1. SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA
  2. PROFESIONALISME TENAGA MEDIS

Banyak masyarakat yang dikecewakan oleh sistem pelayanan kesehatan nasional. Mahalnya biaya seolah-olah membuat kesehatan hanya berhak dinikmati oleh orang yang memiliki banyak uang. Biaya yang mahal tersebut anehnya seringkali tidak diikuti dengan layanan yang baik. Malpraktek seringkali terjadi. Pasien pun seringkali bersikap pasrah dengan tidak melakukan tuntutan hukum sama sekali. Kepasrahan mereka sebenarnya cukup beralasan karena mereka juga mengerti bagaimana bobroknya sistem peradilan di Indonesia.

Banyak sekali yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satunya adalah mengubah paradigma berpikir untuk menjadi seorang dokter. Banyak orang berniat menjadi dokter untuk memperoleh kekayaan dan kehormatan. Ketika mereka memutuskan untuk menjalani proses tersebut, ternyata apa yang mereka alami tidak semudah yang dibayangkan. Banyak proses berat yang harus dilalui. Mulai dari durasi belajar yang sangat lama, belum lagi harus praktek ke daerah-daerah terpencil. Setelah itu harus membuka praktek dan melanjutkan sekolah lagi untuk mengambil spesialisasi. Benar-benar jalan yang sangat panjang dan berliku untuk mendapatkan kekayaan.

Untuk itu, pemikiran dan niat awal dalam menjadi seorang dokter harus dirubah. Menjadi dokter berarti menjadi pelayan kesehatan. Ya, menjadi “pelayan”. Seorang dokter harus mempunyai niat yang tulus dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Mereka yang berniat menjadi dokter haruslah karena panggilan hati untuk menolong orang lain. Tanpa dorongan dari hal tersebut, pilihan menjadi dokter akan menjadi mimpi buruk bagi yang menjalankannya.(3)

  1. MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA

Manajemen yang diterapkan di jajaran Departemen Kesehatan, lebih mengacu kepada konsep yang disampaikan G. Terry, yaitu melalui fungsi-fungsi ; perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan pelaksanaan (actuating), pengawasan dan pengendalian (controlling).(4)

  • Manajemen Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Fungsi manajemen yang dilakukan di rumah sakit secara garis besar meliputi ; perencanaan,pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

  1. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting, karena perencanaan memegang peranan yang sangat strategis dalam keberhasilan upaya pelayanan kesehatan di RS. Terdapat beberapa jenis perencanaan spesifik yang dilaksanakan di RS, yaitu : (a) perencanaan pengadaan obat dan logistik, yang disusun berdasarkan pola konsumsi dan pola epidemiologi, (b) perencanaan tenaga professional kesehatan, dalam menentukan kebutuhan tenaga tersebut misalnya ; tenaga perawat dan bidan, menggunakan beberapa pendekatan, antara lain ; ketergantungan pasen, beban kerja, dll.
  2. Pengorganisasianmerupakan upaya untuk menghimpun semua sumber daya yang dimiliki RS dan memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuannya. Pengorganisasian dalam manajemen pelayanan kesehatan di rumah sakit, sama hal dengan di organisasi lainnya.
  3. Penggerakan pelaksanaan, manajemen rumah sakit hampir sama dengan hotel atau penginapan, hanya pengunjungnya adalah orang sakit (pasen) dan keluarganya, serta pada umumnya mempunyai beban sosial-psikologis akibat penyakit yang diderita oleh anggota keluarganya yang sedang dirawat.  Kompleksitas fungsi penggerakan pelaksanaan di RS sangat dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu : (1) sifat pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada konsumen penerima jasa pelayanan kesehatan (customer service), dengan hasil pelayanan kemungkinan ; sembuh dengan sempurna, sembuh dengan cacat dan meninggal. Apapun hasilnya kualitas pelayanan diarahkan untuk kepuasan pasen dan keluarganya. (2) Pelaksanaan fungsi actuating ini sangat kompleks,karena tenaga yang bekerja di RS terdiri dari berbagai jenis profesi.
  4. Pengawasan dan pengendalian, merupakan proses untuk mengamati secara terus menerus (bekesinambungan) pelaksanaan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi (perbaikan) terhadap penyimpangan yang terjadi. Untuk menjalankan fungsi ini diperlukan adanya standar kinerja yang jelas.  Dari standar tersebut dapat ditentukan indikator kinerja yang akan dijadikan dasar untuk menilai hasil kerja (kinerja) pegawai. Penilaian kinerja pegawai di RS meliputi tenaga yang memberikan pelayanan langsung kepada pasen, seperti ; perawat, bidan dan dokter maupun tenaga administratif.(1)
  • Manajemen Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas

Puskesmas merupakan unit organisasi pelayanan kesehatan terdepan dengan misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan, yang tugasnya melaksanakan pembinaan, pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat  di suatu wilayah tertentu. Pelayanan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek-aspek;  promotif, preventif, kuratif,  dan rehabilitatif. Upaya yang dilakukan untuk menjalankan misi Puskesmas, antara lain:

  1. Meluaskan jangkauan pelayanan kesehatan sampai ke desa-desa.
  2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan dua cara ; (1) quality of care yaitu peningkatan kemampuan profesional tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya (dokter,perawat, bidan, dll) yang dilakukan oleh organisasi profesi, (2) quality of service, yaitu  peningkatan kualitas yang terkait dengan pengadaan sarana, dan menjadi tanggung jawab institusi sarana kesehatan (Puskesmas)
  3. Pengadaan peralatan dan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
  4. Sistem rujukan di tingkat pelayanan dasar
  5. Peran serta masyarakat, melalui pembangunan kesehatan masyarakat desa (PKMD).(1,5, 6,)

  1. B. FAKTA TENTANG SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA
  2. PEREDARAN OBAT PALSU

Razia pihak berwajib yang mengungkap manipulasi tanggal kedaluwarsa obat dalam jumlah besar belum lama ini kembali mengingatkan kita bahwa praktik peredaran obat palsu sesungguhnya tidak pernah benar-benar mati di Indonesia. Padahal, sudah banyak aturan dan code of conduct dibuat dan razia berkala juga terus dilakukan terhadap pelaku.

Meskipun Departemen Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) menyatakan obat palsu di Indonesia tidak sampai 1 persen dan jumlah temuan kasus terus menurun dari 268 kasus (tahun 2003) menjadi 219 (2004), 266 (2005), dan 146 (2006), jumlah dan jenis obat yang dipalsukan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan porsi obat palsu di Indonesia mencapai 25 persen. Angka versi Food and Drug Administration (semacam Badan POM-nya Amerika Serikat) bahkan menyebutkan 30-40 persen. Peredaran obat palsu, menurut WHO, sudah menjadi epidemi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Bayangkan, kalau konsumsi obat di Indonesia sekitar Rp 25 triliun per tahun, berapa omzet bisnis sindikat pemalsu dan perdagangan obat palsu ini.(9)

  1. KETIDAKPUASAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN

Ketidak puasan terhadap pelayanan kesehatan yang diterima lebih mengemuka terhadap pelayanan rawat jalan yang diupayakan oleh pemerintah (RS, Puskesmas, Pustu) daripada pelayanan oleh swasta (RS, klinik, praktek dokter). Kepuasan terhadap pelayanan rawat inap RS Pemerintah secara umum lebih rendah dibandingkan pelayanan rawat inap RS Swasta. Ketidak puasan pelaynanan rawat inap tampak lebih menonjol pada pelayanan praktek tradisional.(10)

  1. AKSES PELAYANAN KESEHATAN YANG BELUM MERATA

Pelayanan rawat jalan: Di antara penduduk yang mengeluh sakit dalam 1 bulan   terakhir 40 % yang melakukan rawat jalan. Pelayanan kesehatan yang banyak dimanfaatkan untuk rawat jalan adalah praktek dokter dan praktek petugas kesehatan masing masing 27,5 %, diikuti Puskesmas (23,6 %), Pustu (6,6 %), RS Pemerintah (5,3 %) dan RS Swasta (4 %). Penduduk miskin lebih memanfaatkan pelayanan rawat jalan Pustu dan praktek petugas kesehatan sedangkan penduduk kaya lebih memanfaatkan pelayanan RS Pemerintah, RS Swasta dan praktek dokter. Pemanfaatan Puskesmas hampir merata menurut strata ekonomi. Dibandingkan kawasan Sumatra dan Jawa Bali, penduduk Kawasan Indonesia Timur lebih banyak memanfaatkan Puskesmas dan Pustu untuk rawat jalan.

Pelayanan rawat inap: Pelayanan kesehatan untuk rawat inap yang banyak dimanfaatkan adalah RS Pemerintah (37,1 %) dan RS Swasta (34,3 %) diikuti Rumah Bersalin ( 13,7 %), Puskesmas (10,7 %). Penduduk miskin lebih banyak memanfaatkan pelayanan Puskesmas untuk rawat inap sedangkan penduduk kaya lebih akses pada RS Swasta. RS Pemerintah lebih banyak dimanfaatkan penduduk Kawasan Timur Indonesia.(10)

  1. UPAYA UNTUK MENINGKATKAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA

Kebijakan Kesehatan dalam lima tahun ke depan :

  1. Penelitian dan pengembangan bidang system dan kebijakan kesehatan
  • o Menyusun agenda riset
  • o Melakukan penelitian utntuk menghasilkan informasi
  • o Melakukan penelitian untuk menghasilkan alat, teknologi dan produk baru
  1. Pengembangan tenaga peneliti, sarana dan prasarana penelitian
  • o Rekuitmen tenaga peneliti yang terencana
  • o Melaksanakan pelatihan teknis
  • o Meningkatkan apresiasi kerja peneliti
  1. Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan(11)
  2. Mencanangkan sistem pelayanan berbasis dokter keluarga untuk suatu komunitas dengan 1 dokter untuk melayani 2500 penduduk(12)
  3. Menetapkan kebijakan kegiatan pelaksanaan pelayanan medik yang spesifik untuk daerahnya yang mengacu pada pedoman pelaksanaan kegiatan pelayanan medik yang dikeluarkan oleh Direktorat Pelayanan Medik.
  4. Menetapkan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik yang spesifik untuk daerahnya dan tetap mengacu pada pedoman pelayanan medik yang dikeluarkan oleh Direktorat Pelayanan Medik dan kemampuan masyarakat setempat serta pemerintah daerah.
  5. Menjamin terlaksananya pelayanan medik di Puskesmas, Balai Kesehatan, tempat praktik, Rumah Bersalin dan Rumah sakit.
  6. Melakukan pembinaan teknis, pembinaan kepada institusi dibawahnya.
  7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan medik di wilayah kerjanya(13)

  1. PERBANDINGAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA DENGAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DI BEBERAPA NEGARA(14)
  • Di Inggris semua penduduk termasuk orang asing yang tinggal di sana, tidak perlu membayar pelayanan kesehatan, baik jika mereka ke dokter praktiek maupun dirawat dan mendapat pembedahan di rumah sakit (RS).Apakah negara-negara itu memiliki sumber alam melimpah untuk membiayai semua pelayanan publik tersebut? Tidak, semua dana diambil dari penduduknya yang bekerja dan membayar pajak cukup tinggi.
  • Di Amerika Serikat (AS) yang bukan negara kesejahteraan, semua harus bayar. Pajak di AS memang tidak setinggi di Eropa. Tapi, toh fasilitas publik dapat disediakan dengan kualitas baik.Penduduk berusia lanjut dan menderita penyakit mematikan, mendapat jaminan dari program Medicare, suatu program asuransi kesehatan sosial yang berlaku nasional. Sementara penduduk miskin memperoleh bantuan biaya medis dari program Medicaid.
  • Sri Lanka adalah salah satu contoh negara berkembang, bahkan miskin, namun memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis. Maka indikator kesehatan dan pendidikannya menunjukkan, orang Sri Lanka jauh lebih sehat dan pintar dari orang Indonesia. Mengapa begitu? Ya, karena semua penduduk bisa berkonsentrasi belajar dan bekerja, tanpa harus sibuk cari pinjaman atau pungli guna menutupi biaya pendidikan atau kesehatan.
  • Demikian juga penduduk Thailand. Para pegawai mendapatkan jaminan kesehatan lewat program jaminan sosial. Penduduk lain seperti nelayan dan petani, tanpa memandang miskin atau kaya, hanya membayar 30 baht (kira-kira Rp6.000) setiap kali dirawat di RS. Beban biaya sebesar itu sudah termasuk obat, operasi, atau perawatan intensif.
  • Demikian juga penduduk Malaysia, kalau mereka perlu rawat inap, tarifnya hanya RM 3 (sekitar Rp6.000) sehari. Bahkan penduduk Malaysia tidak perlu khawatir, jika harus menjalani operasi jantung yang di Indonesia dapat menghabiskan Rp100 juta, di RS Pemerintah!! Di Malaysia, pemerintah sudah menjaminnya.

  • Di Indonesia, televisi dan surat kabar kerap harus menayangkan berbagai kasus penderitaan rakyat dan mengimbau sumbangan dana. Di sini, di RS pemerintah yang kaya sekalipun, rakyat harus bayar uang muka jika memerlukan perawatan intensif. Karena itu, bisa jadi ribuan penduduk Indonesia meninggal dunia setiap tahunnya karena tidak ada uang muka untuk perawatan RS. Bagi sebagian kecil masyarakat, mereka berusaha mengumpulkan dana untuk membantu para penderita. Di banyak negara, upaya seperti itu tak perlu dilakukan karena pemerintah sudah menjalankan fungsinya.