KEBIJAKAN NASIONAL TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN KOMODITI IKAN TANGKAP DAN PENGOLAHANNYA.

Peta Komoditi Utama Sektor Primer, dan Pengkajian Peluang Pasar serta Peluang Investasinya di Indonesia

1.1. Kebijakan Pembangunan Nasional
Guna menunjang kebijakan pembangunan nasional dalam pelaksanaan otonomi daerah secara efektif dan efisien diperlukan pemantapan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang digariskan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah, serta kebijakan nasional baik yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

1.1.1. Arah dan Sasaran Pembangunan Nasional
Rencana pembangunan jangka panjang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan mengacu pada arah pembangunan sebagai berikut :
1. Pembangunan ekonomi diarahkan kepada pemantapan sistem ekonomi nasional untuk mendorong kemajuan bangsa dengan ciri-ciri sebagai berikut.
o Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
o Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
o Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
o Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
2. Pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan memperhatikan hak warga negara serta kewajibannya untuk berperan dalam pembangunan.
3. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan pemerintahan daerah didasarkan pada otonomi yang luas. Pelaksanaan otonomi di daerah diupayakan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan.

Dalam rangka pengembangan potensi komoditi pada sektor primer, maka perlu didasarkan pada garis besar kebijakan yang berlaku secara nasional, yaitu Kebijakan Pembangunan Nasional. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional salah satunya tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, di mana RPJP disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional.

Berkaitan dengan penggalian potensi dan investasi di sektor primer, disebutkan dalam bagian Kondisi Umum RPJP 2005 – 2025 bahwa secara bertahap, struktur ekonomi berubah dari yang semula didominasi oleh pertanian tradisional ke arah kegiatan ekonomi lebih modern dengan penggerak sektor industri. Ekspor nonmigas yang menunjukkan peningkatan kemampuan untuk menghasilkan produk dan daya saing produk Indonesia terhadap produk negara lain meningkat pesat. Bahkan dalam paruh kedua 80-an, terjadi perubahan struktur ekspor dari yang semula didominasi oleh ekspor migas menjadi ekspor yang di dominasi oleh ekspor nonmigas. Oleh karenanya pengembangan potensi pada sektor primer diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekspor nonmigas. Sektor-sektor primer yang terkait adalah diantaranya adalah pada sektor perikanan, pertanian, peternakan, dan pertambangan.

Sedangkan pembangunan ekonomi dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok di antaranya sebagai berikut.
o Pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai sekitar US$ 6000 dengan tingkat pemerataan yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
Dalam kaitannya dengan pengembangan dan investasi di sektor primer maka dalam sasaran pokok disebutkan bahwa :
1. Perekonomian dikembangkan berorientasi dan berdaya saing global melalui transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumberdaya alam melimpah menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif
2. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah kegiatan primer terutama sektor pertanian dalam arti luas dan pertambangan didorong agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi secara nasional.
3. Daya-saing global perekonomian ditingkatkan dengan mengembangkan pola jaringan rumpun industri (industrial cluster) sebagai fondasinya, berdasarkan 3 (tiga) prinsip dasar:
o Pengembangan rantai nilai tambah dan inovasi yang utamanya adalah pilihan terhadap arah pola pengembangan yang ditetapkan pada suatu periode tertentu;
o Penguatan (perluasan dan pendalaman) struktur rumpun industri dengan membangun keterkaitan antarindustri dan antara industri dengan setiap aktivitas ekonomi terkait (sektor primer dan tersier, UKM maupun perusahaan penanaman modal asing);
o Pembangunan fondasi ekonomi mikro (lokal) agar terwujud lingkungan usaha yang kondusif melalui penyediaan berbagai infrastruktur peningkatan kapasitas kolektif (teknologi, mutu, peningkatan kemampuan tenaga kerja dan infrastruktur fisik) serta penguatan kelembagaan ekonomi yang dapat menjamin bahwa peningkatan interaksi, produktivitas, dan inovasi yang terjadi, melalui persaingan sehat, dapat secara nyata meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan.
4. Dengan keunggulan komparatif sebagai negara berpenduduk besar dengan wawasan, kemampuan, dan daya kreasi yang tinggi, serta memiliki bentang alam yang luas dan kekayaan sumber daya alam, basis keunggulan kompetitif industri dalam 20 tahun mendatang dikembangkan berdasarkan 3 (tiga) prinsip utama, yaitu:
o Pengembangan industri yang mengolah sumber daya alam secara efisien dan rasional, dengan memperhatikan daya dukungnya;
o Pengembangan industri yang memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi, dan informasi baik untuk kepentingan domestik maupun dalam kaitannya dengan dinamika globalisasi; dan
o Pengembangan industri yang memperkuat integrasi dan struktur keterkaitan antar-industri ke depan.
Dengan prinsip tersebut, fokus pengembangan industri dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada 4 (empat) pilar utama,
 Industri yang berbasis pertanian dan kelautan;
 Industri transportasi;
 Industri teknologi informasi dan peralatan telekomunikasi (telematika), dan
 Basis industri manufaktur yang potensial dan strategis untuk perkuatan daya saing industri ke depan.
5. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas dikelola dengan pengembangan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan.
6. Perdagangan dan investasi dikembangkan agar mampu mendukung perkuatan daya saing global.
7. Peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.
8. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah ditingkatkan; penguatan lembaga legislatif.
9. Pendayagunaan sumber daya alam yang terbarukan, seperti hutan, pertanian, perikanan, dan perairan dilakukan secara rasional, optimal, dan efisien, dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang dan memperhatikan daya dukung dan kemampuan pulih alaminya. Pengelolaan sumber daya alam terbarukan, yang saat ini sudah berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya, dan selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan aspek-aspek tak berwujud seperti jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam terbarukan diarahkan untuk diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.
10. Efektivitas pemanfaatan sumber daya alam diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk-produk sumber daya alam.
11. Perhatian khusus diberikan pada pemanfaatan sumber daya alam yang masih mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, seperti sumber daya laut, sehingga terjadi keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada antara daratan dan lautan. Mengingat cakupan dan prospek sumber daya kelautan yang sangat luas, maka arah pemanfaatannya dilakukan melalui pendekatan multisektor agar dapat meminimalisasi terjadinya konflik dan keberlanjutan sumber daya tersebut tetap terjaga kelestariannya.
12. Sumber daya alam dikembangkan dan dimanfaatkan dengan memperhatikan keragaman jenis sumber daya alam yang ada di setiap wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas sumber daya alam termasuk bagi pemerintah daerah.
13. Pembangunan ekonomi diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan, serta diarahkan pula pada pengembangan ekonomi yang lebih memanfaatkan jasa lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

1.1.2. Otonomi Daerah
Dalam era otonomi daerah, dengan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dijelaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang di antaranya meliputi :
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
c. Pengendalian lingkungan hidup
d. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten / kota.
Dalam pengaturan urusan pemerintahannya, Pemerintah Provinsi haruslah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Keterlibatan daerah dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan di daerahnya yang bersinergi terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan dicerminkan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
Dalam pembangunan daerah yang berkaitan dengan sektor primer terutama di bidang perikanan dan kelautan, Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom memiliki kewenangan sebagai berikut :

a. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Provinsi.
b. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Provinsi.
c. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan Provinsi.
d. Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Provinsi.
e. Pengawasan pemanfaatan sumber-daya ikan di wilayah laut kewenangan Provinsi.

Sedangkan wewenang Pemerintah Pusat terkait pembangunan sektor primer di bidang perikanan adalah :
a. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut diluar perairan 12 (dua belas) mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya serta Zone Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.
b. Penetapan kebijakan dan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan benda berharga dari Kapal tenggelam di luar perairan laut 12 (dua belas) mil.
c. Penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonom dilaut dan batas-batas ketentuan hukum laut internasional.
d. Penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
e. Penegakan hukum di wilayah laut diluar perairan 12 (dua belas) mil dan di dalam perairan 12 (dua belas) mil yang menyangkut hal spesifik serta berhubungan dengan internasional.

1.2. Kebijakan Terkait dengan Penanaman Modal
1.2.1. Kebijakan Umum Penanaman Modal
Secara garis besar, penanaman modal dalam rangka investasi ditinjau dari sumbernya dibagi 2 (dua), yaitu Penanaman Modal dengan modal berasal dari dalam negeri dan penanaman modal dengan modal dari pihak asing / luar negeri. Adapun dalam pelaksanaannya, penanaman modal baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri diatur, yaitu Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri dan Undang-undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Menurut UU No. 6 tahun 1968 yang dimaksud dengan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yand disisihkan / disediakan guna menjalankan suatu usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan penanaman modal asing menurut UU No.1 tahun 1967 adalah penanaman alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari devisa Indonesia atau alat-alat untuk perusahaan yang dimasukkan dari luar ke dalam negeri yang tidak dibiayai oleh devisa Indonesia.

Penanaman Modal Asing (PMA) menurut UU No. 1 tahun 1967 yang dalam pelaksanaannya diperkuat oleh Undang-undang No. 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing juga memberikan batasan terhadap bidang-bidang yang tertutup bagi penanaman modal asing yaitu pada bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut::
1. Pelabuhan-pelabuhan
2. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum
3. Telekomunikasi
4. Pelayaran
5. Penerbangan
6. Air minum
7. Kereta api umum
8. Pembangkitan tenaga atom
9. Massmedia
Menurut peraturan ini, penanaman modal di bidang penangkapan ikan dan industri pengolahannya tidak termasuk bidang yang tertutup investasi dengan Penanaman Modal Asing (PMA).

1.2.2. Prosedur Penanaman Modal
Untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia, baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), terdapat prosedur regulasi penanaman modal yang tercantum di bawah ini:
1. Investasi dalam rangka Penanaman Modal Dalam (PMDN) adalah investasi yang sesuai dengan yang dimaksudkan di dalam UU No. 6 Tahun 1968 Jo. No. 2 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
2. Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal yang pelaksanaan penanaman modalnya sesuai dengan peraturan No. 1/ 1967 jo. No. 11/1970 perihal Penanaman Modal Asing.
3. Prosedur permohonan PMDN dan PMA diatur di dalam Keppres No. 117/1999 and Keputusan Menteri Negara Investasi /Ketua BKPM No. 38/1999.
4. Jenis persetujuan dan perijinan : Sesuai dengan Keppres No. 117/ 1999, wewenang untuk menerbitkan persetujuan dan perijinan investasi didelegasikan kepada Gubernur Provinsi – provinsi di wilayah RI, dalam hal ini akan ditangani oleh Badan Pengembangan Ekonomi dan Koperasi (BPEK).
5. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia didirikan dalam bentuk 100 % sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan atau kemitraan antara pihak asing dan Indoensia (PT) dan berdomisili di Indonesia.
6. Untuk berinvestasi di Indonesia, investor harus terlebih dahulu melihat apa yang disebut dengan Daftar Negative Investasi. Daftar ini memuat investasi usaha dan bidang usaha yang tertutup untuk investasi. Sektor usaha yang diatur di sisni mengacu kepada peluang yang masih terbuka untuk investor apabila telah memenuhi persayaratn yang ditetapkan, misalnya kemitraan dengan perusahaan daerah, bekerja sama dengan pengusaha kecil, lokasi-lokasi tertentu, dll. Ketentuan khusus untuk bidang usaha tertentu yang terbuka untuk penanaman modal yang harus dipahami oleh investor, baik pada saat permohonan maupun pelaksanaan kegiatan investasi di Indonesia tertuang di dalam Petunjuk teknis Pelaksanaan Penanaman Modal.
7. Daftar Negative Investasi, sebagaimana diatur di dalam Keppres No. 96/2000 yang mengatur yang tertutup untuk perusahaan asing, dan tertutup untuk semua penanaman modal termasuk PMA, (terlampir). Selain itu, di dalam Keppres No. 99/1998 juga diatur kegiatan usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan kegiatan usaha yang terbuka untuk usaha menengah dan besar dengan syarat kemitraan dengan usaha kecil (terlampir).
8. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 tentang Persyaratan Kepemilikan Saham untuk perusahaan PMA dan Keputusan Meneg untuk Aktifator Bantuan Investasi /Kepala BKPM No. 15/SK/1994 tentang Peraturan Pelaksanaan Kepemilikan saham bagi perusahaan – perusahaan yang dinyatakan sebagai PMA.
9. Kriteria usaha/industri kecil sesuai dengan UU No. 9 tahun1995 tentang usaha kecil adalah sebagai berikut:
o Total asset ( di luar tanah dan bangunan ) maksimal Rp. 200 Juta.
o Maksimal penjualan pertahun Rp. 1 Miliar.
o Dimiliki oleh WNI.
o Bebas.
o Berbentuk usaha perorangan.
10. Beberapa sektor usaha yang dipersiapkan untuk usaha kecil dan sektor usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan tertuang di dalam Keppres RI No. 99 tahun 1998
11. Pelaku usaha menengah atau besar yang tertarik melakukan investasi dengan syarat kemitraan sebagaimana disebutkan dalam Keppres RI No. 99 tahun1998 harus melakukan kemitraan dengan usaha kecil dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
o Wajib melakukan kemitraan dengan berbagai bentuk kemitraan melalui saham termasuk pola, inti plasma, sub kontrak, ijin, perdagangan umum, agensi, dan lainnya dan dilaksanakan sesuai perjanjian tertulis.
o Wajib membimbing usaha kecil agar mampu mengembangkan peluang bisnisnya, dan juga kemampuan manajeman di berbagai aspek di bidang produksi dan manajemen, pemasaran, SDM, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan dan pembiayaan usaha.
o Asosiasi yang dibentuk berdasarkan perimbangan masuknya usaha kecil dilakukan paling sedikit 20 % dari saham perusahaan yang baru terbentuk yang meningkat secara bertahap.

Dalam rangka investasi di atas tanah negara dapat diberikan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB), maupun Hak Guna Usaha (HGU) untuk tanah yang luas, dengan ketentuan mengenai HGB dan HGU menurut UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria sebagai berikut :
o HGB diberikan dengan jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh)tahun, sedangkan HGU diberikan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun.
o Perpanjangan HGB diberikan untuk jangka waktu maksimal 20 ( dua puluh ) tahun , sedangkan HGU diberikan maksimal 25 (dua puluh lima) tahun.
o HGB dan HGU atas nama perusahaan bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman / kredit.
o HGU atas tanah bisa diberikan kepada Perusahaan PMA joint venture dalam rangka PMA.

1.3. Kebijakan Sektoral Terkait dengan Pengembangan dan Pengelolaan Komoditi
1.3.1. Kebiijakan Umum Terkait Sub Sektor Perikanan
Pengaturan eksploitasi dan pengelolaan terhadap sumber daya ikan oleh Pemerintah, dilakukan melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Pada UU ini, secara garis besar berisi dan mengatur tentang :
– Ketentuan Umum
– Asas dan Tujuan
– Ruang Lingkup
– Wilayah Pengelolaan Perikanan
Di dalam bab tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan ini, disebutkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan meliputi :
a. Perairan Indonesia
b. ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Internasional)
c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan di atas, diatur peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan atau standar internasional yang diterima secara umum.
– Pengelolaan Perikanan
Berkaitan dengan pengelolaan perikanan disebutkan bahwa pengelolaan dilakukan harus memperhatikan kelestarian sumber daya ikan. Pengelolaan penangkapan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.
Untuk mendukung kebijakan pengelolaan perikanan ini, menteri akan mengeluarkan ketetapan-ketetapan berkaitan dengan ;
a. Rencana pengelolaan ikan.
b. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan.
c. Peralatan penangkapan ikan.
d. Jenis ikan yang dilindungi, dilarang diperdagangkan, dilarang dikeluarkan ke dan dari wilayah Indonesia.
e. Pengaturan usaha penangkapan ikan.
f. Kelayakan pengolahan ikan.

– Usaha Perikanan
Dalam pengaturan tentang usaha perikanan, dijelaskan bahwa usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Pelaku usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan). Akan tetapi kewajiban memiliki SIUP ini tidak berlaku bagi nelayan kecil dan atau pembudidaya ikan kecil. Sedangkan bagi pelaku usaha yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan baik berbendera Indonesia ataupun asing wajib memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) yang diterbitkan oleh Menteri. Dan setiap kapal yang digunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib dilengkapi dengan SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan). Ketentuan, syarat dan cara perolehan SIUP, SIPI dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.
– Sistem Informasi dan Data Statistik Perikanan.
– Pungutan Perikanan.
– Penelitian dan Pengembangan Perikanan.
– Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan.
– Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
– Dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan pengawasan perikanan serta ketentuan pidana.

Dalam undang-undang ini, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan yang di antaranya meliputi :
– Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan.
– Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan.
– Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan.
– Persyaratan atau prosedur operasional penangkapan ikan.
– Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan.
– Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap.
Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan ditetapkan oleh menteri kelautan dan perikanan serta menteri-menteri yang terkait.

Adapun mengenai perizinan usaha perikanan, sebelumnya telah ditetapkan Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan yang didalamnya dijelaskan mengenai :
– Jenis perizinan usaha perikanan, yang meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII), Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan Asing (SIKPIA), Surat Persetujuan Kapal Pengangkut Ikan Asing (SPKPIA).
– Tata cara pemberian dan masa berlaku dari tiap-tiap jenis perizinan usaha perikanan (SIUP, PPKA, SIPI, SIKPPII, SIKPI, SIKPIA, SPKPIA).
– Persetujuan penggunaan kapal asing.
– Syarat-syarat pengajuan SIUP.
– Syarat-syarat pengajuan SIKPPII.
1.3.2. Strategi dan Program Pemerintah untuk Pengembangan Komoditi Ikan dan Pengolahannya
Daya Saing produk-produk Indonesia dihadapkan pada situasi persaingan perdagangan dunia yang semakin ketat. Antara lain disebabkan karena adanya kuota perdagangan terhadap produk-produk tertentu Indonesia oleh negara maju, tuduhan dumping dan subsidi; penetapan persyaratan standar teknis, dan negara maju menyelesaikan permasalahan sengketa dagang melalui forum bilateral dan regional, yang seringkali merugikan negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Oleh karena itu penerapan Strategi Revitalisasi Industri Pengolahan Hasil Perikanan dipandang sangat penting untuk segera dilaksanakan. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan dalam rangka revitalisasi tersebut adalah :
1. Penjaminan bahan baku dengan jalan peningkatan nilai tambah produk hasil (yang akan diatur oleh Peraturan Pemerintah) dan jaminan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan dalam negeri seperti dalam RUU RI Perikanan tahun 2004; melakukan penataan perijinan usaha penangkapan ikan; peningkatan pelayanan perijinan usaha menuju efisiensi dan kemudahan dalam perijinan perikanan yang dikeluarkan oleh daerah; menyempurnakan regulasi perijinan terhadap kapal lisensi. Disamping itu mengembangkan armada penangkapan dan sarana pendukung penerapan sistem rantai dingin diatas kapal; meningkatkan kualitas pelayanan usaha perikanan; meningkatkan pengawasan beroperasinya Pump boat sekaligus melakukan penataan menuju proses legalisasinya; mengintegrasikan industri pengolahan hasil perikanan dengan penangkapan melalui regulasi di bidang perijinan penangkapan ikan dan permodalan; serta meningkatkan koordinasi pemberian ijin industri pengolahan dengan instansi teknis terkait juga dipandang dapat menjamin ketersediaan bahan baku.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Bitung : pembangunan sarana dan prasarana sub sektor perikanan dan maritim ke arah skala internasional dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan maritim di perairan Kawasan Timur Indonesia lebih efisien dan optimal. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum serta peningkatan koordinasi dengan instansi pengawas terkait.
3. Peningkatan sistem pengawasan berbasis dan penegakan hukum serta peningkatan koordinasi dengan instansi pengawas terkait khususnya dalam mengurangi IUU Fishing, serta peningkatan monitoring kapal perikanan di Pelabuhan Umum Bitung, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan dalam rangka monitoring kapal, berkoordinasi dengan daerah dalam pengeluaran ijin penangkapan ikan untuk kapal ukuran > 30 GT, agar pengendalian lebih mudah dilakukan, meningkatkan jumlah dan kualitas SDM pengawas, serta menyediakan perangkat hukum, kelembagaan dan administratif serta penegakan hukum.
4. Peningkatan akses pasar dengan jalan menfasilitasi pemasaran langsung melalui kerjasama bilateral dengan belajar dari pengalaman negara lain, melakukan peningkatan mutu ikan hasil tangkapan dan diversifikasi produk, mendorong dunia usaha untuk promosi ke berbagai negara, meningkatan mutu dan keamanan pangan dengan penerapan sistem manajemen mutu seperti HACCP, mengusulkan keringanan bea masuk impor bahan baku/bahan penolong untuk industri pengolahan hasil perikanan (seperti tin plate, pouch, soybean oil).
5. Penciptaan iklim usaha kondusif dengan jalan memberlakukan instrumen kebijakan jenis-jenis ikan yang diawasi karena kebutuhan di dalam negeri tidak tercukupi; memperjuangkan penghapusan PPN ikan bahan baku pengolahan ikan; mengurangi pungutan retribusi atau bentuk pungutan lainnya.; serta mendorong industri pengolahan hasil perikanan untuk melakukan pembayaran tunai kepada nelayan atas ikan yang dijualnya.
6. Mempercepat realisasi keanggotaan organisasi internasional tuna seperti CCSBT, IOTC.
7. Mengusulkan dibentuknya “Atase Perikanan” khususnya di negara-negara yang menjadi tujuan pasar produk perikanan Indonesia.
8. Peningkatan diplomasi dalam perjanjian bilateral dan multilateral dengan negara produsen tuna di kawasan regional guna mendukung pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di dalam negeri.

Di samping itu, dalam Rakernas Departemen Kelautan dan Perikanan 2005 dirumuskan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang meliputi:
1. Program Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Lainnya.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Program Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mengusulkan pemberian tax holiday atau keringanan pajak kepada investor asing yang berminat menanamkan modalnya di sektor perikanan secara integrasi dari hulu hingga hilir. Pemberian tax holiday layak diterapkan karena mereka membantu mengembangkan industri perikanan di tanah air, membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Hal ini menyusul kebijakan DKP yang merencanakan pelarangan operasi kapal ikan asing di Indonesia pada 2007 mendatang. Indonesia tidak lagi berminat meneruskan kerjasama bilateral berupa lisensi / izin perikanan tangkap oleh tiga negara seperti Cina dan Thailand. Khusus Filipina, justru lebih cepat, yakni pada Desember 2005.

DKP merumuskan instrumenstasi kebijakan insentif fiskal yang diharapkan dapat mendorong iklim investasi perikanan di tanah air. Bentuknya dapat berupa berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Ekspor (PE) untuk produk olahan yang akan dikirim ke pasar luar negeri. Tax holiday dapat diberikan antara satu hingga tiga tahun. Di samping itu, Departemen Perikanan dan Kelautan meningkatkan kerjasama dengan TNI AL guna menekan praktek illegal fishing hingga 20% hingga akhir tahun. Kerugian negara yang mencapai 4 milyar dolar AS per tahun diharapkan dapat berkurang.
1.4. Kebijakan Sektoral Lain Terkait Komoditi Ikan dan Pengolahannya
1.4.1. Peraturan Terkait dengan Otonomi Daerah (Otoda) dan Lingkungan Hidup
Seiring dengan semangat reformasi, pemerintah membuat Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UUPD) Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 32 tahun 2004 yang memberikan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan mengenai kewenangan daerah yang memiliki wilayah laut dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan. Kewenangan untuk mengelola sumber daya wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk Kabupaten/Kota.

Kewenangan daerah terhadap sumber daya pesisir dan kelautan menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi kewenangan dalam: (a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; (b) pengaturan kepentingan administratif; (c) pengaturan tata ruang; (d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan (e) ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; (f) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Berkaitan dengan lingkungan hidup, disebutkan dalam UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dalam Pembangunan Nasional secara keseluruhan, termasuk sektor perikanan, harus berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan harus dicegah baik itu pencemaran darat, laut maupun udara. Hal ini juga selaras dengan sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 1997 yaitu di antaranya adalah tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Untuk mengurangi pencemaran laut Pemerintah juga telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1990 mengenai Pengendalian Pencemaran Air dengan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Pengendalian pencemaran yang dilakukan adalah dengan menetapkan daya tampung beban pencemaran, melakukan inventarisasi sumber pencemar, dan memantau kualitas air. Di samping itu dalam PP No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut dalam pasal 9 – 12 disebutkan larangan melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut dan harus melakukan pencegahan terjadinya pencemaran tersebut.
1.4.2. Peraturan Terkait dengan Penggunaan Lahan dan Pertanahan
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 165 tahun 2000 tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Departemen Perikanan dan Kelautan dijelaskan bahwa Departemen Perikanan dan Kelautan berwenang dalam memberikan izin di bidang kelautan dan perikanan, di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya, serta Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Dalam perannya mengatur kebijakan perairan Indonesia, berdasarkan PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, Departemen Perikanan dan Kelautan didukung juga oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom dalam menentukan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan eksplorasi sumber daya laut.
Pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 607 Tahun 1975 jo No. 392 Tahun 1999 Tentang Jalur-Jalur Penangkapan ikan telah berupaya agar konflik antar nelayan terutama konflik vertikal dapat dihindari. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa daerah penangkapan ikan di laut dibagi atas 3 (tiga) Jalur Penangkapan, yaitu : Jalur Penangkapan ikan I (meliputi perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut terendah pada setiap pulau sampai dengan 6 (enam) mil laut ke arah laut), Jalur Penangkapan ikan II (meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan I sampai dengan 12 mil laut ke arah laut) dan Jalur Penangkapan ikan III (meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan ikan II sampai dengan batas terluar ZEEI). Jalur Penangkapan I dialokasikan untuk kapal tanpa motor atau bermotor dengan ukuran maksimal 5 GT, Jalur Penangkapan II untuk kapal bermotor dengan ukuran maksimal 60 GT dan Jalur III diperuntukkan bagi kapal bermotor dengan ukuran lebih besar dari 60 GT.
1.4.3. Peraturan Terkait dengan Perdagangan dan Penanaman Modal Komoditi
Dalam Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. Kewajiban memiliki SIUP ini tidak berlaku bagi nelayan kecil dan atau pembudidaya ikan kecil.

Usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sedangkan di wilayah perairan ZEEI orang atau badan hukum asing diperbolehkan melakukan penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Untuk lebih mengembangkan sektor perikanan ini, maka pemerintah membuka peluang investasi / penanaman modal baik dari dalam dan luar negeri yang diatur dengan undang-undang. Pengaturan penanaman modal asing dituangkan dalam undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing di mana dijelaskan bahwa bentuk penanaman modal asing dapat berupa kerjasama dengan penanam modal nasional atau sepenuhnya modal asing. Khusus untuk sektor perikanan. Dan untuk penanaman modal dalam negeri, pengaturannya dituangkan dalam Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dan menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 344 / KMK.06 / 2001 Tanggal 30 Mei 2001 tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah dari Sumber Dana Alam dijelaskan bahwa untuk menanamkan modal, baik dari dalam maupun asing harus memiliki ijin.

Sedangkan dalam perdagangan ekspor komoditi sektor kelautan, terdapat komoditi-komoditi yang diatur ekspornya, diawasi ekspornya dan dilarang ekspornya. Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 07/M-DAG PER / 4 / 2005 Tanggal 19 April 2005. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, produk sektor laut yang diawasi ekspornya adalah :
– Ikan dalam keadaan hidup.
– Anak ikan napoleon wrasse (cheilinus undulatus)
– Ikan napoleon wrasse (cheilinus undulatus)
– Benih ikan bandeng (nener)
Sedangkan produk perikanan yang dilarang ekspornya adalah :
– Anak ikan arowana (sleropages formasus dan sleropages jardinii)
– Benih ikan sidat (anguilla spp) di bawah ukuran 5 mm
– Iikan hias air tawar jenis botia macracanthus ukuran 15 cm ke atas
– Udang galah (udang air tawar) di bawah ukuran 8 cm
– Udang panaeidae (induk dan calon induk)
– Ikan tuna
– Pasir laut
1.4.4. Peraturan Terkait dengan Pajak dan Retribusi Komoditi
Dalam UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan pada Bab Pungutan Perikanan dijelaskan bahwa setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dikenakan Pungutan Perikanan guna pembangunan perikanan dan kegiatan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Pungutan ini tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan skala kecil. Pungutan Perikanan juga diberlakukan untuk setiap orang asing yang mendapat ijin penangkapan ikan di ZEEI. Pungutan Perikanan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun dalam Undang-undang No. 1 tahun 1967 disebutkan bahwa untuk penanam modal asing diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan yang selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *