PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL UNTUK MEMAKSIMALKAN PENERAPAN E-GOVERNMENT

Tulisan Kiriman Dari:

Adimas Bagus Dewanto Putra

 ( Izin publikasi kontak email ) adimas.bagus@ui.ac.id

April 2016

ABSTRAK

Masyarakat dunia saat ini tengah mengalami perubahan yang karena kehadiran media sosial. Kehadiran media sosial mengubah tatanan kehidupan manusia, baik dari segi sosial, gaya hidup, pemikiran hingga ke dalam penyampaian informasi, aspirasi ataupun keluhan. Perubahan yang terjadi mendorong berbagai pihak untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, tak terkecuali pemerintah. Pemerintah sudah seharusnya mampu melihat perubahan yang terjadi akibat tren penggunaan media sosial sebagai peluang untuk memaksimalkan penerapan e-government dan ikut menyesuaikan diri. Tulisan ini mengaji penggunaan media sosial oleh masyarakat dan pemerintah dari studi literatur terdahulu, data tentang penggunaan media sosial, data terkait e-government. Tulisan ini diharapkan mampu membuka wawasan serta dijadikan bahan untuk menyusun serta menjalankan strategi yang tepat dalam upaya memaksimalkan penerapan e-government selaras dengan tren penggunaan media sosial di masyarakat.

Kata Kunci: e-government, media sosial, jejaring sosial

1. PENDAHULUAN
Kondisi masyarakat di dunia saat ini sedang mengalami perubahan. Perubahaan ini paling signifikan disebabkan oleh berkembangnya teknologi dan internet secara pesat. Dalam perkembangan internet, salah satu yang membawa dampak perubahan signifikan pada kondisi masyarakat adalah media sosial. Saat ini masyarakat sudah semakin bergantung kepada media sosial di mana media sosial menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan teman, rekan kerja, organisasi sosial dan pemerintah [1].

Hal ini dapat dilihat jika mengamati kondisi mayoritas masyarakat yang menggunakan media sosial setiap harinya. Smartphone atau perangkat elektronik lainnya yang mampu mengakses media sosial selalu tidak pernah terlepas dari kehidupan mayoritas masyarakat sehari-hari. Perangkat tersebut digunakan setiap harinya untuk mengakses serta menggunakan media sosial yang mereka miliki dan berinteraksi di dalamnya. Dampaknya media sosial seperti Twitter, Facebook, Youtube, Flickr dan lainnya memiliki beragam informasi yang tersedia [1].

Di sisi lain, saat ini pemerintah di berbagai penjuru dunia juga tengah mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi dan internet. Dampak perubahan tersebut adalah diterapkannya e-government oleh banyak pemerintahan di berbagai penjuru dunia. Penerapan e-government gencar dilakukan oleh banyak pemerintahan karena e-government merupakan alat untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat [2].

Secara kontekstual e-government adalah menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki efektifitas manajerial, memberikan pelayanan publik yang efisien serta mempromosikan nilai demokrasi [2]. Tren penggunaan media sosial di masyarakat, sudah seharusnya dilihat oleh pemerintah sebagai peluang untuk dimanfaatkan [3] dalam rangka memaksimalkan penerapan e-government, karena media sosial saat ini merupakan media yang secara langsung dan dapat dengan cepat menjangkau masyarakat. Namun untuk mampu memanfaatkan tren penggunaan media sosial di masyarakat untuk memaksimalkan penerapan e-government dibutuhkan suatu strategi dan cara yang tepat dalam memanfaatkannya [2].

2. PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI MASYARAKAT
Internet terutama media sosial saat ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan kehidupan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh We Are Social pada Januari 2016 tentang dunia digital pada tahun 2016 menunjukkan angka yang cukup fantasits. Saat ini jumlah penduduk dunia mencapai 7,395 miliar jiwa meningkat, lalu 3,419 miliar jiwa (bertambah 332 juta jiwa) merupakan pengguna internet dan lebih dari setengah pengguna internet yaitu sebanyak 2,307 miliar jiwa (bertambah 219 juta jiwa) merupakan pengguna aktif dari media sosial [12]. Di samping itu studi tersebut mengungkapkan bahwa saat ini pengguna perangkat mobile yang dihitung secara unik berjumlah 3,79 miliar jiwa (bertambah 141 juta jiwa) dan lebih sekitar setengah dari jumlah tersebut yaitu 1,968 miliar jiwa (bertambah 283 juta jiwa) menggunakan media sosial dari perangkat mobile [12].

Lebih lanjut mengenai penggunaan media sosial, studi oleh We Are Social pada tahun 2015 menyebutkan bahwa rata-rata masyarakat di dunia menghabiskan 2,4 jam waktunya per hari untuk menggunakan media sosial [13]. Selain itu beberapa media sosial juga diakses setiap hari oleh mayoritas pengguna aktifnya. Hal ini terungkap dari studi yang dilakukan Pew Research pada tahun 2013 tentang frekensi penggunaan media sosial di mana hasilnya untuk Facebook sebanyak 70% pengguna aktif menggunakan Facebook setiap hari. Selain Facebook, Instagram digunakan oleh 49% pengguna aktifnya setiap hari dan media sosial popular Twitter digunakan 36% pengguna aktifnya setiap hari [14].

Facebook menjadi media sosial dengan pengguna aktif terbanyak pada tahun 2016 mencapai 1,55 miliar pengguna, disusul Whatsapp dengan 900 juta pengguna di posisi kedua, lalu diposisi ketiga ada QQ yang berasal dari Tiongkok dengan 860 juta pengguna, namun angka untuk QQ memiliki tingkat akurasi yang rendah karena banyaknya pengguna yang memiliki lebih dari 1 akun [12]. Twitter sebagai media sosial yang cukup popular digunakan saat ini memiliki pengguna aktif sebanyak 320 juta pengguna, di mana pada tahun ini Instagram memiliki pengguna aktif yang lebih banyak sejumlah 400 juta pengguna [12].

Penggunaan media sosial di perangkat mobile saat ini mencapai angka yang fantastis, sebagai contoh untuk Facebook, sekitar 85% dari total pengguna aktif terhubung lewat telepon genggam dengan 83% yaitu sebanyak 1,259 miliar pengguna mengakses melalui smartphone dan 2% sisanya sebanyak 38 juta melalui fitur pada telepon genggamnya [12]. Angka tersebut dan angka pengguna media sosial melalui perangkat mobile menunjukkan angka yang fantastis dan memberikan gambaran bahwa ke depannya media sosial akan diakses lebih banyak melalui perangkat mobile. Selain itu dengan data-data yang diperoleh dapat dilihat bahwa media sosial sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini.

3. STUDI LITERATUR

3.1 PENERAPAN E-GOVERNMENT SECARA GLOBAL
E-government merupakan hal yang tengah gencar dibahas dan diimplementasikan oleh berbagai pemerintahan di dunia. Hal ini tengah gencar dibahas dan diimplementasikan karena jika pemerintah ingin memperbaiki kondisi pemerintahan yang ada, pemerintah harus lebih merangkul masyarakatnya secara lebih luas dan langsung. E-government dipandang sebagai solusi karena menyediakan peluang sebagai alat komunikasi tambahan untuk di antara pemerintah dan masyarakatnya [7].

Saat ini perkembangan e-government di berbagai pemerintahan dunia dipantau secara langsung oleh PBB melalui United Nations E-Government Survey [15]. Pemantauan ini menggunakan framework EGDI (E-Government Development Index) dimana dalam EGDI ini ada 3 faktor yang dipertimbangkan yaitu OSI (Online Service Index), TII (Telecommunication Infrastructure Index ) dan HCI (Human Capital Index) [15]. Hasil dari United Nations E-Government Survey pada tahun 2014, memperlihatkan bahwa saat ini rata-rata EGDI adalah 0,4712. Hasil tersebut jika dilihat lebih dalam, PBB telah mengelompokan negara-negara berdasarkan rentang EGDI yang diperoleh, di mana hasilnya 55% negara masih memiliki EGDI yang menengah dan rendah, sedangkan hanya 13% memiliki EGDI sangat tinggi dan 32% memiliki EGDI tinggi [15].

Hal ini menjadi pertanda bahwa perkembangan e-government di banyak pemerintahan dunia, belum mencapai tingkat yang diharapkan [2]. Beberapa hal dapat menjadi penghambat penerapan e-government yang ada, antara lain rasa tidak puas dari masyarakat yang telah mencoba e-government dan beralih ke metode tradisional, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap layanan e-government yang ada, seringkali masyarakat membutuhkan rasa percaya yang tinggi untuk menggunakan layanan e-government melalui internet, kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kurangnya kegunaan dari layanan e-government yang tersedia, turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah hingga ketidakpedulian dan rasa tidak tertarik masyarakat akan e-government [2].

Mengetahui fakta-fakta terkait penerapan e-government secara global mendorong berbagai pihak terutama pemerintah untuk mencari solusi agar penerapan e-government dapat lebih maksimal. Salah satu solusi untuk masalah tersebut adalah dengan membangun kesadaran, pengetahuan, persepsi serta kepercayaan masyarakat terhadap e-government [2]. Media sosial dianggap berbagai pihak mampu untuk menjadi media menjalankan solusi tersebut dalam rangka memaksimalkan penerapan e-government.

3.2 MEDIA SOSIAL DAN PEMERINTAH
Tren penggunaan media sosial di masyarakat tidak hanya mempengaruhi masyarakat itu sendiri namun juga mempengaruhi pihak-pihak yang terkait dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah pemerintah. Banyak pemerintah di dunia saat ini telah menggunakan media sosial sebagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya. Alasan penggunaan media sosial oleh pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya karena media sosial dianggap sebagai media yang mampu menjangkau masyarakat secara luas, langsung dan interaktif, serta masyarakat saat ini mayoritas sudah menggunakan media sosial dalam berbagai aspek kehidupannya sehari-hari.

Salah satu contoh penggunaan media sosial oleh pemerintah adalah penggunaan media sosial oleh Walikota Kota Bandung yaitu Ridwan Kamil. Ridwan Kamil menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube dan Instagram untuk melaporkan apa yang Ia dan pemerintahannya lakukan sesuai dengan program kerja yang telah dicanangkan oleh pemerintahannya [4]. Cara Ridwan Kamil menggunakan media sosialnya ternyata sangat diterima dan disukai oleh sebagian besar masyarakat Kota Bandung [4]. Hal itu terbukti dengan banyaknya jumlah pengikut Ridwan Kamil di berbagai akun media sosialnya, jumlah tersebut mencapai 1,33 juta pengikut pada Twitter, 1.950.203 orang yang menyukai halaman Facebook Ridwan Kamil dan 2,9 juta pengikut pada Instragram dengan 2.789 foto di akunnya (per 10 April 2016, sumber : Facebook, Twitter dan Instagram Ridwan Kamil).

Tidak hanya disukai, media sosial dari Ridwan Kamil juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi masyarakat Kota Bandung untuk menggunakan media sosial sebagai sumber utama untuk mendapatkan laporan dari pemerintah [4]. Penggunaan media sosial oleh Ridwan Kamil secara tidak sadar mendorong masyarakat Kota Bandung untuk memiliki partisipasi terhadap e-government. Selain itu, inisiatif open government dalam pelayanan publik di Kota Bandung mulai terdorong akibat penggunaan media sosial oleh Ridwan Kamil yang menghubungkan antara masyarakat Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung [4].

Selain Ridwan Kamil, peggunaan media sosial pada pemerintah juga dilakukan digunakan oleh Pemerintah Hong Kong. Pemerintah Hong Kong memiliki portal pemerintahan (www.gov.hk) yang memiliki social media link yang memiliki daftar seluruh akun media sosial resmi pemerintah serta lembaga pemerintah [10]. Berdasarkan data yang dihimpun dari website www.gov.hk, pada April 2011, terdapat 44 akun media sosial yaitu 14 akun resmi Pemerintah Hong Kong serta 16 akun lembaga pemerintahan yang ada pada Blog, Facebook, Twitter, YouTube dan SinaMicroblog [10].

Pemerintah Hong Kong dan lembaga pemerintahnya paling banyak menggunakan Facebook sebagai media sosial resminya [10]. Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa 9 dari 30 lembaga pemerintah beserta pemerintah di Hong Kong memiliki lebih dari satu media sosial [10]. Kemudian dari data yang dikumpulkan dari tahun 2006 hingga 2011, pemerintah dan lembaga pemerintah di Hong Kong telah membuka 31 media sosial (tidak termasuk Facebook) di mana pada tahun 2010 menjadi puncak pembukaan akun media sosial dengan 17 akun media sosial baru yang mayoritas adalah YouTube dan Twitter [10]. Akun media sosial yang dimiliki oleh pemerintah dan lembaga pemerintah di Hong Kong dari hasil observasi terhadap 36 akun media sosial (tidak termasuk Blog) tahun 2011 diikuti oleh 100 hingga 10000 pengikut [10].

3.3 PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT
Dalam perkembangannya, saat ini media sosial tidak hanya digunakan oleh masyarakat untuk saling berkomunikasi tetapi juga digunakan oleh pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya. Hal ini dilakukan karena media sosial saat ini dianggap sebagai suatu platform yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern dan digunakan secara aktif, sehingga media sosial dilirik sebagai suatu media komunikasi alternatif bagi pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya. Tidak hanya dipandang sebagai suatu media komunikasi alternatif tetapi juga sebagai suatu langkah strategis dalam penerapan e-government.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya negara yang menjadikan media sosial sebagai bagian dari rencana strategi penerapan e-government. Salah satu contoh adalah Pemerintah Kota New York yang menggunakan Twitter sebagai salah satu bagian dalam penerapan e-government Kota New York. Melalui akun Twitter @NYCGov, pemerintah Kota New York berkomunikasi dengan masyakaratnya.

Konten yang dikomunikasikan kepada masyarakat dibagi menjadi 6 kategori besar, yaitu cuaca ekstrim, informasi, hubungan publik, permintaan atau pengingat, olahraga dan transportasi [3]. Konten-konten yang ada ini nantinya akan didapat di retweet oleh para pengikut atau orang yang melihat akun @NYCGov. Tidak hanya di retweet biasanya masyarakat akan membicarakan konten tersebut dalam akun Twitter pribadinya.

Tweet dari akun @NYCGov yang di retweet masyarakat dan tweet dari masyarakat kepada @NYCGov dapat dengan mudah dilihat untuk kemudian dilakukan analisis untuk melihat tren, topik atau masalah yang sedang hangat, sehingga Pemerintah Kota New York mampu untuk menyusun langkah-langkah yang harus diambil serta kebijakan yang sekiranya akan dikeluarkan. Di samping itu, penggunaan Twitter dapat dijadikan alat untuk mendapatkan umpan balik serta memantau dampak langsung dari kebijakan yang telah dibuat, di mana umpan balik didapatkan langsung dari masyarakat secara luas dan pemantauan terhadap kebijakan yang dibuat dapat dilakukan secara langsung. Tak hanya untuk berkomunikasi dengan masyarakat, media sosial dalam penerapan e-government dapat digunakan untuk mengoordinir berbagai bidang dalam suatu pemerintah serta berkomunikasi dengan pemerintah lainnya [3].

Selain Pemerintah Kota New York, di Saudi Arabia, Pemerintah menggunakan media sosial dalam berbagai website lembaga pemerintah [11]. Pemerintah Saudi Arabia memilih untuk menggunakan media sosial dalam penerapan e-government karena tren penggunaan media sosial yang cukup tinggi di Saudi Arabia di mana hal tersebut dapat dimanfaat untuk memaksimalkan penerapan e-government yang sudah berjalan. Pemilihan media sosial yang digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah di Saudi Arabia didasari oleh media sosial yang populer digunakan masyarakat Saudi Arabia seperti Facebook, Twitter dan YouTube [11].

Penggunaan media sosial pada lembaga pemerintah di Saudi Arabia cukup beragam, tetapi dari hasil observasi yang dilakukan terhadap penggunaan media sosial Facebook, Twitter dan YouTube, universitas menjadi lembaga pemerintahan yang paling banyak menerapkan penggunaan ketiga media sosial tersebut, kemudian di urutan dua ada pemerintah kota namun untuk di urutan tiga pada masing-masing media sosial berbeda-beda [11]. Penggunaan media sosial tersebut digunakan dengan cara yang berbeda dan konten yang berbeda untuk tiap media sosial. Facebook biasanya digunakan untuk untuk membagi berita dan pengumuman yang dilakukan dengan cara memperbarui halaman Facebook dari masing-masing akun lembaga pemerintahan, namun untuk Facebook komunikasi yang terjadi sebagian besar hanya dilakukan secara satu arah dari lembaga pemerintah kepada masyarakat Saudi Arabia [11].

Berbeda dengan Facebook, Twitter digunakan oleh lembaga pemerintah di Saudi Arabia untuk menyampaikan pemberitahuan dan informasi terkini, namun biasanya disesuaikan dengan tren yang ada di Twitter masyarakat Saudi Arabia. Interaksi dan komunikasi yang ada di Twitter antara lembaga pemerintah dengan masyarakat umumnya terjadi secara satu arah, namun ada beberapa lembaga pemerintah yang memiliki sumber daya yang mencukupi sehingga interaksi dan komunikasi antara lembaga pemerintah dengan masyarakat dapat terjadi secara dua arah [11]. YouTube digunakan oleh lembaga pemerintah di Saudi Arabia untuk pengumuman atau pemberitahuan, interview, tata cara dalam layanan publik, serta untuk acara atau event yang disiarkan di televisi [11].

4. PEMBAHASAN

4.1 PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SECARA TEPAT OLEH PEMERINTAH
Media sosial saat ini sudah digunakan oleh berbagai pemerintah di dunia untuk lebih menjangkau masyarakatnya dan menjadi bagian dari penerapan e-government. Dalam rangka memaksimalkan penerapan e-government dengan penggunaan media sosial, diperlukan pemilihan media sosial secara tepat serta cara yang tepat dalam menggunakan media sosial. Pemilihan media sosial dan penggunaanya secara yang tepat diharapkan akan mampu untuk mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan efektifitas serta efisiensi penerapan e-government.

Pemilihan media sosial oleh pemerintah sebaiknya memilih media sosial yang banyak digunakan oleh masyakarat. Pemilihan media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat diharapkan mampu untuk meningkatkan efektifitas penggunaan media sosial oleh pemerintah untuk menjangkau masyarakat secara luas. Selain itu, pertumbuhan dari pengguna media sosial yang populer biasanya cukup tinggi sehingga dengan pemilihan media sosial yang tepat diharapkan penerapan e-government dapat terus bertumbuh seiring bertumbuhnya pengguna media sosial tersebut.
Cara selanjutnya adalah informasi yang pemerintah bagikan dibuat menjadi public (dapat diakses dan dikomentari seluruh pengguna media sosial). Membuat informasi yang pemerintah bagikan menjadi public menurut penelitian yang dilakukan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut tidak hanya masyarakat itu sendiri yang berkomentar soal informasi tersebut, tetapi lebih dari itu masyarakat akan menjadi “mediator” yang membagikan informasi tersebut kepada masyarakat lainnya sehingga terjadi perluasan partisipasi masyarakat [5].

Lalu, kegiatan dari akun pemerintah secara rutin dan konsisten, baik dalam memberikan informasi atau merespon masyarakat. Pemerintah harus mencoba menjangkau masyarakat dengan menjadi aktif di akun media sosialnya [6]. Hal ini diharapkan mampu untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya good governance, accountability, kepercayaan serta meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam e-government.

Kemudian, media sosial juga harus digunakan sesuai dengan bahasa dan cara penyampaian yang dimengerti oleh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Di samping itu dengan bahasa dan cara penyampaian yang dimengerti oleh masyarakat, diharapkan masyarakat akan tergugah kesadarannya serta mengikuti media sosial pemerintah dan berpartisipasi dalam e-government.

Konten dan waktu penyampaian informasi melalui media sosial pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam penggunaan media sosial. Pentingnya konten dan waktu penyampaian berdampak pada respon dari masyarakat dan tingkat penerimaan masyarakat. Pemerintah seharusnya membagikan informasi dengan konten yang sesuai dari tren di masyarakat serta di waktu tren tersebut terjadi agar informasi dapat tersampaikan dengan baik pada masyarakat.

4.2 RISIKO PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL OLEH PEMERINTAH
Penggunaan media sosial oleh pemerintah saat ini sudah menjadi suatu keharusan yang mau tidak mau harus dilakukan, karena media sosial dianggap sebagai media komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat luas secara langsung. Selain itu media sosial juga dianggap sebagai media yang efektif serta rendah biaya untuk mempromosikan kegiatan, program kerja atau acara pemerintah [8], serta dianggap mampu untuk meningkatkan transparansi pemerintah dan partisipasi masyarakat. Di sisi lain, penggunaan media sosial oleh pemerintah akan menimbulkan beberapa risiko yang mungkin terjadi.

Risiko pertama yang mungkin terjadi adalah risiko komunikasi, dimana secara garis besar ada 3 hal yang mungkin terjadi yaitu, kelalaian, misinformation, serta informasi internal atau rahasia bocor melalui penggunaan media sosial [7]. Kelalaian dapat terjadi jika informasi penting tidak ikut dimasukkan ke dalam informasi yang dibagian melalui media sosial, kemudian untuk misinformation dapat terjadi jika fakta atau yang disampaikan kurang jelas [7], lalu informasi internal atau rahasia bocor terjadi akibat informasi tersebut disimpan di dalam media sosial meskipun secara pribadi namun tetap saja membuka peluang peretasan terjadi. Jika risiko ini terjadi maka dapat berdampak buruk pada citra pemerintah karena berita tersebut menjadi berita negatif yang tersebar dengan cepat di masyarakat melalui internet [7].

Risiko yang mungkin terjadi selanjutnya adalah risiko operasional [7]. Risiko ini terjadi karena dalam operasionalnya dibutuhkan orang-orang yang mengelola akun media sosial pemerintah. Jika orang yang mengelola tersebut integritasnya tidak dapat dipercaya maka informasi rahasia yang ada dapat dicuri [7], kemudian dapat membagikan akun beserta kata sandi kepada orang lain yang tidak berkepentingan atau orang tersebut mengalami kendala dan aktivitas dari akun media sosial dapat terganggu. Selain itu spam dapat menjadi masalah di mana pengawasan dan analisis dari akun media sosial tersebut dapat terganggu akibat banyaknya informasi yang tidak relevan dari spam [7].

Selain risiko komunikasi dan risiko operasional, risiko yang dapat terjadi politik akibat penggunaan media sosial oleh pemerintah adalah risiko. Risiko politik dapat terjadi mengingat masyarakat di internet sangat aktif dan cenderung mudah untuk dipengaruhi sehingga jika ada berita negatif atau kesalahan dari pemerintah. Cepatnya berita bergulir ditambah masyarakat yang sangat aktif di media sosial membuat berita negatif tersebut dapat menghilangkan dukungan masyarakat [7].

Salah satu contoh peristiwa di mana beberapa risiko yang ada terjadi adalah peristiwa letusan Gunung Sinabung. Pada peristiwa itu Pemerintah Indonesia melalui BNPB (Badan Nasional Penanggulanan Bencana) melalui akun Twitter-nya memberikan informasi terkait aktivitas vulkanis Gunung Sinabung beserta tindakan yang harus dilakukan termasuk di dalamnya tindakan evakuasi ke tempat yang aman untuk masyarakat yang berada di kawasan yang terbilang tidak aman [9]. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, masih belum terlalu efektif. Hal ini terjadi akibat kurangnya tingkat pemahaman masyarakat akan kondisi yang sebenarnya terjadi beserta bahayanya. Aktivitas gunung berapi sebenarnya telah digolongkan menjadi beberapa kategori dan tindakan yang harus dilakukan berdasarkan bahaya yang mungkin terjadi [9], sehingga seharusnya jika masyarakat mengerti akan hal tersebut jumlah korban dapat diminimalisir. Fakta yang terjadi masih ada masyarakat yang meninggalkan tempat evakuasi pada kondisi yang belum aman [9], di mana tindakan tersebut sangatlah membahayakan diri sendiri dan tim yang ikut membantu dalam proses evakuasi karena harus kembali untuk mengawasi dan mengajak masyarakat itu kembali.

Di samping itu, pada peristiwa tersebut banyak anggota dewan serta partai-partai politik yang mendesak pemerintah untuk menjadikan peristiwa letusan Gunung Sinabung menjadi bencana nasional [9]. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk ikut mendesak pemerintah. Desakan berbuah suatu tren dengan #unfollowSBY ketika presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak menjadikan letusan Gunung Sinabung sebagai bencana nasional [9]. #unfollowSBY ini dapat menurunkan citra Susilo Bambang Yudhoyono, serta menghilangkan kepercayaan dan dukungan masyarakat kepada pemerintah.

5. KESIMPULAN
Penggunaan media sosial oleh pemerintah saat ini dilakukan untuk memaksimalkan penerapan e-government. Media sosial digunakan karena potensi dari jumlah pengguna media sosial saat ini yang sangat banyak dan memiliki kecenderungan peningkatan serta media sosial menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Penggunaan media sosial diharapkan mampu untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, langsung, mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat pada e-government, serta mampu untuk menyediakan pemerintahan yang lebih terbuka.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi dan cara-cara yang tepat dalam penggunaan media sosial oleh pemerintah. Pemilihan media sosial berdasarkan tren pada masyarakat serta penggunaan media sosial secara tepat seperti konten yang tepat, tata bahasa yang tepat, cara interaksi yang tepat, waktu yang tepat dan konsistensi. Hal tersebut jika dilakukan secara baik maka diharapkan mampu meningkatkan penerimaan masyarakat, antusiasme serta partisipasi dari masyarakat terhadap e-government.

Meskipun penggunaan media sosial oleh pemerintah memiliki banyak manfaat dalam memaksimalkan penerapan e-government, namun penggunaan media tidak terlepas dari risiko yang mungkin terjadi. Jika risiko dari penggunaan media sosial oleh pemerintah terjadi, tentu akan berdampak buruk terhadap pemerintah itu sendiri, baik dari penurunan citra pemerintah serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kebocoran informasi rahasia hingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Menimbang hal tersebut, sudah seharusnya pemerintah memilih dan menggunakan media sosial secara tepat dan bijak agar risiko dapat dicegah serta efektifitas yang tinggi dalam memaksimalkan penerapan e-government dapat tercapai.

PUSTAKA

[1] Kavanaugh, A., et al. (2011). Social Media Use By Government. Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference on Digital Government Innovation in Challenging Times – dg.o ’11, 121-130.
[2] Shah, B. P., and N. Lim. (2011). Using Social Media To Increase E-Government Adoption In Developing Countries. ICEGOV ’11 Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, 205-213.
[3] Cho, V. Y., Esfahbod, B., and Mansouri, M. (2012). City Of New York On Twitter: @Nycgov. The Proceedings of the 13th Annual International Conference on Digital Government Research, 274-275.
[4] Setiawati, C. I., and Pratiwi, P. M. (2015). Conceptual Model Of Citizen’s Intention Associated To E-Government And Internet Behavior : Why Do Bandung Citizens Follow The Mayor’s Social Media?. 2015 3rd International Conference on Information and Communication Technology (ICoICT), 336-341.
[5] Halpern, D., and J. E. Katz. (2012). From E-Government To Social Network Government: Towards A Transition Model. WebSci ’12 Proceedings of the 4th Annual ACM Web Science Conference, 119-127.
[6] Mejabi, O. V., and J. O. Fabgule. (2014). Engaging Citizens Through Social Media: How State Governors In Nigeria Are Doing. ICEGOV ’14 Proceedings of the 8th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, 85-88.
[7] Joseph, R. C. (2012). E-Government Meets Social Media: Realities And Risks. IT Professional14.6, 9-15.
[8] Greenberg, S. R. (2013). Managing Social Media In Government. Proceedings of the 14th Annual International Conference on Digital Government Research – dg.o ’13 , 256-258.
[9] Chatfield, A. T., et al. (2014). E-Government, Social Media, And Risk Perception Communication At The Edge Of Disaster. Proceedings of the 15th Annual International Conference on Digital Government Research – dg.o ’14, 153-162.
[10] Xu, H., and Q. Chen. (2012). Study On Social Media Applications By Government In Hong Kong. Proceedings of the 6th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance – ICEGOV ’12, 267-270.
[11] Al-Khalifa, H. S., Al-Razgan M. S., Al-Rajebah and Almasoud, A. M. (2012). Exploring Social Media Usage in Saudi E-Government Websites. ICEGOV’12 Proceedings of the 6th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, 243-247.
[12] Kemp, S. (2016). Digital In 2016. Diakses pada 8 April 2016 dari http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016
[13] Kemp, S. (2015). Digital, Social & Mobile 2015. Diakses pada 8 April 2016 dari http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-social-mobile-worldwide-2015
[14] Duggan, M., Ellison, N. B., Lampe C., Lenhart, A., and Madden M. (2015). Frequency of Social Media Use. Diakses pada 8 April 2016 dari http://www.pewinternet.org/2015/01/09/frequency-of-social-media-use-2/
[15] Qian, H., et al. (2014). World E-Government Ranking. Diakses pada 9 April 2016 dari https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/Chapter1.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *