Pengertian Hukum Waris Adat – Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.[1]

Menurut Hilman Hadikusuma; Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan, itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari kepada ahli waris.[2] Hukum Waris Adat di dalamnya terdapat adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam Hukum Adat Indonesia, dapat disusun aturan-aturan pokok dan asas-asas yang sangat umum berlakunya, tetapi tidak dapat disusun suatu aturan yang di semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama. Dalam Hukum Adat ini para ahli waris tidak dapat ditetapkan, karena di berbagai daerah itu terdapat bermacam-macam sistem kekeluargaan. Jadi para ahli warisnya digolongkan berdasar sifat kekeluargaan masing-masing. Tetapi yang pasti menjadi ahli waris adalah anak.[3]

Terdapat tiga unsur dalam hukum waris adat, yaitu:

  • Unsur proses

Proses peralihan atau pengoperan pada waris adat sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu masih hidup dan proses itu berjalan terus hingga keturunannya masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri (mentas atau mencar di Jawa), yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi (keturunan) yang berikutnya.

Soepomo selanjutnya menyatakan bahwa meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.[4]

  • Unsur benda-benda yang diwariskan

Benda-benda yang diwariskan berupa benda berwujud (matriil) dan tidak berwujud (immateriil). Harta warisann materiil, yaitu harta warisan berwujud benda yang diwariskan kepada generasi berikutnya, contohnya rumah, tanah, gedung, perhiasan, dan lain-lain. Harta warisan immateriil, yaitu harta warisan yang tidak berwujud tetapi diwariskan kepada para ahli waris, contohnya gelar ataupun jabatan.

  • Unsur generasi

Defenisi tentang hukum waris menyebutkan bahwa proses pewarisan itu berlangsung dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.[5] Dalam kesatuan rumah tangga, yang akan menjadi ahli waris dari seseorang adalah anak-anak dari orang yang bersangkutan sesuai dengan sistem cara menarik garis keturunan.

Hukum waris adat tidak mengenal legitieme portie, akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak. Hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Selain dasar persamaan hak, hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian, berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris. Harta warisan dalam hukum waris adat tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.[6]

Hukum Waris adat menunjukan corak-corak yang memang typerend  bagi aliran pikiran tradisional Indonesia, bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari bangsa Indonesia.[7]

      Sifat yang lain dalam hukum waris adat diantaranya adalah sebagai berikut.

  1. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bnagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.
  2. Memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
  3. Dikenal sistem “penggantian waris”.
  4. Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah-tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.
  5. Anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan, kakek-neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.
  6. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat/macam, sala dan kedudukan hukum dari pada barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.[8]

Berbicara mengenai sistem pewarisan, kita tidak dapat lepas dari sistem kekeluargaan yang dianut di Negara kita ini. Apabila masyarakat Indonesia yang menganut bermacam agama, kepercayaan, terdiri dari berjenis-jenis suku bangsa, mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dan keturunan yang berbeda-beda. Pada umumnya sistem kekeluargaan yang ada di dalam masyarakat hukum adat Indonesia terdapat tiga jenis yaitu :

  1. Sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hokum, dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui pihak Bapak, bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

Akibat hokum yang timbul dari sistem ini adalah, anak-anak yang lahir dan semua harta kekayaan yang ada adalah milik Bapak atau keluarga bapak. Dapat dikatakan kedudukan pria lebih menonjol dari wanita di dalam pewarisan.

  1. Sistem Matrilineal, yaitu suatu sistem di mana masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.
  2. Sistem Parental atau Bilateral, adalah masyarakat hokum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak dan garis Ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki atau seorang perempuan sebagai moyangnya.

Ketiga sistem tersebut di atas masih cukup kuat bertahan terutama di daerah pedesaan, sedangkan perkembangan di kota-kota besar pada saat ini nampaknya sudah mengarah ke sistem parental. Adakalanya sistem keturunan yang satu dan yang lain disebabkan karena perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau alternerend.[9]

[1] Soerojo Wignjodipoero, Pengantar adat Asas-asas Hukum Adat, Hlm. 161

[2] Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.7

[3] Tamakiran S. , Asas Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum, Pionir Jaya, Bandung, 2000, Hlm. 62

[4] Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977hlm. 79

[5] Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Transito, Bandung, 1996, hlm. 154

[6] Soerojjo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, hlm 163

[7] Soepomo, Op. Cit., hlm 78

[8] Ibid., hlm. 164

[9] I.G.N. Sugangga, Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang bersistem Patrilineal di Indonesia, Semarang, 1988, hlm 11.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *