1. Identitas Jurnal

Judul                           :  Reformasi Pendidikan Di Indonesia Dalam Abad  ke Dua Puluh Satu

Penulis                        :  Raihani

Penerbit                      :  University of Melbourne Australia, 2010

  1. Ringkasan Isi

Kebijakan desentralisasi dalam pemerintahan negara telah dipengaruhi manajemen pendidikan dan kurikulum. Sehingga, pada tahun 1999, menjadi Manajemen Berbasis Sekolah (SBM) diperkenalkan untuk mengurangi dominasi parah dari pusat (Jakarta) otoritas atas hampir setiap aspek sekolah. Otoritas pendidikan pusat ditentukan hampir setiap aspek dari sekolah, sementara pemerintah bawahan (kantor di tingkat provinsi dan kabupaten) hanya harus menerapkan kebijakan. . Maskapai pengaturan tidak efektif mengakibatkan beberapa kendala : pembagian tanggung jawab untuk pengiriman pendidikan dasar di antara berbagai instansi mengakibatkan kurangnya akuntabilitas untuk hasil; manajemen terlalu terpusat di tingkat , sedikit otonomi untuk kepala sekolah menyebabkan manajemen sekolah tidak efektif; proses anggaran kaku; dan struktur kepegawaian insentif yang tidak menghargai praktek pengajaran yang baik dan menyebabkan alokasi merata guru di sekolah.

Tujuan desentralisasi adalah untuk: 1) mengurangi beban pemerintah pusat dan intervensi yang lebih masalah-masalah lokal; 2) meningkatkan pemahaman masyarakat dan dukungan mereka terhadap pembangunan sosial dan ekonomi; 3) merencanakan program yang lebih baik dari perbaikan sosial dan ekonomi di tingkat lokal; 4) kereta orang untuk mengelola urusan mereka sendiri; dan 5) memperkuat persatuan nasional.

Di bidang pendidikan, kebijakan desentralisasi menjadi gerakan global.Hal ini tidak menyentuh aspek yang lebih mendasar pendidikan, seperti kurikulum dan pengajaran, dan Oleh karena itu, beberapa fungsi yang telah didesentralisasikan dengan yang masing-masing sekolah seharusnya untuk menangani dalam arti thatnthey diberi proporsi yang lebih besar dari tanggung jawab dan kekuasaan untuk melakukannya. Fungsi dikembangkan meliputi belajar dan mengajar proses, perencanaan program sekolah dan evaluasi, pengembangan kurikulum, manajemen staf dan rekrutmen, sumber daya dan fasilitas pemeliharaan, pengelolaan keuangan, pelayanan siswa, kemitraan sekolah-masyarakat, dan pengembangan budaya sekolah. Setelah pelaksanaan MBS, Otoritas Pendidikan Indonesia memperkenalkan kurikulum baru: Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK: Kurikulum Berbasis Kompetensi) pada tahun 2003 Kurikulum ini mulai diterapkan pada tahun 2004 Oleh karena itu, nama resmi untuk kurikulum ini kurikulum 2004 (kurikulum 2004). Kurikulum baru ini menempatkan penekanan pada kompetensi standar bahwa siswa untuk mencapai dan kewenangan yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan sekolah untuk berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Kwartolo (2002) menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan Kurikulum 2004 adalah untuk menghasilkan hasil siswa dengan kepribadian yang kuat, dan kompetensi yang baik dan membunuh, agar mereka akan mampu mengembangkan berhasil kualitas lebih baik seperti dalam angkatan kerja atau lebih tinggi pendidikan, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam.

  1. Simpulan

Sistem pendidikan Indonesia berada di bawah perubahan radikal. Perubahan ini, dipicu oleh situasi sosial-politik baru-baru ini, meliputi setidaknya tiga aspek utama pendidikan. Pertama, telah terjadi redefinisi tujuan pendidikan nasional, yang menempatkan penekanan tambahan pada pentingnya mencapai warga untuk hidup dalam demokrasi. Kedua, pendekatan manajemen sekolah telah berubah dari sentralistik ke desentralisasi yang manajemen. Pergeseran ini harus mengkristal ke dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Ketiga, telah terjadi pergeseran paradigma dalam hal kurikulum sekolah dengan memperkenalkan Kurikulum 2004, yang dikonseptualisasikan dalam hal: (a) menetapkan kompetensi nasional standar bagi siswa untuk mencapai, (b) membuat hubungan yang jelas antara lulusan sekolah dan tuntutan pekerjaan, dan (c) menampung kebutuhan lokal dengan melibatkan pemangku kepentingan sekolah lokal dalam pengembangan sekolah mereka.

Kendala yang mungkin menghambat keberhasilan pelaksanaan reformasi perlu ditangani secara tepat, atau reformasi tetap baik hanya di atas kertas. Beberapa rekomendasi dapat maju. Pertama, dalam rangka keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, sosialisasi setiap kebutuhan kebijakan dan inisiatif yang diambil sepenuhnya dilakukan. Orang tidak bisa ditinggalkan seolah-olah mereka tidak salah satu stakeholder pendidikan dan sekolah. Hal ini perlu diikuti oleh program pemberdayaan pemangku kepentingan utama, orang tua pada khususnya. Kedua, kepemimpinan pada setiap jenjang pendidikan perlu sangat dikembangkan sebagai literatur (Fullan, 1999; Leithwood, Jantzi, & Steinbach, 1999; MacBeath, 1998) menunjukkan apa yang diperlukan pada saat perubahan yang cepat adalah kepemimpinan yang efektif yang memandu dan memberikan arah. Ketiga, budaya PNS guru perlu diubah menjadi budaya profesional. Guru perlu melihat pekerjaan mereka sebagai profesi dengan tanggung jawab tertentu dan imbalan yang memadai. Rencana pemerintah untuk mengeluarkan Profesionalisme Guru tahun 2005 (Rancangan Undang-Undang Guru) adalah langkah yang tepat untuk mengambil dan diharapkan dapat menciptakan akhirnya budaya profesional guru (Lie, 2005). Keempat, pertumbuhan profesional perlu menjadi bagian integral dari reformasi dan dipupuk dengan cara yang berarti dan disengaja. Kelima, 20 persen atau lebih dari anggaran negara harus dialokasikan untuk pendidikan seperti yang direkomendasikan oleh konstitusi untuk menyediakan dana yang cukup untuk proses pendidikan. Peningkatan anggaran juga diperlukan untuk mengurangi tingkat parah korupsi di bidang pendidikan, yang terjadi pada setiap tingkat birokrasi, termasuk sekolah (Irawan, Eriyanto, Djani, & Sunaryanto, 2004). Akhirnya, banyak penelitian pada setiap aspek pendidikan di Indonesia perlu dilakukan sebagai bagian dari agenda reformasi seluruh untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi. Studi kasus perlu diterima sebagai pendekatan yang paling banyak digunakan karena mereka mampu mengatasi masalah individu masing-masing aspek yang diteliti.

  1. Komentar

Reformasi pendidikan adalah upaya perbaikan pada bidang pendidikan. Reformasi pendidikan memiliki dua karakteristik dasar yaitu terprogram dan sistemik. Reformsi pendidikan yang terprogram menunjuk pada kurikulum atau program suatu institusi pendidikan. Yang termasuk kedalam reformasi terprogram ini aadalah inovasi. Inovasi adalah memperkenalkan ide baru, metode baru atau sarana baru untuk meningkatkan beberapa aspek dalam proses pendidikan agar terjadi perubahan secara kontras dari sebelumnya dengan maksud-maksud tertentu  yang    ditetapkan.

Dengan adanya perubahan kurikulum yang lebih desentralis yang berisi kompetensi standar, terintegrasi dan kegiatan untuk membuat siswa terbiasa dengan konten dan konsep diprogram, adanya pengenalan TIK, penilaian berbasis kelas, pendekatan tematik untuk (wajib), kelangsungan kompetensi stratifikasi dari kelas 1 sampai 12 (lebih dari tingkat sekolah), adanya Diversifikasi kurikulum: kurikulum khusus dan internasional, memberi kesempatan kepada guru, sekolah, dan pemerintah daerah untuk program perluasan dan adaptasi atau analisis bahan.

Dengan demikian reformasi kebijakan pendidikan adalah upaya perbaikan dalam tataran konsep pendidikan, perundang-undangan, peraturan dan pelaksanaan pendidikan serta menghilangkan praktek-praktek pendidikan dimasa lallu yang tidak sesuai atau kurang baik sehingga segala aspek pendidikan dimasa mendatang menjadi lebih baik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *