suatu PT adalah pendaftaran dan pengumuman.
Seperti halnya ketentuan sebelumnya KUHD, UU No. 1 Tahun 1995 juga mewajibkan dilaksanakannya pendaftaran dan pengumuman perseroan. Bedanya jika dalam KUHD pendaftaran dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dimana perseroan berkedudukan; dalam UU No. 1 Tahun 1995, kewajiban untuk melakukan pendaftaran dilaksanakan sesuai dan menurut ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Hal ini secara langsung mengurangi atau bahkan menghapuskan kewajiban pendaftaran sebelumnya pada Pengadilan Negeri di mana perseroan berdomisili.

Menurut ketentuan Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1995, kewajiban untuk melakukan pendaftaran tersebut dibebankan kepada Direksi perseroan, Adapun yang wajib didaftarkan adalah :
a.       Akta pendirian beserta surat pengesahan oleh Menteri Kehakiman;
b.      Akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan-perubahan yang disyaratkan persetujuannya;
c.       Akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan yang disampaikan kepada Menteri Kehakiman atas perubahanperubahan yang disyaratkan pelaporannya kepada Menteri.

            Selanjutnya menurut Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1995, perseroan yang telah terdaftar tersebut wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negera Republik Indonesia yang permohonan pengumumannya dilakukan oleh Direksi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran. Tata cara pengajuan permohonan pengumuman di lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilaksanakan, maka Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Ketentuan ini sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 KUHD, Pelanggaran atau kelalaian atas pelaksanaan kewajiban untuk mendaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diancam dengan sanksi pidana atau perdata.

Menurut ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, bagi suatu PT, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :
1.      nama perseroan dan merek perusahaan;
2.      tanggal pendirian dan jangka waktu pendirian perseroan;
3.      kegiatan pokok dan kegiatan usaha lainnya dari perseroan, serta izin-izin usaha yang dimiliki;
4.      alamat perseroan pada saat didirikan, termasukperubahan-perubahannya, serta alamat dari setiapkantor cabang, kantor pembantu, agen serta perwakilanperseroan (jika ada);
5.      keterangan-keterangan yang berhubungan dengan Direksi dan Komisaris perseroan, yang melipuiti :
a.       nama lengkap dan alias-aliasnya, termasuk nama kecil;
b.      nomor dan tanggal tanda bukti diri;
c.       alamat tempat tinggal yang tetap;
d.      tempat tanggal lahir dan kewarganegaraan;
e.       tanggal mulai menduduki jabatan;
f.       tanda tangan;
6.      lain-lain kegiatan usaha dari Direksi maupun Komisaris perseroan;
7.      modal dasar, modal ditempatkan dan modal dasar serta nilai nominal tiap-tiap lembar saham yang dikeluarkan perseroan;
8.      tanggal mulai kegiatan usaha, tanggal dan nomor pengesahan maupun setiap persetujuan ataupun pelaporan dari perubahan Anggaran Dasar perseroan, serta tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
9.      keterangan-keterangan yang berhubungan dengan kepemilikan saham dalam perseroan, yang meliputi :
a.       nama pemilik saham beserta alias-alias serta namakecilnya;
b.      nomor dan tanggal tanda bukti diri;
c.       alamat tempat tinggal yang tetap;
d.      tempat tanggal lahir dan kewarganegaraan;
e.       jumlah saham yang dimiliki;
f.       jumlah uang yang disetorkan untuk setiap lembar saham yang diambil bagian;

Saat pendaftaran dilakukan perseroan wajib menyertakan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar perseroan berikut setiap perubahan atas Anggaran Dasar perseroan. Sehubungan dengan pendaftaran dan pengumuman yang harus dilaksanakan oleh Direksi sebagaimana diutarakan dimuka, patut diperhatikan bahwa dalam hal ini sanksi hukum yang bisa dikenakan terhadapnya adalah sanksi pidana dan perdata. Dalam hal apa sanksi perdata dan yang mana sanksi pidana, dapat diuraikan berikut ini.

Sebagaimana telah disebutkan dimuka bahwa selama pendaftaran dan pengumuman atas berdirinya perseroan belum dilaksaknakan, maka (anggota) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan perseroan sesuai dengan bunyi pasal 23 UU No. 1 Tahun 1995. Pasal ini mengatur sanksi perdata bagi Direksi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan perseroan dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia menurut UU No. 1 Tahun 1995.
Selain kewajiban Direksi dalam hal pendaftaran berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995, Direksi juga terikat untuk melaksanakan kewajiban pendaftaran berdasarkan UU-WDP, yang apabila dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara atau denda. Jadi UU-WDP mengatur sanksi pidana bagi Direksi yang melalaikan atau tidak memenuhi kewajibannya dan tindakan pidana yang dilakukan merupakan kejahatan.

Oleh karena itu perlu diperhatikan khususnya bagi mereka yang mengemban tanggung jawab tersebut dan yang terlibat langsung yaitu “person in change” untuk melaksanakan kewajiban tersebut, seyogyanya memahami ketentuan tersebut.

Pendaftaran Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Mengenai pendaftaran dan pengumuman dalam UU No. 40 Tahun 2007 diatur dalam Bab II Bagian Ketiga di bawah judul Daftar Perseroan dan Pengumuman mulai Pasal 29 sampai dengan Pasal 30 UU No. 40 Tahun 2007. Dalam UU No. 1 Tahun 1995 hal tersebut diatur pada Bab II Bagian Ketiga di bawah judul Pendaftaran dan Pengumuman mulai Pasal 21 sampai Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1995. Dalam KUHD mengenai pendaftaran dan pengumuman diatur pada Pasal 38 dan Pasal 39 KUHD tanpa judul  khusus. Terdapat perubahan mendasar mengenai pendaftaran perseroan menurut UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 1 Tahun 1995 dan KUHD.
Dalam UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM, sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1995 pendaftaran perusahaan dilakukan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Tempat pendaftaran di kantor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, misalnya di Kantor Wilayah Departemen Perdagangan. Menurut Pasal 38 ayat (2) KUHD, pendaftan akta pendirian seluruhnya beserta pengesahan yang diperoleh dilakukan dalam register umum yang disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tempat kedudukan PT. Pasal 29 UU No. 40 Tahun 2007 mengatur hal-hal yang baru berkaitan dengan Daftar Perseroan tersebut yang semula belum diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 dan KUHD. Disamping terdapat hal-hal baru, juga UU No. 40 Tahun 2007 mengatur secara rinci hal-hal yang berhubungan dengan Daftar Perseroan tersebut.

Secara garis besar ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Daftar Perseoan seperti dibawah ini :
1.      Daftar perseroan memuat data tentang perseroan yang meliputi :
a.       Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan.
b.      Alamat lengkap Perseroan sesuai dengan Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2007.
c.       Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007.
d.      Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007.
e.       Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007.
f.       Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar
g.      .Nama dan tanggal alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
h.      Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri.
i.        Berakhirnya status badan hukum Perseroan.
j.        Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

2.      Data Perseroan tersebut di atas dimasukkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal :
a.       Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
b.      Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
c.       Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

3.      Daftar Perseroan Terbuka untuk umum;
4.      Ketentuan lebih lanjut mengenai Daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri.

UU No. 40 Tahun 2007 mengatur tentang pendaftaran perusahaan dalam Daftar Perusahaan pada Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1995 secara garis besar dan ringkas tidak serinci dan
selengkap pengaturan pada UU No. 40 Tahun 2007. Menurut UU No. 1 Tahun 1995, Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar perusahaan, yaitu :
1.      akta pendirian beserta pengesahan Menteri.
2.      akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri dalam hal perubahan tertentu.
3.      akta perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada Menteri dalam hal bukan perubahan tertentu.

Pendaftaran perusahaan harus dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.  Pendaftaran perusahaan menurut UU No. 1 Tahun 1995, berkaitan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Akan tetapi, Penjelasan Umum UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT menyebutkan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan lainnya, UU No. 40 Tahun 2007 ini tidak dikaitkan dengan Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pengumuman Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Mengenai Pengumuman PT, juga terdapat perubahan pengaturan UU No. 40 Tahun 2007 terhadap UU No. 1 Tahun 1995 dan KUHD. Menurut Pasal 22 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995, untuk dapat dilakukan pengumuman, Direksi harus mengajukan permohonan pengumuman dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftarn perusahaan. Hal tersebut berbeda dengan UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Tidak diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 mengenai permohonan untuk dilakukan pengumuman tersebut. Adapun yang harus diumumkan oleh Menteri menurut UU No. 40 Tahun 2007 adalah :
1.      akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007.
2.      akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta Keputusan Menteri dalam hubungan dengan perubahan anggaran dasar.
3.      akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

UU No. 40 Tahun 2007 melalui Pasal 30 ayat (2) mengatur bahwa pengumuman oleh Menteri tersebut harus dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri dalam hubungan pendirian atau perubahan anggaran dasar PT bersangkutan. Bagaimana apabila waktu tersebut dilampaui? Tidak terdapat jawaban dalam Penjelasan Pasal yang berkaitan. Baik UU No. 40 Tahun 2007 maupun UU No. 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan demikian tidak ditemukan dalam KUHD.

Demikian beberapa hal yang berkaitan dengan pendaftaran PT (yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 disebut Daftar Perseroan) dan pengumuman yang harus dilakukan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (menurut KUHD dalam Berita Negara). Pengumuman tersebut fungsinya untuk memenuhi asas publisitas sehingga mereka yang berkepentingan untuk mengetahui suatu PT dapat membacanya dalam Tambahan Berita Negara yang bersangkutan atau dalam Daftar Perseroan.

2.5 Anggaran dasar perseroan terbatas

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) tak dapat dilihat dan diraba secara fisik kecuali aset-asetnya (kantor gedung dan para karyawannya). Sekilas badan hukum PT nampak imajiner, namun dalam bentukreal-nya badan hukum PT dapat diterawang lewat Anggaran Dasar-nya. Anggaran Dasar PT mencantumkan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban seluruh Organ PT, sehingga Anggaran Dasar PT dapat dikatakan merupakan bentuk konkret dari sebuah badan hukum PT.
Menurut undang-undang tentang PT (UU No. 40 Tahun 2007), Suatu Anggaran Dasar PT harus memuat sekurang-kurangnya:
1.      Nama dan tempat kedudukan PT.
2.      Maksud dan tujuan pendirian PT.
3.      Kegiatan usaha PT.
4.      Jangka waktu berdirinya PT.
5.      Modal PT.
6.      Jumlah, nilai, dan klasifikasi saham serta hak-hak yang melekat pada setiap saham.
7.      Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT.
8.      Tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.
9.      Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
10.  Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
Keterangan diatas merupakan keterangan minimal yang wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT. Selain keterangan minimal itu, Anggaran Dasar juga dapat memuat ketentuan-ketentuan lain mengenai PT selama ketentuan itu tidak bertentangan dengan undang-undang.
Pencantuman nama PT dalam Anggaran Dasar wajib didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”. Untuk PT “terbuka”, selain menggunakan istilah “PT” juga pada bagian akhir nama PT ditambah kata singkatan “Tbk”.
Perubahan Anggaran Dasar PT
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT dapat melakukan perubahan Anggaran Dasar sesuai kebutuhan PT tersebut. Perubahan Anggaran Dasar itu harus dilakukan berdasarkan ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam panggilan RUPS kepada para pemegang saham, acara mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut wajib dicantumkan dengan jelas. Dalam hal PT yang bersangkutan dinyatakan pailit, perubahan Anggaran Dasar baru dapat dilaksanakan dengan persetujuan kurator.
Pada dasarnya perubahan Anggaran Dasar merupakan perubahan bentuk badan hukum PT, sehingga seperti juga dalam pendirian PT, perubahan Anggaran Dasar PT harus mendapat persetujuan dari Menteri – Menteri Hukum dan HAM. Perubahan Anggaran Dasar yang wajib mendapat persetujuan Menteri antara lain perubahan Anggaran Dasar yang meliputi:
1.      Perubahan mengenai nama PT dan/atau tempat kedudukan PT.
2.      Perubahan mengenai Maksud, tujuan serta kegiatan usaha PT.
3.      Perubahan mengeni Jangka waktu berdirinya PT.
4.      Perubahan mengenai besarnya modal dasar PT.
5.      Perubahan mengenai pengurangan modal ditempatkan dan disetor.
6.      Perubahan status PT tertutup menjadi PT terbuka atau sebaliknya.
Perubahan Anggaran Dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengeni perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar selain mengenai hal-hal tersebut diatas juga dimungkinkan, namun tidak wajib mendapat persetujuan Menteri tetapi cukup diberitahukan saja kepada Menteri. Perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri itu mulai berlaku sejak dikeluarkannya surat penerimaan mengeni pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut oleh Menteri. Seluruh perubahan Anggaran Dasar wajib dinyatakan dalam akta notaris.

2.6 Modal dan Saham

STRUKTUR PERMODALAN PT :
·         MODAL DASAR
·         MODAL DITEMPATKAN
·         MODAL DISETOR

Modal Dasar : paling sedikit Rp 50 juta (Ps 32 ayat (1) dan (2) UUPT No. 40/2007).Paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh (Ps 33 ayat (1) UUPT.Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dg bukti penyetoran yg sah  & pengeluaran saham lebih lanjut utk menambah modal yg ditempatkan hrs disetor penuh.Bentuk setoran modal saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya (Ps. 34 ayat (1) UUPT 40/2007).

Penilaian Setoran Modal.
Apabila saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yg ditetapkan sesuai harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dg perseroan, dan jika mrpk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih, dlm jangka waktu 14 hr setelah akta pendirian dittd atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tsb. (Ps. 34 ayat (2) dan ayat (3) UUPT)
Dalam praktik di Pasar Modal penyetoran saham dilakukan dengan cara: dengan uang tunai, konversi hutang PS, kapitalisasi saham ditahan, surplus hasil aktiva tetap, inbreng saham perusahaan lain dan harta tetap.
Larangan Kompensasi.
Pemegang Saham (PS) dan Kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yg telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS (Ps 35 ayat (1).
Hak tagih thd Perseroan yang dapat dikompensasi sbg setoran saham adalah hak tagih thd Perseroan yg timbul krn (Psl 35 ayat (2):
Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau tdk berwujud yg dpt dinilai dg uang;
Pihak yg menjadi penanggung/penjamin utang telah membayar lunas utang perseroan sebesar yg ditanggung/dijamin; atau
Perseroan mjd penanggung atau penjamin utang dr pihak ketiga & Perseroan telah menerima manfaat brp uang atau barang yg dapt dinilai dg uang yg langsung atau tdk langsung scr nyata telah diterima perseroan.
Larangan Saham utk Dimiliki Sendiri
Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun  dimiliki Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan (cross holding).
Larangan tsb tidak berlaku thd kepemilikan saham yg diperoleh berdasarkan peralihan krn hukum, hibah, atau hibah wasiat. Namun dlm jangka waktu 1 th stlh tgl perolehan harus dialihkan kpd pihak lain yg tdk dilarang memiliki saham dlm perseroan.

PERLINDUNGAN MODAL & KEKAYAAN (Pembatasan Pembelian Saham Kembali).
Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:
Pembelian kembali saham tersebut tdk menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yg telah disisihkan; dan
Jumlah nilai nominal seluruh saham yd dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yg dipegang perseroan  sendiri dan/atau perseroan lain yg sahamnya secara langsung atau tdk langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% dr jumlah modal yang ditempatkan dlm perseroan. (Ps 37 ayat (1) UUPT 40/2007).
Konsekuensi Hukum Pelanggaran Pembelian Saham Kembali :
1.      Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tdk langsung yang beretentangan dengan Psl 37 ayat (1) batal karena hukum dan pembayaran yang telah diterima oleh pemegang saham harus dikembalikan kpd perseroan, dan perseroan wajib mengembalikan saham yg telah dibeli tersebut kpd PS.
2.      Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita PS yg beritikad baik akibat batal krn hukum tsb (Ps. 37 ayat (3) UUPT 40/2007).
3.      Saham yg dibeli kembali Perseroan hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 tahun (Ps 37 ayat (4).
4.      Pembelian kembali saham atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Per-UU dibidang Pasar Modal (Ps 38 ayat (1) UUPT).
5.      Saham yg dikuasai Perseroan krn pembelian kembali, peralihan krn hukum, hibah atau hibah wasiat tdk dapat digunakan utk mengeluarkan suara RUPS dan tdk diperhitungkan dlm menentukan jmlh kuorum yg harus dicapai sesuai dg ketentuan UUPT dan/atau AD (Ps 40 ayat (1) UUPT).
6.      Saham yg dikuasai Perseroan  tidak berhak mendapat deviden.
Saham.
1.      Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
2.      Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.      Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
Hak Pemegang Saham.
menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang  PT
Klasisifikasi Saham
·         Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.
·         Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.
·         Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.
·         Klasifikasi saham yang dimaksud tersebut, antara lain:
saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Pecahan Nominal Saham.
Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham.
Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
Pemindahan Hak atas Saham.
·         Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
·         Akta pemindahan hak atas saham atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
·         Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
·         Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.
·         Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
·         Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
·         Persyaratan tersebut di atas  tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan mendapatkan instansi berwenang berkenaan dengan kewarisan.
·         Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.
·         Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
·         Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain hanya berlaku 1 (satu) kali.

2.7       direksi dan komisaris

Komisaris
Berbicara mslah komisaris dalam pasal 44 kuhd di sebut sebagai alat perlengkapan perseroan, penyinggungan itu tidak mendalam karna pda ujung kalimat pasal 44 ayat (1) KUHD itu hanya menyatakan “dan dengan atau tidak diawasi oleh beberapa komisaris, dari bunyi ujung kalimat tersebut dapat di smpulkan , komisaris mungkin  ada atau tidak dalam suatu perseroan, kalu pengurus di jamin adanya dalam pasal 44 ayat (1) KUHD  yang berbunyi, setiap perseroa terbatas harus di urus oleh beberapa orang pengurus.maka adanya komisaris tidak adanya jaminan,kqrna itu mungkin komisaris tidak ada. Disini jumlah pengurus dan komisaris itu jelas,yakni harus lebih dari satu orang, sebab pada umumnya perseroan terbatas itu suatu badan usaha bermodal besar, tanggung jawab besar dan resiko besar, dari itu kalu di urus oleh seorng komisaris dan seorang pengurus   saja tidak memadai.

Tentang tugas kommisaris dalam pasal 44 kuhd hanya dikatakan tentang mengawasi, karna tugas mengawasi itu hanya salah satu tugas komisaris , rugas komisaris yang lengkap ada dalam Aangaran Dasar.
Dalam hal pemeriksaan buku perseroan komisaris diberikan ksempatn oleh direksi untuk melakukan pemeriksaan,
Komisaris dapat memberikan teguran, nasihat atau petunjuk-petunjuk,
Kalau ada beberapa orang komisaris, tugasnya dapat ditetpkan dalam peraturan tersendiri (reglement) tugasnya terpisahdari akta pendirian. Dalam peraturan itu ditetapkan tugas masing-masingkomisarus sesuai dengan bidangnnya, ketentuanyang ditetapkan dalamm peraturanyang demikian, kalau bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan dalam akta pendirian adalah batal. Peraturan iniberlaku bagi pihak ketiga bila telah ditetapkan dikantor perseroan. Yang dapat diketahuioleh siapa saja dengan Cuma-Cuma.
Komisaris limpahan :
Pasal 44 kuhd tidak mengatur tentang komisaris limpahan bentuk ini timbul dalam praktik karena adanya suatu keadaan, dimana komisaris telah ditetapkan dalam akta pendirian atau rapat umum pemegang saham. Dalam hal ini tugas komisaris yaitu, pengawasan dan penasehat, dengan begitu harus dilimpahkan kepada orang lain yang ahli, yang mempunyai waktu cukup untuk menjalankan tugas komisaris setiap orang, orang ahli inlah yang disebut komisaris limpahan.
Status hukum komisaris :
Komisaris menduduki status hukum yang bemacam-macamseperti pengurus yaitu :
a. komisaris yang diangakt tanpa upah dan bukan pemegang saham yang status hukumnya adalah pemeganng kuasa perseroaan atau rapat umum pemegang saham (bab XVI, buku III KUHPER)
b. komisaris bukan pemegang saham yang diangkat dengan upah maka status hukumnya buruh pemegang kuasa (BAB VII-A BAB XVI Buku III KUHPER)
c. komisaris pemegang saham yang diangkat dengan diberi upah maka status hukumnya buruh pemegang kuasa dan angggota rapat umum pemegang saham (BAB VII BAB XVI, Pasal 40 ayat 2 KUHPER)
Tanggung jawab komisaris :
Rapat komisaris dibagi 2 :
`Tanggung jawabtethadap pihak ketiga dan tanggung jawab terhadap perseroan tanggung jawab terhadap perseroan adalah sesuai dengan pengurus sedangkan, tanggung jawab tehadap pihak ketiga tidak begitu banyak, sebab komisaris hanya dalam keadaaan khusus saja mewakili perseroan.
Beberapa hak dan kewajiban khusus komisaris :
Akta pendirian dapat menetapkan mengkaji komisaris atau hal yang diserahkan kepada rapat umum pemegang saham.
Pengawasan komisaris dapat diuraikan sebagai berikut :
a. komisaris dapat mewakili perseroan dalam semua hal, dimana ada kepentingan yang bertentangan dengan seorang ataubeberapa orang pengurus.
b. termasuk dalam lingkungan kerja komisaris, berdasarkan akta pendirian, juga member persetujuaan atau kekuasaan pada pengutus untuk melakukan transaksi penting, misalnya memindah tangankan dan membebani benda tetap, dan memberikan jaminan dengan jumlah terbatas atau tak terbatas.
c.akta pendiriran juga dapat menetapkan, bila pengurus berhalangan atau pengurus tidak ada, maka komisaris dapat melakukan pekerjaan pengurus.
d. komisaris dapat, kecuali kalau akta pendirian menetapkan lain, memberhentikan untuk sementara pengurus perseroan.
e. komisaris dapat mengawasi perbuatan neraca dan daftar perhitunang laba rugi

DIREKSI :
Direksi adalah suatu organ perseroan di samping organ perseroan lainnya, berupa komisaris berupa rapat umum saham, yang memiliki tugas kwenangan dan tangung jawab penuh trerhadap pengurus dan jalan nya  perseroan.
Kareaketrristik dari direksi perseroan.
1.      direksi haruslah ornag persrorangan
2.      direksi bertugas untuk mewakaili perseroan dan melaksanakan mengurus, dan mengarahkan , kegiatan dari perseroan.
3.      Direksi bertangung jawab untuk melaksanakan penmgontrolan terhadap pegawai perseroan .
4.      Direksi siaangkat sesuai hukum yang berlaku, dalam hal ini direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham(RUPS)
5.      Direksi merupakan organ perseroan, di samping itu ada yang lainnya yatiu berupa komisaris dan rapat umum pemegang saham.
6.      Kepengurusan dilaksanakan untuk kepentingan dan tujuan  perseorangan
7.      Direksi mewakili dan bertindak untuk dan atas nama poerseroan
8.      Direksi mewakili dan bertindak didalam maupun diluar pengadilan
9.      Dierksi melaksanakan tugas sesaui dengan perundang-undangan

Ada 4 macam deriksi alam perseroan :
1.      Direksi biasa : direksi yang dipioih untuk rpat umum pemegang saham,
2.      Direksi de facto : derektur yang tidak di plih  rapat umum pemegang umum
3.      Direksi subtitusi : direksi yang sifatnya semtara atau yang di tugaskan untuk tugas tertentu
4.      Deresi bayangan : yang mnjadi pejanagan belaka , dimana setiap pekerjan dilakukan oleh pihak lain

Menurut hukum yang berlaku  di Indonesia, hanya perorangan yang dpat menjadi direktur di suatu perseroan terbatas.
Adapun persyaratan yuridis bagi orang direktur  menurut hukum Indonesia sebagai berikut :
1.      Direktur haruslah orang yang cakap berbuat . jadi, deriktur haruslah cukup umur, waras  dan sebagainya.
2.      Untuk perusahaan tertentu di syaratkan minimal 2 orang direktur, yaitu perusaaan
ebagai berikut  :
·         Perseroan yang bidang usahanya mengarahkan dana masyarakat
·         Perseroan yang menerbitkan surat pegakuan hutang
·         Perseroan terbuka
3.      Orang yang menjadi direktur tersebut tidak pernah dinyatakan pailit secara pribadi selama 5 terakhir.
4.      Orang yang menjadi direktur tersebut tidak pernah menjadi direktur menjadi  direktur atau komisaris dari perusahan yang dinyakan pailit dalam waktu 5 tahun trakhir.
5.      Orang yang menjadi direktur tersebut tidak pernah dihukum karna melakukan tindak pidana yang merugikan keungan Negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan.
Stastus hukum direksi :
Pengangkatan dan pemberhentian direksi :
a)      Pengangkatan direksi dapat dilakukan dg beberapa cara sebagai berikut :
1.      Diangkat oleh rapat umum pemegang saham dengan suara terbanyak sebesar yang diatur dalam anggaran dasar perseroan
2.      Diangkat oleh rapa umum pemegang saham berdasarkan system penjatahan asalkan cara tersebut diatur dalam rapat umum pemegang saham .
3.      Diangkat dengan cara mencantumkan dalam angaran dasar dalam hal ini dilakukan  terhadap direksi yang pertama sekali diangkat( pasal 80 ayat (2) uu PT)

Seorang direksi harus diangkat untuk masa jabatan tertentu tetapi untuk kemungkinan mangangkatnya kmbali jika disetujui RUPS, sedangkan  cara pencalonan pencaonan dan pengangkatan sireksi dpat diatyur cara rinci  dalm anggaran dasar. Asal tidak  menghilangkan hak pemegang saham dalm pencalonannya (liahat pasal 80 ayat (4) uu pT.

b)      Bagaimana cara proses pemberhentian direksi :
1.      Pemberhentian sementara maksimal 30 hari, dalam hal ini dilakakukan oleh komisaris atau RUPS (pasal 92 (2) UUPT,
2.      Pemberhetian tetap dalam hal ini dilakukan oleh RUPS

2.8 Neraca Dan Perhitungan Laba Rugi Perusahaan

Neraca merupakan sebuah laporan yang menunjukkan keadaan atau posisi keuangan sebuah perusahaan pada rentang poriode tertentu. Selain menggunakan istilah neraca, laporan keadaan keuangan tersebut juga kerap kali dikenal sebagai balance sheet atau statement of financial position.
Mengenai perhitungan laba rugi maka  Untuk membuat laporan laba rugi kita harus mengetahui tentang pengertian laporannya. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi-laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang kita dapatkan dalam laporan ini dimana dalam laporan ini menggambarkan mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan rugi-laba dalam suatu periode tertentu
Laporan laba rugi mempunyai 2 unsur yaitu pendapatan dan beban/biaya
PENGHASILAN (income)
Adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akutansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan seperti penjualan barang dagang, penghasilan jasa (fee), pendapatan bunga dan lainnya.
BEBAN (expanse)
Adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akutansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya nilai aktiva atau kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Contoh yang termasuk dalam kategori beban/biaya adalah harga pokok (penjualan atau produksi/HPP), biaya pemasaran, biaya gaji karyawan, biaya penyusutan dan sejenisnya.
Format atau bentuk laporan laba rugi dapat disajikan dalam 2 bentuk
SINGLE STEP
Yaitu bentuk laporan yang disusun dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi suatu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok lainnya yang terjadi dalam suatu periode. Sehingga untuk menghitung laba rugi bersih hannya memerlukan satu langkah yaitu mengurangkan total penghasilan dengan total biaya. Selisih positif antara kelompok penghasilan dengan biaya disebut dengan istilah penghasilan bersih atau laba, sedangkan jika selisih tsb negative disebut dengan rugi.
MULTIPLE STEP
Yaitu bentuk laporan yang disusun secara bertahap penghasilan dan beban disajikan sesuai dengan uturan aktivitas yaitu kegiatan usaha diluar usaha dan luar biasa
Untuk menyajikan pos luar biasa seperti kebakaran, gempa, dan sebagainya perusahaan dapat menganut salah satu dari 2 perlakuan berikut ini:
ALL INCLUSIVE
Pencatatan kerugian dari pos luar biasa tsb dapat disajikan dalam laporan laba rugi, sedangkan dalam laporan laba yang ditahan hanya berisi net income yang ditransfer dari laporan rugi laba deklarasi (pembayaran dividend), penyisihan dari laba (appropriation of retained earning)
CURRENT OPERATING PERFORMANCE/NON CLEAN SURPLUS CONCEPT
Pecatatan kerugian dari pos luar biasa tidak boleh disajikan dalam laporan laba rugi melainkan disajikan dalam laporan laba ditahan atau laporan perubahan modal maka laporan laba rugi hanya menentukan hasil dari operasi normal periode tersebut.

2.9       pembubaran perseroan terbatas

Praktek Pelaksanaan Pembubaran PT

Dalam praktek pembubaran Perseroan menurut UU 40/2007 akibat keputusan RUPS ternyata terdapat inkonsistensi pelaksanaan pasal 152 ayat 5 UU 40/2007 yang mengatur tentang pencatatan berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dalam Daftar Perseroan.
Pembubaran Perseroan dalam UU 40/2007 diatur dalam pasal 142 sampai dengan pasal 152, dimana yang berbeda dengan pengaturan dalam UU 1/1995(pasal 114 s/d pasal 124) adalah mengenai berakhirnya status badan hukum Perseroan. Dalam UU 40/2007 ditegaskan bahwa Menteri akan mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan yaitu setelah mendapatkan pemberitahuan dari Likuidator tentang hasil akhir proses likuidasi yang dicantumkan dalam RUPS”terakhir”.

        Untuk lebih jelasnya berikkut ini diuraikan langkah-langkah pembubaran PT berdasarkan RUPS :
1. Pelaksanaan RUPS dengan materi acara Pembubaran PT diikuti dengan penunjukan Likuidator untuk melakukanproseslikuidasi(pasal142ayat1dan2 )

2. Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, Likuidator harus mengumumkan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia serta memberitahukan kepada Menteri ( pasal 147 ayat 1). Catatan : Dalam tahap ini Menteri hanya mencatat bahwa Perseroan dalam likuidasi.

3. Dalam tahap pemberesan harta kekayaan Perseroan, Likuidator wajib mengumumkan dalam Surat Kabar dan BNRI mengenai Rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi (pasal 149 ).
4. Dan terakhir diadakan RUPS tentang pertangggung jawaban Likuidator dalam melaksanakan proses likuidasi, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator; yang diikuti pengumuman dalam Surat Kabar mengenai hasil akhir proses likuidasi dan pemberitahuan kepada Menteri.(pasal 152 ayat 3).

5. Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari Daftar Perseroan diikuti dengan pengumuman dalam BNRI (pasal 152 ayat 5 jo ayat 8).
Singkatnya Likuidator harus mengumumkan 3 kali dalam Surat Kabar ( mengenai pembubaran, rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dan hasil akhir proses likuidasi ) dan 1 kali dalam BNRI (mengenai pembubaran), serta memberitahukan kepada Menteri 2 kali (mengenai pembubaran dan hasil akhir likuidasi).

        Dalam praktek ketika memasukkan data untuk memenuhi ketentuan pasal 152 ayat 3 (proses pemberitahuan hasil akhir likuidasi ) ternyata data di database sisminbakum telah dihapus. Rupanya pada waktu pertama kali melaporkan/memberitahukan pembubaran Perseroan, seketika itu pula Menteri ( melalui Sisminbakum ) melakukan pencatatan berakhirnya status badan hukum Perseroan. ( seharusnya Menteri hanya melakukan pencatatan bahwa Perseroan dalam proses likuidasi ).
Jadi dalam praktek Berita Acara RUPS “terakhir” yang berisi hasil akhir proses likuidasi dan pelunasan serta pembebasan likuidator tidak dapat diberitahukan  kepada Menteri melalui Sismnbakum, oleh karena data Perseroan telah dihapus.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan kapan status badan hukum suatu Perseroan benar-benar berakhir; yaitu bukan oleh karena pencatatan yang dilakukan oleh Menteri namun pada saat telah dilakukan pemberesan dan pertanggungjawaban likuidator telah diterima oleh RUPS demikian sesuai pasal 143 UU 40/2007 ayat 1.

KESIMPULAN

Setelah mempelajari makalah ini,maka dapat disimpulkan Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum.badan hukum itu tidak di sebut persekutuan tetapi disebut perseroan,sebab modal dari badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham.istilah” terbatas” tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham,yang luasnya terbatas pada nilai nominalsemua saham yang dimilikinya. Unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 36,40,42 dan 45 KUHD inilah unsure-unsur yang membentuk badan usaha tersebut menjadi perusahaan terbatas.unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan dan merupakan pengertia yang lengkap bagi perseroan terbatas yaitu:
4.      Adanya kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing  persero ( pemegang saham),dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
5.      Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya.sedangkan mereka semua dalam rapat umum pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan,yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris,berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan,menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.
6.      Adanya pengurus (direksi) dan komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya,yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan / atau keputusan rapat umum pemegang saham.
Ketentuan mengenai perusahaan terbatas diatur secara khusus di dalam undang-undang no 40 tahun 2007,dan juga di atur di dalam kitab undang-undang hukum perdata,kitab undang-undang hukum dagang.

DAFTAR PUSTAKA

·         FUADY MUNIR, SH., M.H., LL.M , PT.CITRA ADITYA BAKTI BANDUNG 2003 ;
·         KUHD.
·         KUH-PERDATA.

·         UU NO 40 TAHUN 2007 (TENTANG PERUSAHAAN TERBATAS).