1. PENDAHULUAN
Wilayah kedaulatan dan yuridiksi Indonesia membentang luas di cakrawala katulistiwa dari 94 o sampai 141o Bujur Timur dan 6 o Lintang Utara sampai 11 o Lintang Selatan, dan merupakan negara kepulauan. Kepulauan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dan memiliki garis pantai 81.00 km terpanjang ke dua di dunia, serta luas laut 5,8 juta km2 (G. Jusuf, 1999).
Wilayah laut Indonesia mencakup 12 mil laut ke arah luar garis pantai, selain itu Indonesia memiliki wilayah yuridiksi nasional yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dan landas kontinen sampai sejauh 350 mil dari garis pantai. Dengan ditetapkannya konvensi PBB tentang hukum laut Internasional 1982, wilayah laut yang dapat dimanfaatkan diperkirakan mencapai 5,8 juta km2 yang terdiri dari 3,1 juta km2 perairan laut teritorial Indonesia dan sisanya sekitar 2,7 juta km2 perairan ZEE.
Wilayah Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati, hal ini dimungkinkan karena Indonesia terletak diatara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, juga diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia.
Wilayah laut menjadi sangat penting dengan dicantumkannya pada GBHN tahun 1993, dan didirikannya Departemen Kelautan dan Perikanan. Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 juga mencantumkan kelautan sebagai bagian dari otonomi daerah.
Beberapa alasan pembangunan kelautan antara lain:
¨ Indonesia memiliki sumberdaya laut yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun keragamannya, Sumberdaya laut tersebut bila ditinjau dari kuantitas sangat besar seperti yang diuraikan di sub bab potensi sumberdaya laut di bagian bawah ini, adapun keragaman sumberdaya laut untuk jenis ikan diketahui terdapat 8.500 jenis ikan pada kolom perairan yang sama, 1.800 jenis rumput laut dan 20.000 jenis moluska,
¨ Sumberdaya laut merupakan sumberdaya yang dapat dipulihkan, artinya bahwa ikan ataupun sumberdaya laut lainnya dapat dimanfaatkan, namun harus memperhatikan kelestariaannya, sehingga nantinya masih terus dapat diusahakan
¨ Pusat Pertumbuhan ekonomi, dengan akan berlakunya liberalisasi perdagangan di abad 21 ini, akan terbuka peluang untuk bersaing memasarkan produk-produk kelautan dalam perdagangan internasional.
¨ Sumber protein hewani, sumberdaya ikan mengandung protein yang tinggi khususnya untuk asam amino tak jenuh, atau dikenal juga dengan kandungan OMEGA-3 yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia.
¨ Penghasil devisa negara, udang dan beberapa jenis ikan ekonomis penting seperti tuna, cakalang ataupun lobster, saat ini merupakan komoditi eksport yang menghasilkan devisa negara diluar sektor kehutanan maupun pertambangan.
¨ Memperluas lapangan kerja, dengan semakin sempitnya lahan pertanian di areal daratan, dan semakin tingginya persaingan tenaga kerja di bidang industri, maka salah satu alternatif dalam penyediaan lapangan kerja adalah di sektor perikanan. Apalagi dengan adanya otonomi daerah maka daerah-daerah yang memiliki potensi di bidang perikanan yang cukup besar akan berlomba untuk mengembangkan potensi perikanan laut yang ada, sehingga akan membuka peluang yang sangat besar bagi penyediaan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh Bangsa Indonesia sekarang ini.
¨ Industri perikanan berhubungan luas dengan industri-industri lainnya, industri perikanan berhubungan erat dengan industri lainnya misalnya dalam pengadaan kapal, pengadaan bahan bakar minyak (BBM), juga pengadaan sarana dan prasarana lainnya.
2. POTENSI PERIKANAN LAUT DI INDONESIA
Potensi perikanan laut sesungguhnya merupakan asset yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun asset ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi perikanan laut meliputi perikanan tangkap, budidaya laut, dan industri bioteknologi kelautan. Potensi perikanan laut menurut Rokhmin, D (2001) sebagai berikut :
· Potensi Perikanan Tangkap
Potensi perikanan tangkap diperkirakan mencapai 6,26 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5.007 juta ton atau 80% dari MSY (Maximum Sustainable Yield). Hingga saat ini jumlah tangkapan mencapai 3,5 juta ton sehingga tersisa peluang sebesar 1,5 ton/tahun. Seluruh potensi perikanan tangkap tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomi sebesar US$15.1 milyar.
· Potensi Budidaya Laut
Potensi budidaya laut terdiri dari total potensi budidaya ikan, udang, moluska dan budidaya rumput laut. Potensi budidaya laut diperkirakan sebesar 46,73 juta ton per tahun.
· Potensi bioteknologi Kelautan
Potensi bioteknologi kelautan juga masih besar untuk mengembangkan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang, industri bahan pangan. Nilai ekonomi dari potensi bioteknologi kelautan tersebut diperkirakan mencapai US$ 40 milyar.
Perkiraan umum nilai ekonomi dari potensi Sumberdaya Perikanan laut sebagai berikut:
Tabel 1. Perkiraan Umum Nilai Ekonomi Potensi Sumberdaya Perikanan Laut
|
Komoditi
|
Potensi Lestari
|
%
|
Harga (US$/ton)
|
Perkiraan Nilai (US$)
|
|
Perikanan laut
|
||||
|
Tuna/cakalang
|
780.040
|
9,91
|
8.000
|
6.240.320.000
|
|
Udang
|
59.272
|
0,75
|
14.125
|
837.217.000
|
|
Demersal
|
1.429.080
|
18,15
|
4.500
|
6.430.860.000
|
|
Pelagis kecil
|
2.602.800
|
33,06
|
600
|
1.561.680.000
|
|
Lainnya
|
77.632
|
0,99
|
450
|
34.934.400
|
|
Jumlah
|
4.948.824
|
62,86
|
3.052
|
15.105.011.400
|
|
Budidaya laut
|
||||
|
Rumput laut
|
482.400
|
6,13
|
450
|
217.080.000
|
|
Ikan dan kerang-kerangan
|
46.000
|
0,58
|
5.000
|
230.000.000
|
|
Mutiara
|
3
|
0,00
|
40.000.000
|
120.000.000
|
|
Jumlah
|
528.403
|
6,71
|
1.073
|
567.080.000
|
|
Bioteknologi Kelautan
|
–
|
–
|
–
|
40.000.000.000
|
|
Total keseluruhan
|
–
|
–
|
–
|
55.672.091.400
|
Sumber: Rokhmin D. (2001)
Ditambahkan oleh J, Kusrin (1997), bahwa di sepanjang pantai kepulauan Nusantara terdapat hutan mangrove yang luas dan di perairan pesisirnya terdapat bentangan wilayah terumbu karang sepanjang 17.500 km, serta rawa nipa dan rawa pasang surut disekitar muara delta sungai. Kesemuanya merupakan lingkungan bagi biota laut dengan standing crop populasi ikan yang tinggi serta tempat habitat fauna, yang berkembang kejurusan laut dan darat, yang merupakan sumber bahan pangan, minuman, bahan bangunan, energi dan lain-lain.
3. MASALAH DALAM PEMBANGUNAN PERIKANAN LAUT
Lambatnya pembangunan di bidang perikanan laut ini disebabkan banyaknya kendala, dimana Menurut A. Nontji (1997), dalam upaya pengembangan perikanan laut ditemui berbagai kendala antara lain :
a. Kondisi geografis
Perairan Indonesia yang luas dan terletak pada posisi silang antara dua samudera, yaitu samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan antara dua benua yaitu Benua Australia dan Asia merupakan wilayah yang rawan dalam segi HANKAMNAS dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
Kondisi geografi dengan banyak pulau bertebaran diseluruh perairan Indonesia
b. Sarana dan Prasarana
Keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan merupakan salah satu faktor rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi (khususnya untuk daerah Indonesia
c. Aktualisasi pemanfaatan tidak merata dan tidak seimbang
Kegiatan penangkapan ikan di laut sebagian besar masih berkisar di perairan pantai yang padat penduduknya. Dengan demikian pemanfaatan sumberdaya perikanan laut belum merata untuk wilayah Indonesia. Khusus untuik perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masih sangat sedikit diusahakan, sehingga memancing timbulnya pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
d. Komitmen Pemerintah
Komitmen dan kelancaran dukungan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terhadap suatu pembangunan merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan.
e. Kualitas Sumberdaya Manusia
Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat laut diakibatkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM). Dampak yang ditimbulkan terungkap pada akses masyarakat terhadap sumberdaya laut dan penguasaan teknologi kelautan yang masih rendah.
f. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
Peran IPTEK dalam usaha memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan secara efisien dan berkelanjutan sangat jauh tertinggal. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia serta keberadaan sumberdaya alam, baik di laut, di dasar laut mengharuskan kita memanfaatkan keunggulan IPTEK. Sistem pemantau maupun pemetaan sumberdaya alam di laut tidak dapat lagi menggunakan teknologi konvensional.
4. PEMBANGUNAN PERIKANAN LAUT DI INDONESIA
Keberadaan Perairan Indonesia yang luas dan terletak pada posisi silang di antara dua samudera dan dua benua, mengharuskan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum-forum regional sehingga terjalin kerjasama dan kesatuan di antara negara-negara tetangga. Kerjasama luar negeri baik itu bilateral, regional maupun internasional perlu ditingkatkan untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya ikan, penelitian maupun pengelolaan laut, termasuk dalam pengaturan batas ZEE.
Selain itu Pendayagunaan dan pemanfaatan fungsi wilayah laut nasional dengan menerapkan konvensi hukum laut internasional meliputi penetapan batas wilayah perairan indonesia maupun ZEE serta mengembangkan potensi nasional merupakan kekuatan pertahanan keamanan di bidang maritim untuk menjamin keselamatan dan pembangunan di laut.
Peran serta Departemen Perhubungan khususnya perhubungan laut dalam pengadaan sarana-sarana perhubungan laut akan memberi solusi bagi terbukanya wilayah yang terisolasi sehingga memungkinkan pembangunan wilayah di pulau-pulau maupun wilayah yang terpencil sekalipun.
Pembangunan sarana dan prasarana di bidang perikanan sangat dibutuhkan, misalnya pelabuhan perikanan atau tempat pendaratan ikan. Pelabuhan perikanan dan juga tempat pendaratan ikan merupakan pusat pengembangan masyarakat nelayan dan pertumbuhan ekonomi perikanan, pengembangan agribisnis dan agroindustri perikanan. Pusat pelayanan tambat labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan dan hasil budidayaan, tempat pelayanan kegiatan operasi kapal-kapal perikanan, pusat pemasaran dan distribusi perikanan, tempat pengembangan usaha industi perikanan dan pelayan eksport, tempat pelaksanaan pengawasan, penyuluhan dan pengumpulan data. Mengingat fungsi pelabuhan perikanan sangat luas dan memiliki kekhususan, maka keberadaan pelabuhan perikanan harus merupakan wilayah kerja tersendiri dan tidak dapat disatukan dengan pelabuhan umum (Muchtar A, 1999). Pembangunan infrastuktur secara lengkap akan memacu perkembangan pembangunan kelautan. Khususnya untuk Daerah Indonesia bagian Timur dimana terdapat potensi perikanan laut yang besar namun pemanfaatannya masih sangat rendah sangat membutuhkan pembangunan fisik pelabuhan perikanan maupun tempat pendaratan ikan berikut fasilitas yang diperlukan..
Kegiatan penangkapan ikan di laut sebagian besar masih berkisar di perairan pantai yang padat penduduknya seperti perairan Utara Jawa, Selat Bali, dan selat Makasar. Dengan demikian pemanfaatan sumberdaya perikanan laut selanjutnya dihadapkan kepada tantangan untuk dapat memanfaatkan sumberdaya yang optimal dan merata serta sekaligus dapat mengurangi tekanan/intensitas pemanfaatan secara berlebihan di daerah-daerah yang kritis. Selain itu juga perlu meningkatkan pengoperasian di wilayah ZEE secara bertahap. Untuk itu perlu pengaturan zona. Dimana zona atau daerah-daerah yang sudah mengalami tekanan yang tinggi penangkapan harus mengurangi armada perikanannya sedang untuk daerah-daerah yang masih memiliki potensi yang besar namun memiliki sedikit armada kapal, harus mulai dilakukan penambahan armada. Selain itu perlu dibangun armada-armada kapal perikanan yang besar yang sanggup beroperasi di daerah ZEE. Hal ini perlu agar potensi perikanan laut di daerah ZEE dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu kebijakan eksport kapal-kapal bekas dapat dilanjutkan tetapi hal ini tanpa mematikan pengadaan kapal-kapal dalam negeri. Selain itu perlunya dorongan bagi pembangunan industri kapal perikanan dalam negeri dan meningkatkan kemampuan rancang bangun serta perekayasaan kapal dan alat penangkapan ikan.
Komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan perikanan laut, merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan di Sektor perikanan laut. Melihat rumitnya struktur kelembagaan yang ikut ambil bagian dalam menangani persoalan-persoalan perikanan laut membuat semakin banyaknya masalah-masalah yang timbul, untuk itu perlu penataan kembali lembaga-lembaga yang terkait dalam bidang perikanan laut sehingga wewenang dan fungsinya jelas dan optimal. Perlunya sikap rendah hati dari setiap pimpinan lembaga untuk melepaskan capurtangannya dan menyerahkan kepada lembaga yang terkait.
Pembuatan perundang-undangan yang tepat serta pengawasan yang ketat akan menghasilkan pengelolaan sumberdaya laut yang efektif dan efisien tanpa merusak sumberdaya laut yang ada. Oleh karena itu sebelum pemerintah membuat perundang-undangan hendaknya diperlukan informasi dan data, serta kajian yang lengkap dan matang sehingga perundang-undangan yang berlaku menjadi sangat efektif untuk dilaksanakan. Kegiatan pengawasan menurut Muchtar A, (1999) mutlak diperlukan dengan konsep monitoring, controlling dan survaillance (MCS). Pengawasan perlu dilakukan juga terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan di ZEE oleh kapal-kapal ikan asing yang mendapat ijin untuk beroperasi di Perairan ZEEI, sehingga pencurian ikan oleh kapal asing dapat ditekan sedemikian rupa sehingga sumberdaya ikan tidak mengalami kerusakan.
Pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia terus diupayakan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia baik dari segi pola pikir maupun dalam ketrampilan, sehingga nantinya dapat memiliki wawasan ke depan serta dapat menguasi teknologi dan mempunyai inovasi menghadapi tantangan-tantangan jaman. Menurut Muchtar, A (1999) untuk dapat meningkatkan kemampuan memanfaatkan sumberdaya perikanan laut, khususnya di perairan ZEE, diperlukan nelayan yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan teknis pengoperasian kapal besar..
Dalam pembangunan Perikanan laut, penguasaan teknologi perlu ditingkatkan. Teknologi yang perlu ditingkatkan dalam pembangunan perikanan laut (Rohmin D, 1997) antara lain:
· Pengembangan kemampuan armada penangkapan ikan nasional, dari yang bersifat hunting menjadi lebih bersifat harvesting. Ini memerlukan penguasaan dan penerapan IPTEK baru, antara lain sensor system, remote sensing dan GIS, permodelan dan simulasi komputer, artificial inteligence dan decision support system, teknologi penangkapan dan kapal penangkapan ikan yang modern dan effisien untuk eksploitasi Sumberdaya ikan di ZEE.
· Pengembangan teknologi budidaya laut (mariculture), termasuk sea ranching, untuk sumberdaya ikan yang sudah dibudidayakan maupun yang belum (baru).
· Penerapan bioteknologi untuk budidaya laut, termasuk teknik ekstrasi bioactive subtances atau marine natural products untuk industri pangan, obat-obatan dan kosmetika.
· Pengembangan teknologi pengelolaan (konservasi) sumberdaya perikanan dan lingkungan laut serta rehabilitasi habitat ikan yang telah rusak, sehingga kelestarian produksi sumberdaya ikan dapat dipelihara.
· Pengembangan ilmu dan teknologi kelautan, khususnya dalam bidang fisika oseanografi.
Selain penguasaan teknologi seperti yang telah dikemukakan di atas, diperlukan juga teknologi pasca panen untuk mendapatkan produk yang berkualitas yang dapat oleh pasar internasional maupun lokal. Indonesia juga harus mengembangkan rekayasa kelautan dimana Indonesia
Selain teknologi yang terus ditingkatkan juga perlu diimbangi dengan sistem informasi dan data yang akurat bagi kepentingan nelayan maupun instansi terkait untuk pengambilan kebijakan. Misalnya informasi mengenai daerah penangkapan ikan, potensi sumberdaya ikan di suatu perairan tertentu sehingga informasi-informasi ini dapat mengarahkan nelayan melakukan penangkapan.
Dalam pembangunan perikanan laut juga perlu pengembangan pola kemitraan. Pola kemitraan harus ditingkatkan untuk mendorong keterpaduan kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan antara pengusaha skala kecil (nelayan) dengan pengusaha skala besar dan BUMN. Juga perlunya kemudahan investasi, keringanan bunga oleh bank-bank pemerintahan dan keringanan perpajakan.
PENUTUP
Pembangunan sektor kelautan di Indonesia merupakan hal yang sangat penting sebagai usaha untuk menumbuhkan perekonomian indonesia yang dewasa ini sedang mengalami kelesuhan akibat krisis ekonomi sejak tahun 1997, serta untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia
Pembangunan Perikanan laut meliputi pembangunan sumberdaya manusia, teknologi, sarana dan prasarana perikanan laut, pengaturan kelembagaan, perundang-undangan, kemitraan dan perlunya pengawasan dalam segala bidang yang berhubungan dengan sumberdaya laut sehingga nantinya akan memberikan solusi bagi masalah-masalah yang ada..